Teks foto :Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy
Padang, sinyalnews.com – Setiap orang sepertinya sudah tahu jika Sumatera Barat adalah etalasenya bencana. Semua jenis bencana ada di daerah ini. Namun potensi bencana yang terjadi pada setiap kabupaten/kota itu berbeda sesuai dengan kondisi geografisnya. Dengan demikian, setiap daerah dapat lebih fokus pada mitigasi sesuai potensi bencana dominan yang terjadi di daerahnya.
Dari pemetaan yang dilakukan BPBD Sumbar sejak tahun 2014-2022, sedikitnya terjadi 6.274 bencana di seluruh kabupaten/kota bencana di Sumatera Barat. Jika dirinci, maka ada 6 jenis bencana yang sering terjadi dan berulang, yaitu angin kencang, longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir bandang dan abrasi pantai.
“Pemetaan potensi bencana yang kita lakukan ini diluar bencana gempa bumi dan tsunami. Profil bencana ini kita analisis sejak tahun 2014-2022 dengan parameter peristiwanya berulang kali terjadi,” kata Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy didampingi Sekretaris BPBD Sumbar Usradeni, Kabid PK Benny Yansukral dan Kabid RR Ilham Wahab saat berdiskusi dengan sejumlah jurnalis di ruang kerjanya.
Sejak 2014-2022, lanjut Rudy, bencana angin kencang yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar tercatat sebanyak 3.505 kejadian atau sekitar 55,9 persen. Bencana longsor tercatat sebanyak 1.161 kejadian atau 18, 5 persen. Kedua jenis bencana ini angin kencang dan longsor, berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota karena tidak ada daerah yang tidak pernah terjadi angin kencang dan longsor di daerahnya.
Selanjutnya, bencana banjir terjadi sebanyak 853 kejadian atau sekitar 13,6 persen, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 609 kejadian atau 9,7 persen, banjir bandang 107 kejadian atau 1,7 pesen dan abrasi pantai sebanyak 39 kejadian atau 0,6 persen.
“Dengan mengetahui kecendrungan bencana yang terjadi di setiap daerah itu, tentunya memudahkan setiap daerah untuk bisa fokus pada program kebencanaan sesuai dengan bencana yang sering terjadi di daerahnya,” terang Rudy.
Anggaran BPBD Terbatas dari gambaran profil bencana itu pula, lanjut Rudy, maka alokasi anggaran bencana setiap daerah dapat lebih fokus dan terarah untuk penanganan bencana yang dominan terjadi. Sebab tak dipungkiri, anggaran bencana ini jumlahnya terbatas. Sementara kegiatan untuk mitigasi itu cukup banyak yang mesti dilakukan.
“Walau anggaran dari APBD terbatas, tetapi kita berupaya mendapatkan anggaran dari luar dengan semaksimal mungkin untuk kegiatan mitigasi bencana ini,” katanya.
Rudy juga menyebut, saat ini pihaknya memprioritaskan penggunaan anggaran untuk melakukan perbaikan 34 unit Early Warning System (EWS) yang rusak. Alat deteksi dini ini mendesak untuk diperbaiki agar dapat difungsikan kembali. Selain itu, juga diprioritaskan untuk pemeliharaan kendaraan operasional di BPBD Sumbar yang sudah semestinya selalu dalam keadaan siap untuk digunakan. Sebab bencana dapat terjadi kapan saja.
“Untuk perbaikan EWS yang rusak ini kita anggarkan sekitar Rp 700 juta pada APBD Perubahan 2023. Jika telah diperbaiki, maka EWS ini dapat diintegrasikan dan terhubung dengan pusat,” katanya.
Meski dengan anggaran terbatas, BPBD Sumbar tetap melakukan berbagai kegiatan kesiapsiagaan bencana dan kegiatan lainnya, di antaranya membantu BPBD Pesisir Selatan untuk membangun Pusdalops, program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah.
“Saat ini, anggaran pelaksanaan program SPAB berada di Dinas Pendidikan, jadi kita bersinergi dengan dinas terkait untuk memberikan pendidikan pentingnya mitigasi bencana di kalangan siswa dan mewujudkan budaya sadar bencana,” tambah Benny Yansukral. (unni)
