Kepsek SMAN 1 saat menandatangani salah satu keperluan siswa.
PADANG PANJANG, SINYALNEWS.com,- Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2023 di kota Padang Panjang kota tujuan Pendidikan masih menyimpan duka bagi calon murid baru di sekolah sekolah terutama tingkat SLTA.
Ada 100 orang calon murid baru tahun 2023 belum dapat sekolah, melihat kondisi itu Walikota Padang Panjang Fadly Amran dan Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah 5-Juli 2023 lalu didampingi sekda, sekwan, kadisdik Kota Padang Panjang.
menjambangi istana Gubernur di Kota Padang, Walikota Padang Panjang Fadly Amran dan Mardiansyah diterima Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di rudin didampingi sekretaris Disdik Sumbar Suryanto.
Dalam pertemuan itu, setelah menguraikan pokok masalah yang terjadi di Kota Padang Panjang terkait PPDB online tingkat SLTA pada Gubernur Sumbar Mahyeldi akhirnya Gubernur Sumbar memberikan solusi penambahan Ruang Belajar (Rumbel) satu Rumbel di SMAN 1 Padang Panjang dan 2 rumbel di SMAN 2 Padang Panjang.
Setelah Gubernur Mahyeldi memberikan izin penambahan rumbel maka secara teknis Disdik Sumbar yang dihadiri oleh Sekretarisnya Suryanto esoknya mengurus segala administrasi nya seperti Izin dari Kementerian Pendidikan RI di Jakarta dan juga memberitahukan ke Ombudsman.
Alhamdulillah akhirnya segala administrasi izin penambahan rumbel selesai proses belajar rumbel tambahan bagi anak anak yang belum terdaftar dan tak mendapatkan sekolah resmi di mulai tanggal 31 Juli 2023 baik di SMAn 1 maupun SMAN 2.
Setelah proses belajar rumbel tambahan berjalan ternyata masih ada anak -anak lulus SMPN Padang Panjang yang tidak terdaftar di rumbel tambahan di kedua sekolah itu, orang tua murid pun kembali mempertanyakan ke Diknas Kota setempat dimana data anak -anak tak diterima itu di kumpulkan satu pintu, sebelum izin rumbel keluar dari Kementerian Pendidikan RI dan ditanda tangani Gubernur Sumbar.
Setelah kembali diurus dan mendapatkan izin cabdin kepsek SMAN 1 Budi Hermawan pun akhirnya dapat menerima anak yang sama sekali belum terdaftar di kedua sekolah itu dengan satu perjanjian diatas materai 10.000,- . Kepala sekolah pun memberikan arahan dan nasehat pada anak calon siswa SMAN 1 itu didepan orang tua murid.
Usai memberikan arahan dan nasehat pada calon murid nya, Kepsek SMAN 1 Budi hermawan pun memanggil wakil kepsek bagian kesiswaan bagian kehumasan dan kurikulum untuk memproses sang anak untuk belajar di SMAN 1 itu.
Ironis nya izin Cabdin yang telah disampaikan langsung pada Kepala Sekolah SMAN 1 itu mendapatkan penolakan dari Hendrison wakil bagian kesiswaan SMAN 1 itu dengan dalih kita harus meminta izin tertulis dari cabdin ujar Herizon lantang pada Kepsek.
Henrison mengatakan kita ini melindungi bapak dan izin tertulis sebagai pegangan bagi sekolah ujarnya pada sekolah bahkan dia mengatakan kalau Kepsek masih saja menerima maka kami dan pengawas akan menuntut bapak nantinya ujar nya lantang pada kepsek.
Setelah mendapatkan tantangan dari Hendrison wakil kesiswaan bersama Pak Or bagian kehumasan dan ibi wakil bagian kurikulum yang juga terpengaruh oleh Hendrison dan Or juga turut protes mengatakan minta izin dulu dari Syamsul Anwar sebagai pengawas. Aneh memang Kepsek yang labil pun berubah sesaat meski dia telah dapat izin dari cabdin.
Atas ke arogan seorang wakil kesiswaan yang merasa telah jadi raja kecil disekolah itu, akhirnya membatalkan kebijakan orang momor satu di Sekolah yang telah direstui Cabdin. Dia tak perduli dan tak paham kalau Gubernur mengatakan tambahan rumbel itu adalah bagi anak anak Padang Panjang yang belum dapat sekolah tak satu katapun menyangkut kata Zonasi.
