Home / BERITA / BUMN / DAERAH / EKONOMI / KOTA PADANG PANJANG / NASIONAL / PERISTIWA / SUMBAR

Tuesday, 19 May 2026 - 19:43 WIB

Rekomendasi DPRD Menggema: Kenaikan Tarif PDAM Diminta Ditunda Demi Redam Jeritan Warga

PadangPanjang.Sinyalnews.com — Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat Padang Panjang kembali dihadapkan pada beban baru. Kali ini datang dari lonjakan tagihan air PDAM yang disebut-sebut mencapai hingga 300 persen dan memicu gelombang keluhan dari berbagai lapisan masyarakat.

Jeritan warga itu kini tak lagi hanya terdengar di warung-warung kopi dan media sosial. Suaranya telah sampai ke gedung dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang akhirnya turun tangan menyikapi gejolak kenaikan tarif Perumda Tirta Serambi yang dinilai menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.

Rabu (13/5/2026) lalu ,Komisi II DPRD menggelar rapat lanjutan bersama jajaran Perumda Tirta Serambi di ruang rapat DPRD Kota Padang Panjang.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral, SE didampingi Wakil Ketua Mardiansyah, S.Kom dan Nurafni Fitri, SH, serta Ketua Komisi II H. Yandra Yane, SE, yang akrab disapa H. Rian Tanpa Nama, bersama unsur pimpinan dan anggota Komisi II lainnya.

Dalam rapat tersebut, Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Putra Jayani memaparkan sejumlah alasan penyesuaian tarif, mulai dari meningkatnya biaya operasional, kebutuhan perawatan jaringan distribusi, hingga upaya peningkatan kualitas pelayanan air bersih.

Namun penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan kegelisahan DPRD.

Baca Juga :  Beberapa Babinsa Koramil 07/Maos Dampingi Petani Desa Sampang

Sebab di tengah lonjakan tarif yang dirasakan masyarakat, muncul persoalan mendasar yang kini menjadi sorotan: dokumen RKAP dan RKPH Perumda disebut belum selesai dibahas secara tuntas.

Situasi itulah yang membuat DPRD mempertanyakan dasar dan ketepatan waktu kebijakan kenaikan tarif tersebut.

Bagaimana mungkin masyarakat dibebani lonjakan tagihan yang begitu tinggi, sementara dokumen perencanaan perusahaan sendiri belum benar-benar rampung?

Pertanyaan itu kini menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat.

DPRD pun akhirnya secara resmi melayangkan surat rekomendasi kepada Wali Kota Padang Panjang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tirta Serambi.

Isi rekomendasi tersebut meminta agar kenaikan tarif PDAM ditunda terlebih dahulu sampai seluruh pembahasan bersama DPRD selesai dilakukan.

“Kita tidak ingin jeritan warga ini berlarut-larut,” menjadi semangat yang mengemuka dalam sikap DPRD.

Ketua Komisi II DPRD H. Yandra Yane menegaskan, kondisi yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar penyesuaian tarif sebagaimana istilah yang digunakan Perumda, melainkan sudah menjadi kenaikan tarif yang sangat membebani masyarakat.

“Kalau melihat gejolak hari ini, ini bukan lagi penyesuaian tarif, tapi sudah kenaikan tarif. Karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat dengan lonjakan tagihan yang sangat tinggi,” tegas H. Rian Tanpa Nama.

Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Baca Juga :  9 Negara Karibia Belajar Industri ke Sumbar

“Air ini kebutuhan pokok rakyat. Jangan sampai masyarakat dipaksa menerima kenaikan yang begitu tinggi sementara dasar perencanaan perusahaan sendiri belum selesai dibahas secara utuh,” katanya.

DPRD juga menegaskan, apabila penyesuaian tarif nantinya tetap dilakukan, maka kenaikan harus diterapkan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Selain itu, peningkatan pelayanan kepada pelanggan diminta menjadi prioritas utama sebelum masyarakat dibebani tarif baru.

Di tengah polemik yang terus bergulir, sejumlah tokoh masyarakat mulai angkat suara dengan nada yang lebih menyejukkan.

Tokoh masyarakat E  Dt. Rajo Basa menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara arif dan terbuka demi menjaga kepercayaan publik.

“Air bukan sekadar komoditas usaha, tetapi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan kenaikan tarif harus dibangun di atas keterbukaan, perhitungan yang matang, dan kepekaan terhadap kondisi ekonomi warga. Di tengah situasi hari ini, langkah menunda sementara sambil menyempurnakan pembahasan adalah jalan bijak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.

Kini masyarakat hanya berharap satu hal sederhana:
agar air bersih tetap mengalir tanpa membuat kehidupan mereka semakin sesak.(paulhendri)

Share :

Baca Juga

BERITA

Gubernur Mahyeldi Ikut Gerak Jalan dan Deklarasi Kerukunan Umat Beragama

ARTIKEL

Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI

ARTIKEL

Masuk Proses DU, Pelatihan BLK Dapat Antusias Dari Lansia  

BERITA

Resmi Dibuka, Pendidikan dan Pelatihan Satpam Gada Pratama Tingkat Polda Jateng di Polres Pekalongan Diikuti 48 Peserta

ARTIKEL

Pos Masyeta Satgas Yonif 642/kps Melaksanakan Komsos di Distrik Masyeta

BERITA

Presiden Jokowi Bakal Kunker ke Sumbar

BERITA

Tolak Faham Radikal, Polresta Cilacap Gelar Operasi Bina Waspada Candi 2023

BERITA

Terima Penghargaan Peduli Anti Narkoba Dari LAN Sumatera Barat, Ini Harapan Kepala Kantor