Bukittinggi, sinyalnews.com, – Universal Health Coverage (UHC) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), dilaunching Pemerintah Kota Bukittinggi, di Balairung rumah dinas Walikota, Kamis (16/02/23).
Dengan dilaunchingnya UHC Kepesertaan JKN KIS Kota Bukittinggi tersebut, menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Dr. Eddy Sulistijanto Hadie, Kota Bukittinggi, menjadi pemerintah daerah ke – 10 di Provinsi Sumatra Barat yang telah mencapai cakupan kepesertaan lebih dari 95 persen.
Pencapaian UHC Kota Bukittinggi, itu tidak lepas dari komitmen kepala daerah beserta jajarannya, dengan mendaftarkan peserta sebanyak 7.899 jiwa dengan pembiayan APBD Kota Bukittinggi, murni 100 persen dan sebanyak 16.107 jiwa dengan pembiayaan sharing pemerintah provinsi Sumatra Barat dengan besaran 80 dan 20 persen.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan Kota Bukittinggi sendiri telah bekerja sama dengan 21 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 5 rumah sakit sebagai fasilitas tingkat lanjutan,” kata Eddy Sulistijanto Hadie.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes, menyebut, program penjaminan kesehatan nasional atau dikenal dengan JKN adalah program yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat.
Dengan launching UHC Kota Bukittinggi, diharapkan masyarakat akan lebih sehat dan produktif, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada. “Semoga dengan pencapaian UHC di Bukittinggi dapat menginspirasi Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatra Barat,” harap Mahlil Ruby.
Sekaitan itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengatakan, terhitung 1 Februari 2023 kepesertaan jaminan kesehatan Bukittinggi, sudah mencapai minimal 95 persen, yaitu sebanyak 125.886 jiwa dari total penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 131.817 jiwa.
Guna mewujudkannya, salah satu upaya yang dilakukan melalui penerapan UHC, yaitu semua orang mempunyai akses terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif yang dibutuhkan dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial bagi penggunanya.
“Intinya, sesuai target kami dan misi kami Hebat di bidang kesehatan dan lingkungan, sudah terealisasi. Jaminan kesehatan 95 persen warga Bukittinggi, kini dibiayai oleh pemerintah, untuk fasilitas kelas 3. Pemko sendiri telah menganggarkan Rp 9 miliar lebih dari APBD 2023, untuk membiayai jaminan kesehatan warga itu,” sebut Erman Safar.
Dengan UHC ini, kata Erman Safar, maka seluruh warga Bukittinggi akan mendapat jaminan layanan kesehatan baik ditingkat pertama ataupun rujukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementrian Kesehatan.
Kondisi ini memberikan ketenangan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kota Bukittinggi, yang memiliki identitas sebagai warga untuk mendapatkan layanan kesehatan, baik yang sudah memiliki kepesertaan ataupun yang belum. (*/rul)
