Dihimpit 71 rekomendasi DPRD dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintahan Hendri Arnis–Allex Saputra dihadapkan pada pilihan tegas: bertahan dalam keterbatasan, atau keluar dari zona nyaman dengan agresif memburu anggaran pusat.
Padang Panjang.Sinyalnews.com- Rapat paripurna DPRD Kota Padang Panjang, Senin (20/4/2026), semestinya menjadi rutinitas tahunan. Namun kali ini, suasananya berbeda. Di balik penyampaian 71 rekomendasi atas LKPj 2025, terselip tekanan yang jauh lebih besar: ini adalah tahun pertama pemerintahan baru, tetapi ekspektasi sudah setinggi langit,sementara ruang fiskal justru menyempit.
Secara formal, kinerja pemerintah disebut “sesuai target”. Tapi 71 rekomendasi itu seperti membongkar lapisan realitas: terlalu banyak yang belum selesai untuk sekadar disebut berhasil.
Pariwisata yang mulai lesu, koordinasi OPD yang belum solid, hingga persoalan mendasar seperti 30 persen siswa yang belum tuntas baca tulis Al-Qur’an,semuanya menjadi catatan terbuka. Ini bukan lagi sekadar evaluasi, melainkan daftar pekerjaan rumah yang menumpuk di awal masa jabatan.
Di titik ini, kebijakan efisiensi anggaran menjadi variabel yang tak bisa diabaikan. Hampir seluruh daerah merasakan tekanan yang sama: anggaran dipangkas, program dipilih ulang, prioritas dipersempit.
Namun, justru di sinilah kepemimpinan diuji.Efisiensi bukan alasan untuk diam. Ia justru menuntut cara kerja yang berbeda. Wali kota tidak bisa lagi sekadar menunggu alokasi turun dari pusat atau mengandalkan APBD yang terbatas. Politik anggaran hari ini menuntut satu hal yang lebih aktif,menjemput bola.
DPRD memang menyinggung perlunya OPD berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi dalam praktiknya, ini bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Ini soal keberanian politik dan kemampuan lobi.
Tanpa itu, Padang Panjang akan tetap berada di posisi yang sama,kota kecil dengan potensi besar, tetapi minim daya dorong.
Ditempat yang sama ketua PWI Padang Panjang Supriyanto terkait kondisi saat ini ,mengatakan Mengejar anggaran pusat bukan perkara administratif semata. Ia membutuhkan proposal yang tajam, data yang kuat, dan narasi pembangunan yang mampu “menjual” urgensi daerah ke kementerian. Di sinilah peran kepala daerah menjadi sentral: membuka pintu, membangun jaringan, dan memastikan setiap peluang tidak lewat begitu saja.
Jika tidak, efisiensi justru akan menjadi jebakan,alasan yang terus diulang untuk menjelaskan stagnasi katanya
Wali Kota Hendri Arnis telah mengakui adanya “71 persoalan yang harus dikurangi” dan meminta OPD menyusun langkah penyelesaian. Namun dalam konteks tekanan fiskal saat ini, langkah itu belum cukup.
Yang dibutuhkan bukan hanya manajemen internal yang rapi, tetapi juga ekspansi keluar,mencari sumber daya baru, memperluas akses anggaran, dan memaksa pemerintah pusat melirik Padang Panjang sebagai daerah yang layak didukung.
Sebab realitasnya sederhana: daerah yang aktif akan mendapat perhatian. Yang pasif akan tertinggal.
Rapat yang dihadiri Forkopimda, kepala OPD, hingga pimpinan BUMN dan BUMD itu mungkin berakhir dengan kesepakatan formal. Tetapi di luar ruang sidang, tantangan sebenarnya baru dimulai.
Tahun pertama selalu menjadi fondasi. Di sinilah arah ditentukan,apakah pemerintahan ini akan berjalan biasa-biasa saja, atau berani melompat lebih jauh meski dalam keterbatasan.
Dan di tengah 71 rekomendasi itu, satu pesan yang paling jelas justru tidak tertulis, Padang Panjang tidak cukup hanya dikelola,ia harus diperjuangkan.(paulhendri)
