Padang Panjang Sinyalnews.com
Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Kota Padang Panjang berubah menjadi skandal serius. Sekitar 60% lebih kursi siswa baru diisi oleh anak-anak dari luar daerah, menggeser anak-anak asli Padang Panjang ke pinggir sistem.
Lebih dari sekadar ketimpangan zonasi, terkuak dugaan keterlibatan seorang oknum guru yang diketahui memiliki usaha kos-kosan di sekitar sekolah unggulan. Oknum tersebut diduga sengaja memanfaatkan PPDB sebagai ladang bisnis, dengan menyasar siswa luar daerah yang membutuhkan tempat tinggal selama sekolah di Padang Panjang.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi potensi penyalahgunaan kewenangan,” ujar seorang warga ganting yang anaknya tidak lolos seleksi meski rumah hanya berjarak ratusan meter dari sekolah.
Kecurigaan warga semakin menguat karena oknum guru tersebut disebut-sebut hampir seratus persen warga ,dia p
memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Barat, yang sebelumnya berjanji akan mem prioritaskan warga lokal dalam penerimaan siswa baru dan membuat SMAN 4 di Padang Panjang
“Janji gubernur itu seperti embun pagi cepat lenyap sebelum matahari terbit. Kami dibuai kata-kata manis, tapi realitanya pahit,” kata Ibu Sri, warga Koto Panjang yang mengaku kecewa karena dua anaknya ditolak SMA negeri di kotanya sendiri.
Kami Cuma Ingin Anak Kami Bisa Sekolah di Kota Sendiri”
Bagi banyak orang tua di Padang Panjang, harapan mereka tak muluk, agar anak bisa bersekolah di negeri sendiri, dekat rumah, tanpa perlu menyogok atau ‘titip nama’. Namun fakta bahwa lebih dari separuh siswa yang diterima berasal dari luar kota memicu rasa ketidakadilan yang membara.
“Sistem zonasi seperti kertas tisu, gampang robek kalau ada kepentingan yang lebih kuat,” ucap seorang tokoh masyarakat dengan nada getir. Ia menyebut ada aroma “komersialisasi terselubung” yang harus diusut ujar Roza salah satu orang tua murid yang anak nya juga gagal dalam PPDB ini.
Dalam suasana getir ini, kita patut mengingat sosok Dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR, Mantan Walikota Padang Panjang dua periode, sekaligus juga mantan anggota DPR RI 2 priode , Beliau adalah tokoh yang pernah menunjukkan keberpihakan nyata kepada anak-anak daerah. Salah satu warisan pentingnya adalah pendirian SMAN Unggul Sumatera Barat di Padang Panjang, dengan perjanjian anak nagari bisa bersekolah di sana 20 % ,dan sekolah SMAN 1 Padang Panjang jadi sekolah Unggul Padang Panjang ,sebuah langkah strategis untuk mengembalikan hak anak-anak lokal agar bisa bersekolah di tanah kelahiran mereka sendiri.
Langkah ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa pendidikan tidak boleh jauh dari rakyat. Bahwa anak-anak Padang Panjang tidak seharusnya menjadi tamu di kota mereka sendiri. Di saat banyak pemimpin hanya sibuk pada urusan administrasi dan protokoler, Suir Syam memilih membuat kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.nah perjanjian ini patut kita gelar kembali pada Gubernur Mahyeldi
Terkait kisruh ini , Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan hingga kini belum memberi pernyataan resmi. Di sisi lain, desakan masyarakat untuk melakukan audit independen dan membentuk tim investigasi terus menguat.
Pakar pendidikan dan pegiat transparansi publik menilai, jika praktik ini benar adanya dan dibiarkan, maka dunia pendidikan akan rusak oleh permainan kotor, di mana yang berkuasa lebih diutamakan dari yang berhak.
“Ketika guru jadi pedagang, dan sekolah jadi pasar, maka jangan heran jika keadilan jadi barang mewah.”
Sementara Kadis Pendidikan Padang Panjang Nasrul SH sebagai perpanjangan tangan kepala daerah dalam meyikapi hal ini mengatakan , kami telah temui kadisdik Provinsi ,Gubernur ,kami telah bertemu langsung ,namun sampai saat ini belum ada kepastian dari provinsi ,walikota Hendri Arnis pun sudah kesal dengan ketidak pastian ini,
Kondisi ini sudah di luar batas. Ketika 60 persen siswa berasal dari luar Padang Panjang, itu artinya ada yang salah secara sistemik. Kami minta Gubernur Sumatera Barat tidak lagi bersembunyi di balik kebijakan provinsi. Ini soal tanggung jawab politik dan moral. Janji yang dulu beliau sampaikan ke warga kami harus ditepati bukan dilupakan begitu saja.”
“Kami mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk kepada Gubernur sebagai pengambil kebijakan utama di tingkat provinsi. Jika memang ada permainan yang melibatkan oknum guru yang dekat dengan kekuasaan, maka harus dibuka terang-terangan. Jangan sampai pendidikan kita dijalankan berdasarkan kedekatan, bukan keadilan.” (paul)
