PadangPanjang.Sinyalnews.com —Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka dalam dokumen resmi. Di dalamnya ada harapan masyarakat terhadap jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, pemulihan pascabencana, hingga perlindungan anak yang selama ini kerap hanya terdengar dalam pidato.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pada saat yang sama, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak juga disetujui menjadi peraturan daerah, disertai penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Persetujuan itu diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang Panjang, Senin (26/10/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua Mardiansyah, di ruang sidang DPRD.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis hadir bersama Wakil Wali Kota Allex Saputra, Sekretaris Daerah Doni Hendra, serta jajaran perangkat daerah.
Namun, di balik kesepakatan politik tersebut, pekerjaan yang jauh lebih menentukan justru menanti: memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan.
Ketika Fiskal Terbatas, Prioritas Menjadi Penentu
Keterbatasan fiskal menjadi salah satu persoalan penting dalam pembahasan APBD 2027. Dalam situasi seperti ini, kemampuan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari ketepatan menentukan program yang harus didahulukan.
Hendri Arnis mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas hingga menyetujui kedua Ranperda tersebut. Ia meminta seluruh perangkat daerah menggunakan anggaran secara selektif, efektif, dan tepat sasaran.
Pesan itu menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk kehilangan fokus terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah, menurut Hendri, juga perlu lebih aktif mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBD. Peluang dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kerja sama antardaerah, hingga dunia usaha harus dijajaki untuk menopang agenda pembangunan.
Pada saat bersamaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diperkuat melalui pembaruan basis data, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Langkah tersebut penting. Sebab, ketika ruang fiskal semakin terbatas, ketergantungan pada sumber pendapatan yang ada tanpa inovasi hanya akan mempersempit kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
Meski demikian, peningkatan PAD juga harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan, pelayanan yang semakin baik, serta kebijakan pendapatan yang tidak menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.
Bagi Padang Panjang, tantangan APBD 2027 bukan semata-mata bagaimana meningkatkan penerimaan, melainkan bagaimana mengubah setiap sumber daya yang terbatas menjadi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Belanja Publik Harus Menyentuh Kebutuhan Warga
Pandangan lima fraksi DPRD—NasDem, PAN, Gerindra, Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, dan PBB-PKS—memberi sejumlah catatan penting terhadap arah kebijakan anggaran 
Dalam pendapat akhirnya, fraksi-fraksi menyoroti keterbatasan fiskal, peningkatan PAD, efektivitas belanja, pemulihan pascabencana, dan kualitas pelayanan publik.
Digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan.
Sementara itu, belanja daerah diharapkan memberikan perhatian pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, perlindungan sosial, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan berbagai prioritas itu tidak sekadar tercantum dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai dan dilaksanakan secara terukur.
Infrastruktur dibutuhkan untuk menopang aktivitas masyarakat. Pendidikan dan kesehatan menyangkut kualitas sumber daya manusia. Perlindungan sosial diperlukan agar kelompok rentan tidak semakin tertinggal, sedangkan UMKM dan sektor produktif perlu diperkuat untuk membuka peluang ekonomi serta lapangan kerja.
Karena itu, kualitas APBD tidak cukup dinilai dari tingkat penyerapan anggaran. Lebih dari itu, keberhasilannya harus terlihat dari hasil pembangunan, mutu pelayanan publik, dan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
DPRD juga mendorong kemudahan perizinan bagi investor lokal, dukungan kepada petani, serta pengembangan UMKM. Belanja modal dan program pembangunan diharapkan diarahkan pada sektor produktif yang memberikan dampak langsung bagi warga.
Catatan tersebut menjadi penting agar kebijakan anggaran tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi tahunan. Setiap program harus memiliki alasan yang jelas, sasaran yang terukur, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kota Layak Anak, Lebih dari Sekadar Predikat
Jika APBD berbicara tentang kemampuan pemerintah mengelola sumber daya, Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak berbicara tentang bagaimana pemerintah melindungi masa depan generasi berikutnya.
Hendri Arnis berharap regulasi tersebut tidak berhenti sebagai produk hukum, tetapi diterjemahkan menjadi program nyata untuk menjamin pemenuhan hak anak sekaligus melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
Pesan itu penting karena kota yang layak bagi anak tidak cukup dibangun melalui slogan, seremoni, atau pemenuhan indikator administratif. Ukuran sesungguhnya terletak pada keamanan lingkungan tempat anak tumbuh, kualitas pendidikan yang mereka terima, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta tersedianya ruang untuk bermain, belajar, dan menyampaikan pendapat.
Lima fraksi DPRD juga memberikan perhatian terhadap penguatan perlindungan anak, pencegahan kekerasan dan perundungan, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat.
Sejumlah rekomendasi mencakup penguatan Forum Anak, penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan, serta perhatian terhadap anak penyandang disabilitas dan anak dari keluarga kurang mampu.
Pelibatan Niniak Mamak, Bundo Kanduang, dan berbagai unsur masyarakat dalam pembinaan anak berbasis adat dan budaya Minangkabau turut menjadi perhatian.
Pendekatan ini memberikan ruang bagi nilai-nilai lokal untuk memperkuat perlindungan anak. Namun, nilai adat dan budaya juga perlu berjalan seiring dengan prinsip pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan, dan kepentingan terbaik bagi anak.
Pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan. Tidak cukup hanya membebankan perlindungan anak kepada pemerintah, sementara lingkungan keluarga dan sosial mengabaikan risiko yang dihadapi anak.
Sebaliknya, regulasi juga tidak akan berarti banyak tanpa dukungan anggaran, pembagian tanggung jawab yang jelas, layanan yang mudah diakses, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.
Di sinilah tantangan sebenarnya dimulai: mengubah komitmen politik menjadi sistem perlindungan yang bekerja, terutama bagi anak-anak yang paling rentan dan selama ini suaranya kerap tidak terdengar.
Kesepakatan Politik Harus Berujung pada Hasil
Dalam rapat paripurna tersebut, persetujuan APBD 2027 dan Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi bagian dari proses penguatan arah kebijakan pembangunan daerah. DPRD juga menetapkan Propemperda Kota Padang Panjang Tahun 2027 sebagai agenda pembentukan regulasi daerah ke depan.
Hendri meminta seluruh perangkat daerah mempersiapkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Permintaan tersebut menjadi penting karena jarak antara persetujuan anggaran dan hasil pembangunan tidak selalu pendek. Setelah dokumen disepakati, pemerintah masih harus memastikan perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi berjalan secara tertib dan akuntabel.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antara eksekutif dan legislatif di ruang sidang. Keberhasilan itu akan dinilai masyarakat dari apa yang berubah setelah anggaran dijalankan.
Apakah pelayanan publik semakin baik? Apakah pemulihan pascabencana mendapat perhatian yang memadai? Apakah peluang ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM semakin terbuka? Dan yang tidak kalah penting, apakah anak-anak Padang Panjang benar-benar tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menguji kesungguhan seluruh pemangku kepentingan setelah palu persetujuan diketuk.
Sebab, kesepakatan politik memang dapat mengesahkan anggaran dan melahirkan peraturan. Namun, keberpihakan pemerintah baru benar-benar terasa ketika kebijakan tersebut hadir dalam kehidupan masyarakat,terutama mereka yang paling membutuhkan (Paulhendri)
