Jakarta, Sinyalnews.com,- Elidawati atau yang akrab disapa dengan Bunda Refan tampil sebagai narasumber pada acara Workshop dan Munas VI AKU di The Sahira Hotel, Bogor Jawa Barat, Jumat (8/12/2023). Workshop dan Munas VI berlangsung dari tanggal 7-9 Desember 2023 yang diikuti oleh DPD AKU di seluruh Indonesia, utusan BKKBN Pusat serta perwakilan BKKBN dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD AKU Prov Sumatera Barat menyampaikan sejumlah langkah untuk memberdayakan ekonomi keluarga dan pemberdayaan poktan UPPKA.
Melalui program pendampingan calon pengantin dan keluarga beresiko stunting, AKU ingin mendorong berbagai pendekatan untuk memberdayakan ekonomi keluarga yang harus diawali dari penataan pola pikir untuk bisa mengelola keuangan dengan baik.
“Pandemi Covid-19 telah menghantam keras sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Data dari Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, bahwa sebanyak 72 persen pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19” ucap Bunda Refan.
Pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan, penyaluran modal, dan semua terdampak. Tercatat sekitar 63 juta pelaku UMKM yang merupakan 99,9 persen dari total pelaku usaha di Indonesia.
UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja nasional dan pada tahun 2019 UMKM berkontribusi 60,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, jelas bahwa UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia.
Menurut Bunda Refan, sebagai bagian dari UMKM, Kelompok UPPKA diharapakan dapat menjadi wadah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
Sebanyak 32.777 kelompok UPPKS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan berbagai macam jenis usahanya. Kondisi yang terjadi saat ini tentu sangat mempengaruhi produktivitas kelompok-kelompok yang ada.
UPPKA adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor pada tahun 1990 diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) untuk mencakup sasaran yang lebih luas yaitu dengan melibatkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber–KB, Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS I), dan Keluarga lain yang berminat menjadi anggota Kelompok UPPKS.
UPPKS diharapkan meningkatkan pendapatan keluarga yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan, baik dari keluarga peserta KB yang bersangkutan maupun dari seluruh anggota kelompoknya.
“Dengan peningkatan kesejahteraan tersebut, diharapkan kesertaan dan kesinambungan ber-KB secara tidak langsung dapat ditingkatkan,” harapnya.
“Karena itu kita harus mempunya produk sendiri, mencintai produk lokalnya sendiri supaya kita mandiri dan kita harus berkelompok, bersatu padu dalam kelompok dan harus membangun sistem jejaring (networking) yang di dukung oleh IT,” ucap Bunda Refan.
“Inilah yang harus diperjuangkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” tambahnya.
Lebih lanjut Ketua UMKM Sumatera Barat ini mengatakan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan sendirian namun diperlukan peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemerdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu keluarga dan masyarakat serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
Perubahan mendasar pendekatan pelaksanaan program adalah dengan melakukan pendataan stunting dan keluarga risiko tinggi (berpotensi) melahirkan anak stunting, audit kasus stunting, lalu melakukan pendampingan calon keluarga agar memastikan calon pengantin tidak anemia dan mempunyai gizi yang baik, agar ketika menikah dan hamil sudah siap dan memiliki gizi yang seimbang.
Menurutnya, faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam kondisi gizi kurang pada ibu hamil dan anak. Faktor ekonomi kemudian menjadi salah satu pemicu dari terbatasnya ketersediaan pangan di rumah tangga, kurangnya kualitas pengasuhan dan pemberian makan pada anak, hingga kondisi lingkungan rumah yang kurang sehat dan kurangnya akses kepada layanan kesehatan.
Kerangka konsep ini bersifat dua arah (siklus) dimana faktor ekonomi menjadi penyebab dasar terjadinya stunting dan juga menjadi akibat/terdampak jangka panjang dari kondisi stunting dan kurang gizi di masa lalu.” tegas pemilik Refans House ini.
Untuk itu kata Bunda Refan, peranan AKU dalam penguatan usaha ekonomu keluarga akseptor saat ini adalah melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi keluarga, dimana para pelaku usaha ekonomi mikro keluarga memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan lebih.
Sehingga memiliki akses terhadap gizi, pendidikan serta kesehatan yang memadai. Melalui kemandirian ekonomi, ibu-ibu juga memiliki peluang dalam meng-upgrade pengetahuannya terkait manajemen dan pola penanganan masa kehamilan, menyusui hingga pengasuhan anak yang lebih pro-anak.
“Strategi pemberdayaan di saat ini adalah dengan mendorong keikutsertaan pelaku usaha UPPKA unggulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pameran dan workshop virtual, memanfaatkan digital marketing dan bekerjasama dengan penyelenggara e-commerce, serta mendorong pelaku usaha mikro untuk melakukan diferensiasi usaha terutama usaha-usaha yang mendukung program penanggulangan covid,” tambahnya.
Diakhiri acara, Ketua DPD AKU Provinsi Sumatera Barat menyerahkan cinderamata kepada Ketua DPP AKU Pusat ibu Gusti Mangkubumi putri Sultan Hamengkabuwono X berupa jepitan rambut yang menarik hasil karya UPPKA Sumbar.
Ketua DPP AKU Gusti Mangkubumi mengucapkan terimakasih atas cinderamata yang diberikan oleh Bunda Refan. “Terimakasih buat DPD AKU Sumbar yang berhasil menjalankan program kerjanya. Saya harap ini menjadi contoh bagi daerah lain, dan bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Sumbar” ujar Gusti Mangkubumi.
(Marlim)
