PadangPanjang.Sinyalnews.com-Di penghujung tahun, ketika hujan bencana belum benar-benar reda dan luka warga belum sempat kering, kota justru terasa sepi oleh mereka yang seharusnya paling sibuk, penguasa dan wakil rakyatnya. Di saat Menteri Dalam Negeri dengan SE tegas mengingatkan agar kepala daerah tidak meninggalkan daerah dalam kondisi darurat, koper justru ditutup rapat, tiket dipesan, dan kota ditinggal,seolah duka bisa ditunda, seolah tanggung jawab bisa cuti.
Di ruang-ruang berpendingin, APBD dibedah seperti kue ulang tahun. Ada potongan, ada irisan, ada yang diam-diam disisihkan. Di atas kertas, angka-angka tampak patuh. Awalnya dana pembangunan convention hall, dan kucuran untuk Bank Nagari kurang lebih Rp 45 Miliar disetujui, pos gaji PPPK sesuai arahan menteri, beasiswa anak kurang mampu, bantuan UMKM, hingga dana pokir yang “disunat” menjadi Rp250 juta per orang,semua sempat tercatat, sempat disepakati, bahkan sempat diketok palu dalam KUA-PPAS.
Namun keajaiban anggaran bekerja terbalik. Ketika pembangunan convention hall dan penyertaan modal Bank Nagari batal, yang lenyap justru bukan ambisi, melainkan empati. Pos beasiswa anak kurang mampu menghilang. Bantuan UMKM raib. Gaji PPPK dipotong drastis. Dana pokir berubah menjadi “non-budget”. Seakan-akan pembatalan proyek fisik harus dibayar oleh perut rakyat dan keringat tenaga honorer.
Pertanyaan paling sederhana pun menggema, ke mana uang Rp45 miliar itu berlabuh?Yang tampak hanya penambahan pada PKK dan Dekranasda,sekitar Rp1 miliar untuk keduanya. Lalu sisa Rp44 miliar menguap ke mana? Di lorong-lorong kebijakan, transparansi menjadi tamu asing, sementara akal sehat dipersilakan menunggu di luar.
Ironinya bertambah ketika Badan Anggaran DPRD memilih menahan pembahasan RAPBD yang disulap ,sebuah sikap yang, di atas kertas, tampak tegas, anggaran yang telah diparipurnakan harus dikembalikan ke pos semula alasan banggar , Namun di balik pintu, godaan mengetuk. Lobi-lobi berbisik. Ada anggota dewan yang katanya wakil rakyat rela menjadi calo kekuasaan, menjajakan persetujuan, menukar nurani dengan kenyamanan. Munafik berjas rapi, fasih berbicara efisiensi sambil menutup mata pada kemiskinan.
Sementara itu, Wali Kota dan Tim TAPD tetap bersikeras. Pos yang menyentuh langsung warga dibiarkan kosong. Tak ada koreksi, tak ada empati. PPPK diminta memahami. Anak kurang mampu diminta bersabar. UMKM diminta bertahan. Semua diminta mengerti,kecuali mereka yang memegang pena anggaran.
Di luar gedung, warga menghitung ulang harapan. PPPK menghitung sisa gaji. Orang tua menghitung biaya sekolah. Pedagang kecil menghitung hari. Mereka tidak meminta kemewahan, hanya keadilan yang pernah dijanjikan dan telah disahkan.
Kini pertaruhan ada di DPRD, mampukah Banggar bersikukuh menolak APBD 2026 versi Wali Kota dan TAPD? Atau akan tergoda oleh lobi-lobi yang merapikan kebohongan dengan bahasa prosedural?
APBD bukan sekadar dokumen. Ia adalah cermin empati. Dan ketika anggaran disusun tanpa hati, yang retak bukan kertas, melainkan kepercayaan.berhentilah reflesing keluar daerah , waktu tak ada lagi ,mari pimirkan rakyat kecil. Jangan hanya APBD dinikmat pejabat dan kroni kroni nya dengan berinu dalih.belum cukupkah teguran Allah ,atas ulah tanggan manusia ? (Paulhendri)
