Lipsus: Paulhendri
Padang Panjang sore itu terasa berbeda. Di sebuah kafe sederhana di Labuah Sampik Ngalau, puluhan masyarakat berkumpul. Mereka bukan sekadar hadir untuk minum kopi atau melepas penat, melainkan untuk ikut menyuarakan keluhan tentang listrik—kebutuhan yang kini tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Acara itu adalah Sosialisasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan, yang digagas Anggota DPRD Sumbar Erick Hamdani, SE, Dt. Ambasa. Hadir pula Kepala Dinas ESDM Sumbar, Erik Kurniawan, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Bagi warga, forum seperti ini jarang mereka temui. Maka kesempatan itu menjadi ruang curhat terbuka tentang persoalan listrik yang masih mereka hadapi.
“Biaya pasang baru itu sangat berat bagi masyarakat kecil. Bagaimana kami bisa menikmati listrik kalau biaya awalnya saja sudah bikin pusing,” keluh seorang warga yang langsung disambut anggukan banyak peserta lain.
Sementara Yuni (35), seorang ibu rumah tangga dari Kelurahan Koto Katik, mengungkapkan kegelisahannya soal tagihan listrik bulanan.
“Kadang kami kaget, pemakaian tidak banyak tapi tagihan membengkak. Kami butuh solusi yang lebih adil untuk keluarga berpenghasilan rendah,” tuturnya dengan nada harap.
Dari sisi tokoh masyarakat, Dt. Rajo Nan Putiah menekankan pentingnya keberanian wakil rakyat menindaklanjuti suara warga.
“Sosialisasi ini langkah awal yang baik, tapi masyarakat menunggu hasil konkretnya. Jangan berhenti di diskusi. Listrik adalah denyut nadi ekonomi dan pendidikan,” ujarnya.
Menanggapi beragam aspirasi itu, Erick Hamdani menegaskan bahwa DPRD tidak boleh hanya menjadi penyampai aturan, melainkan harus menjadi jembatan aspirasi rakyat.
“Semua suara hari ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan bawa ke DPRD untuk dibicarakan bersama pemerintah daerah dan PLN. DPRD harus hadir sebagai penyambung lidah rakyat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Erik Kurniawan, memastikan pihaknya serius mencatat semua keluhan.
“Pemadaman bergilir, biaya pasang baru, sampai pemerataan listrik di pelosok—ini semua masuk prioritas kami. Pemerintah daerah bersama DPRD akan terus mendorong PLN agar pelayanan lebih baik dan terjangkau,” tegasnya.
Menjelang senja, forum itu ditutup dengan komitmen bersama. Erick Hamdani dan Erik Kurniawan berdiri di hadapan masyarakat, menyatakan satu suara: aspirasi warga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindak lanjut nyata.
Bagi warga, mungkin belum semua masalah listrik selesai hari itu. Namun setidaknya, mereka merasa suara mereka telah sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Ada secercah harapan bahwa cahaya lampu di rumah-rumah mereka kelak tidak lagi identik dengan mahalnya biaya dan seringnya padam, melainkan simbol kesejahteraan yang merata.
