Padang Panjang.Sinyalnews.com— Pagi ketiga pascapenutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sungai Andok, Kota Padang Panjang seperti kehilangan napasnya. Truk-truk pengangkut sampah terparkir dengan bak menganga penuh. Kantong plastik berwarna-warni menumpuk di tepi jalan, di sudut permukiman, bahkan di bawah papan larangan membuang sampah. Bau menyengat mulai menyusup ke rumah-rumah warga.
Semua ini bukan datang tiba-tiba. Penutupan akses TPA Sungai Andok dilakukan Nagari Guguak sebagai akumulasi kekecewaan panjang atas janji Pemerintah Kota Padang Panjang yang tak kunjung direalisasikan terkait penyelesaian tanah ulayat kata Sy.Dt Pandak (ketua KAN Gunuang) , Konflik yang dibiarkan berlarut akhirnya meledak, dan dampaknya langsung menghantam kehidupan warga kota.
Seorang tokoh masyarakat Padang Panjang Gindo Sinaro menyebut persoalan ini sesungguhnya telah lama diketahui para pengambil kebijakan terdahulu.
“Masalah ko bukan baru hari ko. Dari awal, wali kota jo sekda nan dulu (Sonny Budaya Putra) lah tau betul duduk perkaronyo. Janji ka nagari ado, tapi indak tuntas. Kini masyarakat nan mananggung akibatnyo,” ujarnya dengan nada getir.
Menurutnya, penutupan TPA bukan sekadar soal teknis pengelolaan sampah, melainkan menyangkut marwah tanah ulayat yang sejak awal tidak pernah diselesaikan secara adil.
“Ulayat itu bukan tanah kosong, itu marwah kaum. Kalau janji indak ditepati, wajar kalau nagari maraso ditinggakan. Tapi hari ko, sampah menumpuak, bau ka rumah-rumah, rakyaik pulo nan jadi korban,” katanya.
Di tengah situasi darurat ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Padang Panjang, Welda Yusar, dua hari lalu menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengupayakan pembuangan sampah ke luar daerah sebagai solusi sementara. Namun hingga pagi hari ini, upaya tersebut belum menunjukkan hasil nyata. Armada pengangkut masih terparkir dilapangan khatib Sulaiman Bancah Laweh dan tumpukan sampah terus bertambah.
Kondisi tersebut kian mempertegas kritik masyarakat, pemerintah terlalu lama berkutat pada wacana, sementara krisis di lapangan terus memburuk. Tokoh masyarakat itu pun mendesak agar pihak-pihak yang sejak awal terlibat dalam pengambilan kebijakan tidak lepas tangan.
“Jangan tunggu kota ko jadi lautan sampah. Jan dipindahkan beban ko ka pejabat hari ko sajo. Nan mamulai, wajib ikut manyudahi. Kalau indak, artinyo pemerintah gagal menjaga amanah,” tegasnya.
Hari ketiga tanpa akses TPA Sungai Andok menjadi penanda keras bahwa konflik ulayat dan janji yang dibiarkan menggantung selalu berakhir pada penderitaan rakyat. Di tengah tumpukan sampah dan bau yang kian menyengat, warga Padang Panjang kini hanya menunggu satu hal: keberanian pemerintah menyelesaikan masalah dari akarnya, bukan sekadar memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain.(paulhendri)
