PadangPanjang.Sinyalnews.com— Pataka PWI berpindah tangan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Senin (24/8/2026). Dari Ketua PWI Sumatera Barat Widya Navis kepada Ketua PWI Kota Padang Panjang Supriyanto.
Sekilas, itu hanya sebuah prosesi organisasi. Namun di balik penyerahan pataka tersebut, ada amanah yang jauh lebih besar: menjaga marwah pers di tengah derasnya arus informasi, ketika berita dapat beredar dalam hitungan detik, sementara kebenaran membutuhkan waktu untuk diperiksa.
Supriyanto bersama jajaran pengurus PWI Kota Padang Panjang periode 2026–2029 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua PWI Sumbar Widya Navis. Pelantikan diawali pembacaan Surat Keputusan kepengurusan oleh Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abi, sebelum pataka diserahkan sebagai simbol estafet tanggung jawab organisasi.
Momentum itu dihadiri Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Ketua DPRD Imbral, Pj. Sekdako Kuartini Deti Putri, Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, perwakilan Kejaksaan Negeri, Kepala Rutan Kelas IIB Padang Panjang Novri Abbas, Kakan Kemenag Mukhlis, sejumlah kepala OPD, serta jajaran pengurus PWI kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memberi pesan tersendiri. Pers dan pemerintah memang berada di ruang yang sama, tetapi tidak untuk saling meniadakan. Keduanya memiliki peran berbeda dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Widya Navis bahkan menyebut pelantikan PWI Padang Panjang sebagai salah satu momentum yang istimewa. Dari sejumlah konferensi PWI kabupaten dan kota yang telah berlangsung di Sumatera Barat, katanya, kegiatan di Padang Panjang mendapat perhatian karena dihadiri langsung wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, kapolres, dan sejumlah pejabat lainnya.
Namun, bagi Widya, kemeriahan pelantikan bukanlah ukuran utama keberhasilan sebuah organisasi.
Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah pataka diterima.
“Atas nama pengurus PWI Sumbar kami menyampaikan selamat dan sukses kepada jajaran pengurus PWI Padang Panjang yang baru saja dilantik,” katanya.
Ia mengingatkan, kekompakan dan kebersamaan merupakan pondasi utama organisasi. Tanpa itu, organisasi mudah kehilangan arah.
Karena itu, ia meminta kepengurusan baru menjaga soliditas, menjalankan roda organisasi secara transparan dan penuh dedikasi, sekaligus menjadikan PWI sebagai rumah bersama bagi jurnalis profesional.
Pelantikan, menurut Widya, bukan sekadar pergantian kepengurusan atau prosesi seremonial. Ia merupakan awal dari tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.
Kepercayaan yang diberikan anggota melalui konferensi, katanya, harus dijawab dengan integritas dan dedikasi untuk memajukan organisasi.
Menjaga Jarak, Menjaga Kepercayaan
Pesan paling penting Widya justru menyentuh wilayah yang lebih fundamental,hubungan pers dengan kekuasaan.
Di tengah keterbukaan informasi, tantangan jurnalistik semakin kompleks. Arus informasi tidak lagi mengenal batas. Berita bohong dan disinformasi dapat menyebar lebih cepat daripada proses verifikasi.
Dalam situasi seperti itu, kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan, dan Undang-Undang Pers harus tetap menjadi kompas.
PWI Padang Panjang, kata Widya, harus mampu menjadi mitra yang kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Bersinergi, menurut dia, bukan berarti kehilangan independensi.
Bahkan di hadapan Wali Kota Hendri Arnis, Widya menegaskan bahwa kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai larangan untuk mengkritik pemerintah.
“Bersinergi dengan pemerintah bukan berarti wartawan tidak boleh melakukan koreksi atau kritik terhadap kebijakan,” ujarnya.
Namun kritik harus mempunyai fondasi,data yang akurat, pemberitaan yang berimbang, dan konfirmasi kepada pihak terkait.
Sebab, ketika berita telah menjadi konsumsi publik, yang dipertaruhkan bukan hanya nama media atau wartawan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pers.
“Pastikan berita itu didukung data akurat, ditulis secara berimbang, serta terkonfirmasi,” kata Widya.
Pesan itu menjadi semakin relevan ketika jumlah media dan wartawan terus bertambah, sementara ruang informasi semakin terbuka.
PWI, katanya, jangan sampai menjadi bagian dari persoalan tersebut.
Dari Konsolidasi Menuju Profesionalisme
Supriyanto, yang akrab disapa Bento, membawa kepengurusan baru dengan satu pekerjaan rumah utama: konsolidasi.
Ia mengatakan, sejak mendapat amanah melalui Konferensi PWI Padang Panjang akhir 2025, pihaknya menempatkan kebersamaan, kekompakan internal, dan upaya merangkul seluruh wartawan sebagai bagian penting dari agenda organisasi.
