Jakarta, Sinyalnews.com,- Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah elite Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) ke Istana Kepresidenan Jakarta. Presidium Majelis Nasional Kahmi Ahmad Doli Kurnia mengungkap pertemuan itu membahas berbagai hal politik. Salah satunya penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Pak Jokowi juga menyampaikan harapannya tentang siapa pun nanti yang akan terpilih tentu harus melanjutkan ada proses kesinambungan,” kata Doli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6).
Jokowi, ucap Doli, mengingatkan momentum Indonesia untuk menjadi negara maju hanya 13 tahun. Dia berpendapat semua elemen bangsa harus mengawal proses transisi tersebut.
Doli mengungkap Jokowi juga sempat bicara soal cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Jokowi mengklarifikasi pernyataannya soal cawe-cawe yang ditanggapi beragam di masyarakat.
“Beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe. Jadi, konteksnya Presiden sebetulnya ingin sampaikan kepada siapa pun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wapres di periode akan datang itu harus mempunyai persepsi yang sama,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, elite Kahmi menegaskan netralitas dalam pemilu. Mereka akan ikut serta dalam menggelar pemilu yang baik.
“Kami berkepentingan untuk bagaimana Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih berkualitas dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya,” ucapnya.
Sementara, Tuanku Joni.MS.Sutan Sarialam salah seorang Presidium KAHMI menegaskan keterlibatan masyarakat secara langsung untuk memilih pimpinannya, dan kemudian untuk memilih wakil-wakilnya yang diketahui rakyat, itu saya kira harus dipertahankan dan harus diperkuat,” kata Ketua Ikatan Keluarga Minang Jawa Barat usai bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (5/6/2023)
Menurut Joni, sejatinya masalah sistem pemilu merupakan ranah kepentingan partai politik.
Namun, pada kesempatan itu dia tidak secara gamblang menyebut sistem pemilu terbuka atau tertutup yang lebih baik.
Joni menyampaikan bahwa KAHMI sebagai organisasi merasakan bahwa proses politik yang selama ini berjalan secara demokratis dan merupakan hasil reformasi.
“Hal ini harus dipertahankan. Jadi, interaksi rakyat dengan pemimpin dan wakilnya sebisa mungkin itu harus terus dikembangkan dan dijaga ke depan,” kata putra Minang ini.
(Marlim)
