Padang Panjang.Sinyalnews.com– Kegundahan semakin mendalam dirasakan DPRD Kota Padang Panjang setelah rangkaian dinamika pembahasan anggaran dinilai tidak konsisten dan berubah dari kesepakatan awal. Pemerintah kota kembali disorot karena keterlambatan pembahasan KUA-PPAS, perubahan signifikan dalam RAPBD, hingga hilangnya sejumlah pos anggaran penting bagi masyarakat.
KUA-PPAS 2025 yang seharusnya dibahas tepat waktu molor hampir sebulan. Setelah disepakati dan diketok palu, isi kesepakatan tersebut justru berubah ketika RAPBD disampaikan kembali oleh pihak eksekutif. Anggaran untuk warga kurang mampu, beasiswa, serta program pemberdayaan masyarakat mendadak menjadi nol rupiah.
Sebaliknya, sejumlah pos non prioritas justru mengalami peningkatan signifikan, termasuk anggaran PKK dan Dekranasda.
Anggota Badan Anggaran DPRD Padang Panjang, Yandra Yane, menyebut perubahan sepihak itu sebagai langkah yang tidak sesuai mekanisme. “KUA-PPAS sudah dibahas, disepakati, diketok palu. Tapi saat RAPBD muncul, banyak pos berubah bahkan hilang. Ini proses yang tidak sehat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Hendra Saputra menilai perubahan tersebut telah melemahkan fungsi dasar legislatif dalam hal budgeting.“Bantuan masyarakat nol, pokir hilang total, tapi pos lain naik. Ini soal keberpihakan anggaran. Kini fungsi budgeting dewan seperti diacak-acak
Tokoh masyarakat Padang Panjang, E. Gindo Sinaro, ikut memberikan kritik keras.
“Lihat saja sikap walikota. Di tengah bencana, beliau tidak berada di tempat. Baru sehari pulang, pergi lagi. Padahal sudah ada SE Kemendagri agar kepala daerah tidak keluar daerah sampai tanggal 15. Tapi itu pun tak digubris,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan semakin rumit karena jajaran internal Pemko tidak berani memberi masukan kritis. Semua orang di sekelilingnya seperti tak ada yang mau mengingatkan. Mereka mengiyakan saja, asalkan posisi aman. Sekda dan para pembisiknya membiarkan walikota berjalan semaunya,” kata Gindo.
Melihat kondisi kacau itu. Kritik tajam juga datang dari Direktur LBH Justiciabelen, Leon Simonmoechlis, yang menyoroti kekacauan proses anggaran dan lemahnya pengendalian di tingkat pimpinan.
“Pemerintahan ini seperti kapal tanpa kompas. Nakhodanya sibuk berlayar ke mana-mana, sementara gelombang di daerah sendiri sedang tinggi-tingginya,” ujarnya dengan nada satir.
Leon menambahkan sindiran yang lebih keras. “Kalau aturan bisa diubah seenaknya, kesepakatan bisa dibelokkan, dan para pembantu pemimpin hanya angguk-angguk, maka jangan heran kalau anggaran untuk rakyat justru tenggelam. Yang selamat hanya mereka yang dekat dengan kemudi.”
Situasi yang memanas membuat DPRD mengambil langkah tegas. Sebanyak 20 anggota DPRD Padang Panjang menyatakan siap tidak menerima gaji selama enam bulan apabila pos-pos anggaran tidak dikembalikan sesuai kesepakatan KUA-PPAS.
DPRD menegaskan tidak akan melanjutkan pembahasan RAPBD sebelum seluruh isi kesepakatan awal dikembalikan. Hingga berita ini diturunkan, pihak eksekutif belum memberikan penjelasan resmi terkait perubahan substansial tersebut.Sementara menurut informasi dari Sekretariat DPRD ,Sabtu 13/12 -2025 ,TIm TAPD dan Tim banggar akan melakukan rapat lagi, dan Tim anggaran akan minta penjelasan anggaran per pos anggaran yang detail .(paulhendri)