Usai mendapatkan penolakan dari Hendrison Or dan ibu guru bagian kurikulum, Budi Hermawan sebagai Kepsek SMAN satu yang telah mendapatkan mandat cabdin itu pun jadi tak normal lagi berpikirnya calon siswa yang tadinya telah dia terima dan beri nasehat di depan orang tua murid dia Prank begitu saja.
Di tempat terpisah Nasrullah Nukman, S.H. sebagai wakil rakyat tempat curhat masyarakat yang ditemui orang tua murid pasca kejadian tersebut mencoba menghubungi Disdik Provinsi dan Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui telpon selulernya.
Nasrullah Nukman Anggota DPRD Padang Panjang dari Partai PKS berhasil menghubungi Gubernur dan mengkompirmasi persoalan terkait penambahan lokal belajar (rumbel) itu pada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur Mahyeldi mengatakan Penambahan lokal belajar itu berlaku bagi anak anak kota Padang Panjang yang belum dapat bersekolah tak ada masalah zona di sana, sepanjang masih ada kouta silahkan diterima apalagi Padang Panjang adalah wajib belajar 12 tahun.
Hasil bincang Anggota DPRD Padang Panjang dan Gubernur Sumbar itu disampaikan pada Kepsek SMAN 1 Budi Hermawan yang tengah hilang konsisten akibat gertak sambal wakil kesiswaan Hendrison yang menghantui pikiran kepsek dengan alasan begana begini.
Namun apa yang disampaikan Nasrullah Nukman selaku wakil rakyat gang tengah melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat membantu konstituen nya pun tak di dengarkan oleh ,alias diabaikan oleh Kepsek dan tiga wakilnya antara lain Bidang kesiswaan, kehumasan dan kurukulum yang bagaikan tigo sekawan ditambah satu orang pengawas.
Budi hermawan kepsek SMAN 1 itu akhirnya ngeprank anak yang tadi telah di terima dan diberikan arahan dan nasehat untuk oleh dia sendiri. Tanpa mengingat mental anak tadi yang hancur akibat di perolok olokan dengan sikap sang panutan sekolah alias kepsek dan kroninya.
Calon Siswa yang sangat merindukan sekolah di sana akhirnya putus asa sampai saat berita ini diturunkan tak lagi keluar kamar dirumahnya akibat PHP Kepsek SMAN 1Padang Panjang dan kroni kroninya juga terlibatnya peranan pengawas yang kapasitasnya sebenarnya tak ada dalam urusan kebijakan sekolah itu apalagi telah mendapatkan izin cabdin. Mereka sebenar tak paham inti rumbel tambahan yang diperuntukan untuk anak anak kota Padang Panjang yang belum dapat sekolah sesuai izin Gubernur Sumbar.
Di tempat terpisah E. Gindo Sinaro, tokoh masyarakat dan juga pemerhati pendidikan di kota Padang Panjang mengatakan, guna mengantisipasi kondisi seperti saat ini dalam kasus PPDB, saat zaman nya Walikota Suir Syam di bangun lah SMAN unggul Sumbar, Jadi para siswa siswa pintar di seluruh Sumbar dikumpulkan dan berkompetisi di sekolah itu, dan SMAN 1 Unggul Padang Panjang dijadikan khusus bagi anak anak kota Padang Panjang agar tak ada lagi kisruh dalam penerimaan siswa baru.
Kita melihat kisruh PPDB online setiap tahun ini dikarenakan SMAN 1 Padang Panjang masih mendahulukan penerimaan siswa dari luar daerah (asrama) yang nantinya akan menghuni asrama. Lihat saja dari penerimaan PPDB, anak anak asrama itu hanya berapa orang putra putri daerah bisa dihitung dengan jari, bahkan bisnis siswa luar daerah ini juga bisnis tambahan bagi oknum guru untuk ditempatkan di rumah nya sebagai anak kos, ujarnya.
Jadi kita minta pada pemerintah daerah Sumatera Barat agar bisa seleksi kembali para oknum oknum guru yang nakal nakal dan bermain mata dalam bisnis asrama dan anak kost ini. Setidaknya, gubernur melakukan penyegaran alias mutasi di sekolah jangan biarkan seorang guru itu terlalu lama di satu sekolah itu agar mereka tak jadi raja raja kecil dalam sekolah itu.
(phi)
