Pasar Koto Baru Menghidupi Ribuan Orang, Namun Kemacetannya Menjadi Pekerjaan Rumah yang Tak Kunjung Usai
PadangPanjang.Sinyalnews.com — Setiap Senin dan Selasa pagi, Jalan Raya Padang Panjang–Bukittinggi seolah kehilangan identitasnya sebagai jalan nasional. Ruas yang semestinya menjadi urat nadi transportasi antarwilayah itu berubah menjadi lautan manusia, kendaraan, dan hasil bumi yang datang dari berbagai penjuru Sumatera.
Di Pasar Koto Baru, denyut ekonomi memang tak pernah berhenti.
Sebelum matahari meninggi, truk-truk bermuatan sayuran, pikap pengangkut hasil panen, kendaraan angkutan, hingga sepeda motor sudah saling berebut ruang. Para pedagang grosir datang dari berbagai kabupaten di Sumatera Barat, bahkan dari Jambi dan Pekanbaru. Mereka berburu cabai, tomat, bawang, kentang, kol, hingga aneka hasil bumi yang menjadi komoditas utama pasar terbesar di kawasan tersebut.
Ramainya transaksi menjadi berkah bagi perekonomian masyarakat. Namun di sisi lain, keramaian itu menghadirkan persoalan yang seolah tak pernah menemukan titik akhir: kemacetan.
Bahu jalan berubah fungsi menjadi lapak-lapak dadakan. Pedagang menggelar dagangan hingga ke tepi badan jalan. Kendaraan berhenti sembarangan untuk membongkar muatan maupun berbelanja. Arus kendaraan dari dua arah perlahan saling mengunci, membuat antrean panjang menjadi pemandangan yang nyaris selalu hadir setiap hari pasar.
Kemacetan di Koto Baru bukan lagi peristiwa insidental.
Ia telah menjadi rutinitas mingguan.
Dan yang paling merasakan beratnya kondisi itu adalah para personel Satlantas Polres Padang Panjang.
Setiap Senin dan Selasa, mereka harus berdiri berjam-jam di tengah kepadatan kendaraan. Dengan peluit yang tak pernah berhenti berbunyi dan isyarat tangan yang terus bergerak, mereka membuka ruang demi ruang agar lalu lintas tetap mengalir.
Senin (3/8/2026), sejak pukul 08.00 WIB, Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finot, S.H., M.H., memimpin langsung pengaturan lalu lintas di kawasan Pasar Koto Baru.
Di bawah terik matahari, para personel bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka memastikan truk hasil bumi tetap bisa melintas, kendaraan masyarakat tidak saling mengunci, dan aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa berubah menjadi kekacauan.
“Ini bagian dari pelayanan kami kepada masyarakat. Sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan pada jam-jam sibuk,” ujar AKP Pifzen Finot.
Menurutnya, kehadiran polisi di lapangan merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).
“Kami berharap masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan tertib. Yang paling penting adalah mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” katanya.
Dari hasil pemantauan, arus kendaraan masih dapat dikendalikan. Namun, siapa pun yang setiap pekan melintasi kawasan itu memahami bahwa polisi sejatinya bukan sedang menyelesaikan persoalan.
Mereka hanya memastikan persoalan itu tidak berubah menjadi lumpuh total.
Sudah bertahun-tahun Pasar Koto Baru menjadi simpul perdagangan hasil bumi terbesar di kawasan ini. Aktivitas ekonominya terus tumbuh, tetapi kapasitas jalan tetap sama. Penataan pedagang, lokasi bongkar muat, kantong parkir, hingga pemanfaatan bahu jalan belum mampu mengimbangi besarnya mobilitas masyarakat.
Akibatnya, kemacetan menjadi “warisan” yang terus berulang dari pekan ke pekan.
Setiap Senin dan Selasa, polisi kembali turun ke jalan. Setiap Senin dan Selasa pula masyarakat kembali menghadapi antrean panjang.
Ironisnya, kondisi tersebut seolah telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.
Padahal, kemacetan berkepanjangan bukan hanya menghabiskan waktu masyarakat. Ia juga meningkatkan biaya distribusi barang, memperbesar risiko kecelakaan, memperlambat mobilitas orang dan jasa, serta mengurangi kenyamanan kawasan perdagangan yang menjadi salah satu penggerak ekonomi regional.
Persoalan ini sesungguhnya tidak bisa lagi dibebankan hanya kepada aparat kepolisian.
Pengaturan lalu lintas hanyalah solusi sesaat. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil kebijakan jangka panjang.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar -Polres Kota Padang Panjang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah saatnya duduk satu meja untuk merumuskan solusi permanen. Penataan kawasan pasar, pembangunan kantong parkir, pengaturan area bongkar muat, penertiban pedagang yang menggunakan bahu jalan, hingga rekayasa lalu lintas terpadu harus segera diwujudkan.
Selama akar persoalan tidak disentuh, aparat kepolisian akan terus mengurai kemacetan yang sama, di lokasi yang sama, setiap pekan.
Mereka akan tetap berdiri di tengah panas matahari, meniup peluit, mengangkat tangan, dan mengatur ribuan kendaraan yang terus berdatangan.
Sementara persoalan sesungguhnya tetap menunggu keberanian pemerintah untuk menyelesaikannya.
Pasar Koto Baru telah membuktikan dirinya sebagai jantung perdagangan hasil bumi di Sumatera. Kini saatnya pemerintah membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari ramainya transaksi ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan jalan yang aman, tertib, dan manusiawi. Sebab, sebuah pasar boleh saja tumbuh menjadi pusat ekonomi, tetapi jalan raya tidak boleh selamanya kalah oleh kemacetan yang terus dianggap sebagai takdir.(paulhendri)
