PadangPanjang,Sinyalnews.com-Pemerintahan Kota Padang Panjang tengah diguncang fenomena langka: mundurnya secara serentak sejumlah pejabat eselon II dari kursi strategis mereka. Kini, tercatat sembilan OPD hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Publik pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik gelombang pengunduran diri ini?
Terbaru, empat kepala OPD menyatakan mundur, yakni Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Yan Kasbari, Kepala BPBD dan Kesbangpol I Putu Venda, serta Kepala Dinsos PPKBP3A Osman Bin Nur. Nama-nama itu menyusul jejak sejumlah pejabat lain yang lebih dahulu meninggalkan kursi: Kepala Disperindagkop UKM Jevie C Eka Putra (kini Direktur Perumdam Tirta Antokan Agam), Kepala Dinas Perhubungan Arkes Refagus, Kepala Dinas PUPR Widya Kusuma, Direktur RSUD Lismawati R., dan Direktur Perumdam Tirta Serambi Adrial.dan dua OPD lagi DR.Syahril magek MH Kepala Inspektorat dan dr Faizah (DKK) yang hanya menunggu waktu
Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Dian Eka Purnama, mengakui fakta itu. “Saat ini terdapat sembilan OPD yang mengalami kekosongan dan dijabat Pelaksana Tugas,” sebutnya, Senin (22/9). Ia merinci posisi Plt, mulai dari Dinas Perhubungan, PUPR, Kominfo, RSUD, Dinsos, BPBD, hingga Perpustakaan.
Meski proses job fit terhadap 12 kepala OPD dan evaluasi lima kepala OPD sudah dilakukan, hasilnya belum juga diumumkan. “Nanti kalau sudah keluar, akan kita sampaikan,” kata Dian. Namun, publik terlanjur menaruh curiga: mengapa begitu banyak pejabat mundur dalam waktu hampir bersamaan?
Spekulasi: Disuruh Mundur, Bukan Sukarela
Pengamat sosial sekaligus jurnalis lokal,Jon Kenedi Parman menilai ada “aroma tak biasa” di balik mundurnya pejabat.“Saya mendapatkan informasi, mereka (pejabat-red) disuruh mundur, bukan mundur karena keinginan pribadi. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, kenapa mereka disuruh mundur, apalagi ada yang sebentar lagi pensiun,” ungkapnya.
Ia menyoroti kepemimpinan Walikota Hendri Arnis dan Wakilnya, Allex Saputra. “Kita curiga, ini ada yang tidak beres. Harus dipertanyakan, apa sebenarnya keinginan kepala daerah? Jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu stabilitas pemerintahan,” tegas nya
Preseden Buruk Pemerintahan Baru
Nada kritis juga datang dari pengamat hukum, Romi Martianus, SH., C.Med. Menurutnya, kekosongan jabatan eselon II adalah preseden buruk bagi pemerintahan Hendri Arnis–Allex Saputra yang baru saja dilantik Presiden Prabowo, Februari lalu.
“Dalam organisasi, termasuk pemerintahan, tentu ada mekanismenya. Pertanyaan kita, apakah semua ini sesuai regulasi? Jangan sampai menyalahi aturan, yang berujung gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan,” jelas Romi.
Ia menambahkan, posisi strategis seperti Kepala Dinas PUPR dan Kominfo bukan sembarang jabatan. “Mundur dalam jumlah banyak, apakah karena tidak mampu memenuhi keinginan kepala daerah, atau ada catatan-catatan lain sehingga mereka tak lagi nyaman bekerja? Itu yang harus dijawab secara terbuka,” tegasnya.
Krisis Kepemimpinan
Fenomena “ramai-ramai mundur” ini menimbulkan spekulasi liar: ada yang menyebut karena tekanan politik, ada pula yang mengaitkannya dengan pola kepemimpinan yang tak memberi ruang nyaman bagi pejabat.
Namun satu hal pasti, dibiarkannya sembilan OPD hanya dipimpin Plt telah melumpuhkan sendi-sendi birokrasi. Plt, dengan segala keterbatasan kewenangan, hanya bisa menjaga roda berputar, tanpa bisa mendorong lompatan strategis. Km
Pada akhirnya, publik berhak bertanya: apakah Padang Panjang sedang menghadapi krisis kepemimpinan? Dan yang lebih menakutkan, sampai kapan birokrasi akan berjalan dengan status “sementara”? (Paulhendri)
