Padang Panjang .Sinyalnews com
Satu demi satu, laporan audit, investigasi internal, dan temuan dugaan penyimpangan di DPRD Kota Padang Panjang mencuat ke permukaan. Angka-angka tak wajar dalam perjalanan dinas, pengadaan barang yang menggelembung, hingga alokasi anggaran kegiatan sosialisasi yang membengkak secara tidak masuk akal. Semuanya sempat menyedot perhatian publik.
Namun, seperti aroma parfum yang menyentuh udara sejenak sebelum lenyap tanpa bekas, temuan-temuan itu kini tinggal cerita. Tak ada tindak lanjut, apalagi pertanggungjawaban.seperti pengadaan baju yang jadi temuan tahun 2023 ,sampai sekarang masih ada oknum anggota dewan yang belum meyelesaikan pengembalian.
“Ini seperti ritual tahunan,” ujar seorang auditor inspektorat daerah yang meminta namanya dirahasiakan. “Ada temuan, ada rapat, lalu ada diam panjang setelahnya.”
Tak hanya dalam audit keuangan sejumlah berulang muncul, mulai dari pengadaan tablet yang tidak dikembalikan, penggunaan dua unit mobil dinas oleh Ketua DPRD, hingga yang paling mencolok: perjalanan dinas fiktif alias SPPD bodong, khususnya untuk rute perjalanan darat.
Data yang dihimpun dari sumber internal menyebutkan, nilai total temuan mencapai miliaran rupiah per tahun, dengan pola berulang yang nyaris tak berubah.
“Kalau kita lihat dokumen, mereka seolah-olah pergi ke daerah-daerah tertentu untuk bimtek atau kunjungan kerja. Tapi saat kita konfirmasi ke lokasi tujuan, tidak pernah ada kegiatan itu. Ini SPPD fiktif,” ujar seorang auditor daerah yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dalam banyak kasus, perjalanan darat seperti ke Bukittinggi, Solok, atau Payakumbuh dilaporkan sebagai perjalanan dinas selama beberapa hari, lengkap dengan kwitansi hotel dan konsumsi. Namun, berdasarkan penelusuran, kegiatan itu tidak pernah terjadi. Bahkan beberapa hotel yang tercantum dalam laporan mengaku tidak pernah menerima tamu atas nama DPRD Padang Panjang.
“Kami cek tahun 2023- ,2024 lalu, tercatat SPPD selama tiga hari. Tapi hotel yang disebutkan di kwitansi menyatakan tidak ada tamu dari DPRD Padang Panjang saat itu,” ujar sumber terpercaya
Tak hanya itu, temuan juga mengungkap bahwa puluhan unit tablet yang dibeli dengan dana APBD sebagai inventaris anggota dewan, ada beberapa buah tidak dikembalikan setelah masa jabatan berakhir. Perangkat itu tercatat sebagai aset negara meski telah berulang kali di surati , namun keberadaannya kini tidak jelas.
“Tablet itu bukan milik pribadi anggota, tapi barang inventaris. Tapi sekarang banyak yang sudah tak tahu rimbanya , atau digunakan pribadi, tidak pernah kembali ke sekretariat,” kata seorang staf Sekretariat DPRD.
Di sisi lain, Ketua DPRD Padang Panjang juga menjadi sorotan karena menggunakan dua unit mobil dinas secara bersamaan, yang bertentangan dengan aturan pengelolaan barang milik daerah. Satu unit jenis SUV dan satu lagi MPV, keduanya tercatat atas nama negara dan dikuasai oleh pejabat yang sama.
“Ini pemborosan yang terang-terangan. Padahal aturan jelas: satu pejabat, satu mobil dinas. Tapi kenyataannya, dua mobil digunakan, dan tidak ada tindakan dari walikota atau inspektorat,” ujar pengamat kebijakan publik,Romi Martianus .SH.
Pengamat politik yang juga pengacara itu mengatakan ,Implikasi dan Saran Penertiban.1. Kendaraan harus didistribusikan berdasarkan jabatan dan kebutuhan tugas, bukan kehendak pribadi.
- Salah satu kendaraan harus ditarik/dialihkan untuk mendukung pejabat atau unit kerja lain.
- Inspektorat daerah atau BPK harus melakukan audit terhadap penguasaan BMD ini.
- Jika ada unsur kesengajaan dan kerugian negara, bisa berlanjut pada ranah tindak pidana korupsi. Tutur Romi
Meski berbagai temuan telah berulang kali disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, tindak lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut masih lemah. Rekomendasi hanya menjadi formalitas, tanpa pengembalian kerugian negara atau sanksi tegas terhadap pelaku.
Hingga berita ini ditulis, pihak Ketua DPRD dan Sekretariat belum memberikan tanggapan resmi, meski telah dimintai konfirmasi.jika barang nya telah dilelang ,harus berubah menjadi Plat Hitam tak lagi merah.
Praktik-praktik seperti ini mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. Ketika uang rakyat dihambur-hamburkan dalam bentuk aset hilang dan perjalanan dinas fiktif, akuntabilitas dan integritas lembaga patut dipertanyakan.
Di luar gedung parlemen lokal, suara masyarakat terdengar lebih nyaring, meski tak kunjung didengar. Forum warga Kota bahkan sempat melayangkan surat terbuka ke kejaksaan negeri agar mengusut dugaan korupsi berjamaah. Tapi surat itu pun, seperti temuan-temuan sebelumnya, menguap tanpa respon.kali ini dengan kabinet perubahan yang ada di APH ,kita akan ulangi lagi ujarnya..
“Kalau rakyat mencuri, cepat ditindak. Tapi kalau yang mencuri adalah wakil rakyat, negara seperti menutup hidung,” ujar Nur Salim, seorang guru yang aktif mengkritisi kinerja dewan lewat media sosial.
Sebagian warga menyebut fenomena ini sebagai “parfum kekuasaan”: menutupi bau busuk di dalam dengan wangi semu di luar. Sayangnya, parfum itu kini makin memudar. Yang tersisa hanyalah ruang kosong tanpa jejak keadilan.
Media ini akan terus menelusuri jejak-jejak yang sempat merekah, sebelum akhirnya dikubur dalam diam.kita menaruh harapan baru pada Kejari baru dan pidsus baru(Paulhendri)
