Tujuh dapur MBG telah beroperasi di Padang Panjang. Namun di SDN 15 Padang Panjang Barat, anak-anak yang mayoritas berasal dari keluarga rentan belum menikmati program. Ironinya, di sekolah lain makanan bergizi gratis disebut tak seluruhnya termakan.
PadangPanjang.Sinyalnews.com Ada ironi di sebuah kota kecil yang mungkin luput dari hiruk-pikuk perdebatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tujuh dapur MBG telah beroperasi. Makanan dimasak, dikemas dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Namun di SDN 15 Padang Panjang Barat, anak-anak yang berdasarkan penelusuran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justiciabelen banyak berasal dari keluarga rentan justru belum menerima MBG.
Sebagian siswa disebut berada pada kelompok Desil 1 dan Desil 2, kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Di tempat lain, makanan MBG disebut tidak seluruhnya dikonsumsi siswa dan sebagian tersisa.
Di satu sisi, makanan berlebih.Di sisi lain, anak yang membutuhkan belum mendapatkannya.
Kontras inilah yang membuat persoalan MBG di Padang Panjang layak ditanyakan lebih jauh: sudah tepatkah program ini menemukan anak yang paling membutuhkan?
“Dari Aduan Masyarakat ke Lapangan”
Persoalan itu bermula dari laporan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), tokoh masyarakat, orang tua murid dan masyarakat yang diterima LBH Justiciabelen. Laporannya menyangkut dugaan ketidaktepatan sasaran penerima MBG.
“LBH tidak berhenti pada laporan.”
Tim turun langsung ke SDN 15 Padang Panjang Barat, menemui kepala sekolah, mengamati kondisi sekolah dan siswa serta memeriksa data sosial-ekonomi peserta didik.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah keluhan masyarakat memiliki dasar faktual.
Dari penelusuran itu, LBH Justiciabelen menilai kondisi sosial-ekonomi sebagian siswa memang patut mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan MBG.
Muncul pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar: Jika MBG ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi anak dan meringankan beban keluarga, mengapa sekolah dengan banyak siswa dari kelompok rentan justru belum tersentuh?
Ketika Ada yang Tersisa, Ada yang Menunggu
Perdebatan tentang MBG selama ini berkisar pada anggaran, kualitas makanan, tata kelola dan efektivitas program.
Namun persoalan di Padang Panjang memperlihatkan sisi lain: ketepatan sasaran.
Sebab keberhasilan program bukan hanya soal berapa banyak makanan diproduksi dan berapa banyak dapur yang beroperasi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menerima. Dan siapa yang tertinggal.
Jika benar terdapat sekolah yang makanan MBG-nya tidak seluruhnya dimakan, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi. Bisa menyangkut menu, porsi, selera anak, distribusi maupun pemetaan penerima.
Sementara itu, di SDN 15, anak-anak dari keluarga rentan masih menunggu.Dua kenyataan itu seharusnya tidak berjalan beriringan dalam satu program yang sama.
Syupriyanto: Jangan Biarkan MBG Kehilangan Roh
Ketua PWI Padang Panjang, Syupriyanto, menilai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk mempertentangkan pihak yang mendukung dan menolak MBG.
“MBG ini jangan hanya dilihat dari berapa banyak dapur yang sudah berdiri atau berapa banyak paket makanan yang sudah dibagikan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah makanan itu benar-benar sampai kepada anak yang membutuhkan dan benar-benar dikonsumsi.”
Menurut Syupriyanto, jika terdapat sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga rentan yang belum menerima MBG, sementara di sekolah lain makanan justru tersisa, pemerintah perlu melihat kembali mekanisme pelaksanaannya.
“Kalau ada anak yang membutuhkan tetapi belum menerima, sementara di tempat lain makanan tidak habis, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jangan alergi terhadap kritik dan jangan pula buru-buru menyimpulkan programnya gagal. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki mekanismenya agar tepat sasaran.”
Ia menegaskan, pers tidak berada pada posisi untuk mempertahankan ataupun menghapus sebuah program pemerintah.
“Pers berkewajiban mengawal agar kebijakan publik berjalan sesuai tujuan dan uang negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.”
Menurutnya, yang dipertaruhkan dalam MBG jauh lebih besar daripada sekadar makanan.
“Jangan sampai anak yang paling membutuhkan justru menjadi orang terakhir yang menerima manfaat. Yang kita bicarakan bukan sekadar satu kotak makanan, tetapi masa depan anak-anak.”
Bukan Soal Menghapus, Tetapi Memastikan Tepat Kritik terhadap MBG tidak otomatis berarti menolak program tersebut. Jika makanan tidak termakan, evaluasi menunya. Jika distribusinya tidak tepat, perbaiki distribusinya. Jika datanya bermasalah, perbarui datanya.
Dan jika ada anak yang benar-benar membutuhkan tetapi belum menerima, jangan biarkan mereka terus berada di luar daftar.
Sebab MBG sejak awal bukan sekadar program membagikan makanan. Ia adalah investasi gizi, kesehatan, pendidikan dan masa depan generasi.
Karena itu, keberhasilan program tidak cukup dihitung dari jumlah dapur atau kotak makanan yang diproduksi.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah makanan itu sampai kepada anak yang membutuhkan dan benar-benar memberi manfaat.
Padang Panjang mungkin hanya sebuah kota kecil. Tetapi persoalan di SDN 15 Padang Panjang Barat memperlihatkan pertanyaan yang jauh lebih besar.
Bagaimana mungkin di sebuah kota yang sudah memiliki tujuh dapur MBG, masih ada sekolah dengan siswa dari keluarga rentan yang belum menerima program, sementara di sekolah lain makanan justru tersisa?
Pertanyaan itu tidak harus dijawab dengan saling menyalahkan. Ia harus dijawab dengan data yang benar, distribusi yang tepat dan keberanian melakukan evaluasi.
LBH Justiciabelen mendorong pemerintah dan instansi terkait memastikan tidak ada anak dari keluarga rentan yang terlewat dalam program tersebut.
Sebab negara tidak sedang sekadar membagikan makanan. Negara sedang mempertaruhkan masa depan anak-anak.
Dan pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan diukur dari seberapa banyak makanan keluar dari dapur.
Tetapi dari satu pertanyaan sederhana: apakah anak yang paling membutuhkan sudah mendapatkan bagiannya?
Jika jawabannya belum, maka pekerjaan rumah itu belum selesai.(paulhendri)
