PadangPanjang.Sinyalnews.com — Ketika banyak daerah mulai menghitung ulang kemampuan keuangannya akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Padang Panjang memilih tidak berdiam diri. Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit dan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat, satu pekerjaan besar sedang dilakukan: mencari jalan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Di saat sebagian daerah sibuk menghadapi keterbatasan, Pemerintah Kota Padang Panjang justru bergerak memburu potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Sebab bagi pemerintah daerah, setiap rupiah yang berhasil masuk ke kas daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan harapan masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan.
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi PAD yang digelar Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Kamis (4/6/2026).
Di hadapan para kepala OPD, asisten dan pejabat pemerintah daerah, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, berbicara lugas tentang tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, daerah tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Daerah harus mampu berdiri lebih kuat dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki sendiri.
“Masih banyak potensi yang belum tergarap secara maksimal. Ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak boleh membiarkan sumber-sumber pendapatan daerah hilang begitu saja karena lemahnya pendataan atau pengawasan,” tegas Hendri.
Baginya, peningkatan PAD bukan sekadar memenuhi target pendapatan. Lebih dari itu, PAD adalah nafas pembangunan daerah. Dari sana lahir perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan kualitas pendidikan, hingga berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.
Karena itu, Hendri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak lagi bekerja sekadar menjalankan rutinitas administrasi, melainkan lebih aktif dan kreatif menggali sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum terpetakan dengan baik.
Ia menyebut sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga retribusi persampahan sebagai sektor yang masih menyimpan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Konsep peningkatan PAD harus terus kita maksimalkan. Masih ada potensi-potensi yang belum terdata secara maksimal dan ini harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Namun, Hendri menyadari bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak boleh berjalan sendiri. Semakin besar potensi yang digali, semakin besar pula kebutuhan akan pengawasan dan tata kelola yang baik.
Karena itulah sinergi dengan Kejaksaan Negeri Padang Panjang menjadi sangat penting. Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bambang Irawan, menegaskan bahwa pencegahan korupsi dan optimalisasi PAD merupakan dua agenda yang saling berkaitan.
Menurutnya, daerah yang memiliki sistem pengawasan kuat akan lebih mampu menjaga potensi pendapatan agar tidak bocor dan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.
“Melalui kegiatan ini kami berharap kesadaran terhadap pencegahan korupsi semakin meningkat dan upaya optimalisasi PAD dapat berjalan lebih baik. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang mendapat perhatian dari berbagai kalangan.
Ketua PWI Padang Panjang, Syupriyanto, menilai upaya yang dilakukan Wali Kota Hendri Arnis merupakan langkah strategis dan realistis di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi banyak daerah.
Menurutnya, keberanian menggali potensi PAD menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar daerah.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang semakin ketat, saya melihat upaya yang dilakukan Wali Kota Hendri Arnis sebagai langkah yang tepat. Daerah tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Potensi-potensi yang selama ini tercecer harus didata dan dioptimalkan. Yang menarik, langkah ini juga dibarengi dengan penguatan pencegahan korupsi. Artinya, yang dibangun bukan hanya pendapatannya, tetapi juga integritas tata kelolanya,” ujar Syupriyanto.
Ia menambahkan, masyarakat tentu berharap pembangunan tetap berjalan meskipun pemerintah menghadapi berbagai keterbatasan anggaran.
“Karena itu, inovasi dan keberanian mencari sumber-sumber pendapatan yang sah menjadi sangat penting. Apa yang dilakukan saat ini patut mendapat dukungan bersama,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan pakar ekonomi dan pemerintahan daerah dari Yoserizal, SE.MSi. Menurutnya, kemampuan daerah meningkatkan PAD menjadi ukuran penting kemandirian suatu daerah di tengah ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan fiskal nasional.
“Saat ini daerah dituntut semakin mandiri. Kemandirian itu salah satunya tercermin dari kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat secara berlebihan. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki basis data, memperkuat sistem pengawasan, melakukan digitalisasi pelayanan dan menutup celah kebocoran pendapatan,” jelasnya.
Ia menilai sektor perparkiran, UMKM, PBB dan retribusi pelayanan publik memang masih menyimpan potensi besar yang dapat dioptimalkan apabila pendataan dan pengawasannya dilakukan secara serius.
“Jika pendataan diperbaiki dan pengawasan diperkuat, peningkatan PAD bisa dicapai tanpa harus menaikkan tarif. Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar setiap potensi pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah dan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujarnya.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran yang sedang dihadapi daerah-daerah di seluruh Indonesia, langkah yang ditempuh Padang Panjang memperlihatkan satu pesan penting: pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan fiskal.
Sebab sering kali solusi bukan terletak pada mencari sumber baru yang jauh, melainkan menemukan kembali potensi-potensi yang selama ini berada di depan mata tetapi belum tersentuh secara maksimal.
Dan ketika upaya menggali pendapatan daerah berjalan beriringan dengan komitmen memberantas korupsi, yang tumbuh bukan hanya angka PAD.
Yang tumbuh adalah kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir, bekerja, dan berjuang mencari jalan keluar di tengah keterbatasan demi memastikan roda pembangunan terus berputar dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan utama.(paulhendri)
