Poster biru itu tampak tenang. Namun sejak terpajang, ia mengusik satu hal paling dasar dalam hidup warga Padang Panjang: harga air yang selama ini dianggap “murah” ternyata tak lagi mampu bertahan.
Padang Panjang.Sinyalnews.com— Di bawah ornamen rumah gadang yang kokoh, pengumuman itu berdiri tanpa banyak kata. “Penyesuaian Tarif Air Minum.” Sebuah kalimat formal yang, bagi sebagian orang, mungkin hanya sekadar informasi. Namun bagi ribuan pelanggan Perumda Tirta Serambi, ia adalah sinyal perubahan yang menyentuh langsung dapur rumah tangga.
Mulai 1 Mei 2026, tarif air resmi disesuaikan. Keputusan itu merujuk pada Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 58 Tahun 2026, sebuah kebijakan yang lahir setelah 16 tahun tarif nyaris tak bergerak, sementara biaya terus berlari.
Di balik angka-angka itu, ada realitas yang tak lagi bisa ditutup. Beban operasional perusahaan telah lama melampaui pendapatan. Infrastruktur menua perlahan. Sekitar 20 persen pipa mulai menyempit. Bahkan hingga kini, instalasi pengolahan air belum dimiliki. Saat hujan turun, air yang sampai ke rumah warga kerap berubah keruh, sebuah kenyataan yang selama ini diterima dalam diam.
Dengan 11.594 pelanggan aktif dan tujuh sumber air yang tersebar dari Sawah Liek hingga Kuok, Perumda bertahan di batas yang semakin tipis: antara melayani dan bertahan hidup.
“Kami tidak punya banyak pilihan. Ini soal keberlanjutan layanan,” ujar pihak manajemen. Namun bagi warga, persoalannya tidak sesederhana neraca keuangan.
Maidelfi (53) warga Balai-Balai, menatap kebijakan ini dengan perasaan yang tak sepenuhnya lega.
“Kalau untuk perbaikan, kami mengerti. Tapi kami juga ingin merasakan perubahan itu. Jangan hanya tarifnya yang naik,” katanya.
Kegelisahan itu bukan tanpa alasan. Air adalah kebutuhan paling dasar,ia tidak bisa ditunda, tidak bisa ditawar.
Meski demikian, angka yang disodorkan masih mencoba berbicara dalam bahasa kewajaran. Untuk pemakaian sekitar 12 meter kubik per bulan, total tagihan berkisar Rp43.850. Sebuah angka yang, jika dibandingkan, jauh lebih rendah dari air kemasan.
Air botol, misalnya, bisa mencapai jutaan rupiah per meter kubik. Bahkan air galon isi ulang pun berada di ratusan ribu. Sementara air perpipaan Perumda tetap bertahan di kisaran Rp1.450 per meter kubik,sekitar Rp1 per liter.
Di titik ini, air ledeng masih menjadi pilihan paling masuk akal.Namun kebijakan tarif tidak disusun seragam. Kelompok sosial,seperti mushola, panti asuhan, hingga sekolah, tetap mendapat tarif paling rendah. Rumah tangga dibagi dalam beberapa lapisan, sementara sektor usaha dan instansi pemerintah menanggung tarif lebih tinggi.
Di situlah skema subsidi silang bekerja. yang kuat menopang yang rentan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Panjang, H. Yandra Yene, menegaskan dukungan dengan catatan tegas.
“Silakan tarif disesuaikan, tapi pelayanan harus ikut naik. Seperti yang telah kami tuangkan di rapat paripurna , 71 Rekomondasi DPRD pada LKPJ Walikota 2025 laku ,masyarakat membayar lebih untuk kualitas yang sama,” ujarnya.
Sementara tokoh masyarakat E.Dt Gindo Sinaro mengingatkan, persoalan air tak bisa semata dihitung dengan rupiah. “Ini soal kepercayaan. Kalau tarif naik, maka transparansi dan perbaikan layanan harus nyata,” katanya.
Perumda sendiri menjanjikan perubahan: penambahan sambungan rumah, perluasan jaringan distribusi, hingga peningkatan kualitas air. Janji yang kini ditunggu pembuktiannya.
Sebab pada akhirnya, poster biru itu bukan lagi sekadar pengumuman.
Ia adalah penanda sebuah fase baru, ketika “murah” tak lagi cukup untuk bertahan, dan masyarakat diminta ikut menanggung beban agar air tetap mengalir.
Di kota kecil yang sejuk ini, air kini membawa makna baru: bukan hanya kebutuhan, tetapi juga ujian,antara keadilan tarif dan kepercayaan publik.
Dan dari keran-keran rumah warga, pertanyaan itu mengalir pelan, nyaris tak terdengar
apakah kenaikan ini akan menghadirkan perubahan,atau sekadar menambah beban yang harus diterima tanpa pilihan? (paulhendri)
