Home / Hukum / News

Friday, 27 January 2023 - 11:05 WIB

Kejagung Periksa Dirjen IKP Kominfo Usut Dugaan TPPU Kasus Menara BTS

Jakarta, Sinyalnews.com,- Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong (UK) di Gedung Bundar, pada Kamis (26/1).

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana mengatakan, keduanya diperiksa terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Pembangunan Menara BTS oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo tahun 2020 s/d 2022.

 

“Saksi yang diperiksa yaitu UK selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,”katanya, Jumat (27/1).

 

Selain itu, Kejagung juga turut memeriksa dua orang saksi dari pihak swasta yakni Gregorius Aleks Plate (GAP) dan Muchlis Muchtar (MM).

 

Ketut mengatakan, kasus dugaan TPPU itu merupakan pengembangan dari tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020 s/d 2022.

Baca Juga :  Kapolres Batang Minta Keterlibatan Semua Pihak dalam Pencegahan Kekerasan Anak

 

Pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian dan pelengkapan berkas perkara dugaan TPPU.

 

Kejagung RI diketahui telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

 

 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kuntadi mengatakan salah satu tersangka itu merupakan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL).

 

Sementara untuk tiga tersangka lainnya merupakan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 berinisial YS, dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali.

Baca Juga :  Bersama Menko PMK, Polres Pekalongan Tanam Seratus Pohon Tunjang Gerakan Nasional Revolusi Mental

 

Kuntadi menjelaskan dalam kasus ini, sejatinya proyek pembangunan menara BTS 4G BAKTI Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

 

Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di pelbagai wilayah Indonesia. Akan tetapi, kata dia, ketiga tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek.

 

Atas perbuatannya itu, keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Share :

Baca Juga

Hukum

Sempat Melarikan Diri, RA Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Dibekuk Polisi

News

Warga Durian Kamang Mudiak Kecewa Dengan Sikap Pemerintah dan Kepolisian Tentang PT. Bakapindo

Nasional

Ketua DPW Partai Nasdem Resmikan DPC Partai Nasdem Nanggalo

Agama

Dukungan Promosi Semangat Juang Kebangsaan, Bupati Hamsuardi Buka Turnamen Bulutangkis Maharani Cup II

Finansial

Ketua DPRD Mardiansyah Kunjungi Rumah Warga Terkena Longsor

Nasional

Sambut HUT RI Ke 78, Babinsa Bersama Warga Melaksanakan Kerja Bakti

Daerah

Wujudkan Ketahanan Pangan Babinsa Dampingi Edukasi Biosaka

Daerah

PELAKU SODOMI ANAK SD PEKANBARU DI TAHAN POLDA RIAU