Pintu keanggotaan pun mulai diperluas.
Dalam kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang digelar PWI Sumbar di Padang, PWI Padang Panjang mengirim tiga peserta. Ketiganya dinyatakan lulus dan berhak menjadi anggota muda PWI.
Ke depan, PWI Padang Panjang bahkan berencana menggelar OKK di kota itu sendiri.
Bagi Bento, memperkuat organisasi tidak cukup dengan membangun struktur. Organisasi harus memperkuat kualitas orang-orang di dalamnya.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi yang objektif, berimbang dan mendidik,” katanya.
Tema pelantikan”Solid, Kompak, dan Profesional Berantas Berita Hoaks”menjadi penanda arah yang ingin dibangun.
PWI juga tidak hanya ingin berbicara tentang dunia pers. Pada Juni 2026, organisasi itu menggelar lomba menulis artikel bertema “Bulan Mitigasi” bagi pelajar se-Kota Padang Panjang.
Sebanyak 114 artikel masuk.
Angka itu menjadi temuan kecil yang menarik: di tengah kekhawatiran tentang masa depan budaya membaca dan menulis, ternyata minat menulis di kalangan pelajar masih tumbuh.
Pers, dengan demikian, tidak hanya bertugas memberitakan masyarakat. Ia juga dapat ikut menumbuhkan masyarakat yang mampu membaca, berpikir, dan menyampaikan gagasan.
“Pemerintah Membuka Pintu Informasi”
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyambut kepengurusan baru PWI dengan dua pantun.
Namun di balik suasana hangat itu, ada pesan yang cukup jelas: pemerintah membutuhkan pers untuk membantu masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan.
Hendri mengajak PWI ikut menjaga kondusivitas kota melalui pemberitaan yang informatif dan proporsional.jika pers sakit , makanpemko juga akan sakit , begitu juga sebaliknya
Menurut dia, masih terdapat kegiatan pemerintah yang informasinya belum tersampaikan secara utuh melalui media sosial. Di sinilah pers diharapkan mengambil peran: datang, mencari, menggali, lalu menjelaskan kepada masyarakat.
“Kota Padang Panjang tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Teman-teman wartawan bisa mengeksplor dan mengembangkan kota ini,” ujarnya.
Pemerintah, katanya, perlu diingatkan mengenai apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dikerjakan.
Dalam konteks itu, Hendri memperkenalkan Papago, portal informasi yang disiapkan pemerintah daerah sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan usul, kritik, dan laporan mengenai persoalan di lingkungannya.
Bahkan, pemerintah menyiapkan penghargaan bagi warga yang memberikan informasi melalui platform tersebut.
Tetapi di sinilah peran pers kembali menjadi penting.
Informasi dari pemerintah, informasi dari masyarakat, maupun kritik terhadap kebijakan tetap membutuhkan kerja jurnalistik: memeriksa, menguji, mengonfirmasi, lalu menyajikannya secara berimbang.
Pataka dan Sebuah Janji
Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi juga berharap hubungan PWI dengan kepolisian semakin terbuka. Komunikasi langsung dan audiensi, menurutnya, penting untuk memastikan informasi mengenai pelayanan kepolisian kepada masyarakat dapat disampaikan dengan baik.
Semua pihak akhirnya bertemu pada satu kebutuhan yang sama: informasi yang benar.
Dan di situlah makna pataka yang diserahkan sore itu menjadi lebih dari sekadar simbol organisasi.
Ia adalah pengingat bahwa pers memiliki rumah, tetapi rumah itu tidak boleh menjadi ruang untuk menutup pintu kritik.
Ia harus menjadi tempat para wartawan memperkuat profesionalisme, menjaga solidaritas, sekaligus mempertahankan jarak yang sehat dengan kekuasaan.
Sebab pers yang terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko kehilangan daya kritis. Sebaliknya, pers yang menjauh dari semua pihak tanpa membangun komunikasi juga dapat kehilangan akses terhadap fakta.
Jalan tengahnya bukan kompromi
terhadap prinsip.
Jalan tengahnya adalah profesionalisme.
Ketika pataka telah berpindah tangan dan sumpah amanah telah diucapkan, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai.
Bukan sekadar bagaimana PWI menjadi organisasi yang solid, tetapi bagaimana wartawan di dalamnya mampu memastikan satu hal yang paling mahal dalam dunia pers: kepercayaan publik.
Karena pada akhirnya, berita boleh berlalu setiap hari.
Jabatan boleh berganti.
Pemerintahan boleh berubah.
Tetapi ketika kepercayaan publik hilang, pers kehilangan alasan terbesarnya untuk tetap berdiri.(paulhendri)
