Padang Panjang, Sinyalnews.com – Padang Panjang pagi hari diselimuti udara dingin khas kota kecil di kaki Gunung Marapi. Namun, hangatnya diskusi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di sebuah gedung pertemuan membuat suasana berbeda. Warga, tokoh masyarakat, hingga pejabat daerah berkumpul dalam acara Sosialisasi Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Komisi XIII, Ir. H. Shadiq Pasadigoe, SH., MM, Minggu (24/8/2025).
Dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Implementasi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM)”, acara itu menjadi ruang berbagi cerita, harapan, sekaligus keluh kesah masyarakat kecil.
HAM dalam Kehidupan Sehari-Hari
Bagi sebagian warga, istilah HAM terdengar abstrak. Namun bagi Uni Siti, seorang pedagang sayur di Pasar Pusat Padang Panjang yang hadir dalam acara, HAM sangat nyata.
“Hak asasi itu bukan hanya soal politik, Pak. Kami ingin hak berdagang yang adil, jangan sampai kios diserahkan ke orang kuat, sementara pedagang lama tersisih,” ujarnya dengan mata berkaca.
Cerita Uni Siti hanyalah satu dari sekian banyak suara masyarakat. Ada pula orang tua yang mengeluhkan anaknya tak bisa masuk sekolah negeri karena sistem zonasi yang rumit. “Hak pendidikan itu mestinya sama bagi semua anak, jangan ada yang terpinggirkan,” kata seorang bapak paruh baya yang enggan disebut namanya.
Suara Para Pemangku Kebijakan
Sosialisasi ini juga menghadirkan para tokoh penting: Kakanwil Kemenkumham Sumbar, Dewi Nofyenti, SH., MH, Anggota DPRD Sumbar, Eric Hamdani, serta Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral.
Dewi Nofyenti menegaskan bahwa perlindungan HAM harus menyentuh kelompok rentan. “Anak-anak, perempuan, disabilitas, hingga warga binaan di lapas, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Itu tanggung jawab negara,” ujarnya tegas.
Selama kami bertugas ,kami belum pernah menerima pengaduan tentang pelanggaran HAM dari kota Padang Panjang , seperti yang menteri HAM dilaksanakan baru baru ini, Desa sadar HAM di Jawa Tengah dan kami dari Kakanwil Sumbar juga berniat akan mengusulkan Padang Panjang kota sadar HAM di Sumbar ujarnya
Eric Hamdani mengingatkan pentingnya regulasi dan anggaran daerah yang pro rakyat. “HAM jangan berhenti di seminar. Harus ada program nyata, dari kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga kerja,” katanya.
Sementara itu, Imbral menghubungkan isu HAM dengan pembangunan di Padang Panjang. “Jangan sampai pembangunan hanya memikirkan beton dan jalan. Keadilan sosial, kesejahteraan, dan suara rakyat kecil harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Alhamdulillah seperti yang dikatakan oleh Buk Kakanwil HAM Sumbar tadi ,Kota padang Panjang adalah kota damai sejak dulu kala nyaris tak terdengar adanya pelanggaran HAM di kota yang berbahagia ini .jadi kalau bisa jangan lah jadikan kota Padang Panjang kota Sadar HAM untuk sumbar ,lebih baik daerah yang lebih rentan banyak pelanggaran HAM nya.tutur imbral
Shadiq: HAM Harus Nyata, Bukan Slogan
Banyak Masyarakat Belum Paham Hak dan Pelanggaran HAM
Tokoh masyarakat, Shadiq Pasadigoe, menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, hingga hari ini banyak warga yang belum bisa membedakan mana yang termasuk hak mereka dan mana yang justru masuk dalam kategori pelanggaran HAM.
“Hari ini banyak masyarakat kita yang belum benar-benar memahami mana yang menjadi hak mereka dan mana yang justru termasuk pelanggaran terhadap HAM,” ungkap Shadig.
Ia menambahkan, kondisi ini sering menimbulkan persoalan di lapangan. Tidak jarang masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak dasar justru diam karena tidak tahu, sementara di sisi lain ada pula yang melakukan tindakan merugikan dengan dalih menggunakan hak pribadi.
Untuk itu, Shadig mengajak semua pihak untuk ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat.
“Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat harus lebih aktif memberikan pemahaman soal HAM. Jangan sampai generasi muda kita tumbuh tanpa mengetahui apa itu hak dasar mereka. Karena dengan memahami HAM, kita bisa lebih menghargai satu sama lain dan membangun masyarakat yang berkeadilan,” tegasnya.
Menutup diskusi, Shadiq Pasadigoe menegaskan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap warga negara. “Negara hadir bukan untuk segelintir orang, tapi untuk semua. Kalau masih ada rakyat yang tak bisa sekolah, tak bisa mengakses layanan kesehatan, atau diperlakukan diskriminatif, berarti HAM belum sepenuhnya ditegakkan,” ungkapnya.
Akhir kata Shadiq, Mengigatkan pada Imbral sebagai ketua DPRD , Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat harus lebih aktif memberikan pemahaman soal HAM. Jangan sampai generasi muda kita tumbuh tanpa mengetahui apa itu hak dasar mereka. Karena dengan memahami HAM, kita bisa lebih menghargai satu sama lain dan membangun masyarakat yang berkeadilan,” tegasnya.
Harapan dari Kota Serambi Mekkah
Padang Panjang, kota kecil yang sering disebut Serambi Mekkah, sore itu menjadi saksi bahwa pembicaraan HAM bisa lahir dari ruang sederhana. Bahwa isu besar tentang penghormatan dan perlindungan hak dasar bisa dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat: dari pasar, sekolah, hingga rumah tangga.
Masyarakat pulang membawa harapan, bahwa setelah Sosialisasi ini, suara mereka tidak berhenti di kertas notulen, tetapi menjadi pijakan kebijakan nyata.
Terakhir Sebagai sesepuh Nasdem Kota Padang Panjang Buya Hamidi dalam tausiah singkatnya mengatakan Sahabat yang sejati itu bukanlah yang hanya tertawa bersama kita, tapi yang berani menegur ketika kita melenceng. Sebab, diam melihat salah adalah bentuk pengkhianatan kecil. Teguran yang tulus, meski terasa pahit, sesungguhnya adalah tanda cinta. Jangan jauhi sahabat yang menegurmu, karena dialah cermin yang menjaga jalanmu tetap lurus.”
Saya masih ingat kata ketum Surya Paloh Tepukan seorang sahabat saat kita salah lebih baik dari pada cium seorang penghianat ,ujar hamidi menutup tausiahnya ( Paulhendri)
