Liputan khusus :Paulhendri
Padang Panjang.Sinyalnews.com-Pertengahan 2025, DPRD Kota Padang Panjang bergerak. Isu pemecatan PPPK R4 semakin viral, yang terdiri dari tukang sapu, cleaning service kantor, cleaning service rumah dinas, dan guru honorer sudah terlalu panas di telinga publik.sebagai wakil rakyat mereka mencoba mencari solusi ke pangkal masalah
Rombongan legislator Kota Padang Panjang itu menyambangi Kementerian PAN-RB Jumat 8/8-,2025. Jawaban yang mereka bawa pulang cukup mengejutkan sekaligus melegakan, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 membuka peluang bagi daerah untuk mengangkat kembali mereka sebagai PPPK paruh waktu.Artinya, tidak ada penghalang hukum. Tidak ada larangan anggaran. Solusi sudah ada.
“Keputusan yang Membekukan Harapan”
Senin (11/8) DPRD Padang Panjang melakukan Hearing dengan Pemko memanggil Walikota dan Jajaran guna membahas segumpal harapan buat PPPK R4 yang dirumahkan oleh wako 1 Agustus 2025 lalu. Dalam hearing yang penuh suasana mencekam dan sedikit tegang itu Setelah DPRD menyampaikan segala regulasi yang membolehkan R4 dijadikan PPPK Paruh waktu pada Walikota Hendri Arnis didampingi Wawako ,Sekda dan jajaran Pemko
Walikota Hendri Arnis menjawab, ketika bola berada di tangan Walikota, keputusan justru berbalik arah. Bukan pengangkatan kembali, melainkan pemecatan permanen.dengan alasan keuangan daerah, karena Sang penguasa ingin membangun convention hall senilai yang menghabiskan uang 77 Miliar lebih
Keputusan Walikota Hendri Arnis yang tetap akan merumahkan itu ,dijawab langsung oleh ketua DPRD , Buat apa kita membangun ini dan itu sampai miliaran rupiah ,sementara masyarakat kita buat makan saja susah, ideologinya Mereka sekarang hampir tenggelam di hadapan kita , kita punya tali untuk keselamatannya ,kenapa kita biarkan mereka tenggelam dibawa arus.kenapa ngak kita tolong padahal kita bisa menolong dan ada aturan nya ,dan kesempatan itu hanya sekali ujar Imbral mengharapkan walikota berubah pikiran dan pro rakyat .
Sementara itu wakil ketua DPRD Mardiansyah Mengatakan , Bagi puluhan kepala keluarga, ini bukan sekadar kehilangan gaji bulanan. Ini adalah bencana sosial.ini suatu tindakan yang menyakitkan hati masyarakat yang dilakukan kalau kita tetap masih .merumahkan mereka aturan yang membolehkan
“Kami tidak minta belas kasihan, hanya minta hak kami dipulihkan. Aturan ada, kenapa tidak dijalankan?” ujar Seorang mantan PPPK R4, menahan emosi saat diwawancara usai mendengar jawaban walikota yang dulu dia dan keluarganya mati matian memilih dan memperjuangkannya agar dia menang.karena Hendri Arnis berjanji akan membuka peluang kerja sebesar besarnya ,mengurangi angka kemiskinan ,mensejahterakan warga kota Padang Panjang , kenyataannya semua hoaks katanya .
Analisis Hukum, Aturan Ada, Pilihan Ada
Pakar hukum ketenagakerjaan,Romi martianus SH . menegaskan: “Jika PermenPAN-RB memberi ruang bagi daerah untuk mengangkat kembali sebagai paruh waktu, maka keputusan merumahkan murni ada di ranah kebijakan kepala daerah. Secara hukum, ini pilihan, bukan keharusan.”
Dengan kata lain, Walikota memilih untuk tidak menyelamatkan mereka, meski peluang itu ada. Ini jelas mencederai hati masyarakat dan berbagai asumsi politik akan muncul
Romi Martianus mengungkapkan kemungkinan motif lain di balik keputusan ini, “PPPK R4 adalah hasil seleksi di masa pemerintahan sebelumnya. Dalam politik lokal, menghapus ‘warisan’ lawan sering dianggap strategi. Sayangnya, korban terbesarnya adalah rakyat kecil.”Jika benar demikian, maka ini bukan lagi soal anggaran, tetapi soal ego kekuasaan.
Efek Domino: Ekonomi Rakyat Tercekik
Setiap orang yang kehilangan pekerjaan berarti hilangnya daya beli. Hilangnya daya beli berarti pasar sepi. UMKM kecil ikut terseret. Sementara itu, proyek fisik terus berdiri: trotoar baru, taman kota, gapura megah.mana yang lebih penting daripada sepiring makan buat anak anak mereka yang kehilangan pekerjaan atas nama efisiensi anggaran ujar imbral langsung pada Walikota di dalam hearing tersebut
Sementara Seorang pedagang sayur di Pasar Pusat mengeluh,sejak banyaknya yang dirumahkan “Dulu mereka belanja sama saya tiap minggu. Sekarang? Lewat saja, karena nggak ada uang. Yang rugi bukan cuma mereka, tapi kami juga.” katanya ,semua saling berkaitan
Ketua DPRD juga menganalogi kan yang Menggugah, Bayangkan seseorang hampir tenggelam. Kita punya pelampung dan tali di tangan. Aturan tidak melarang menolong. Tapi kita memilih untuk menonton. Itulah yang terjadi di Padang Panjang hari ini.jadi kita minta pak wali kembali merenungkan agar merubah keputusan.
Dengan hasil audensi Legislatif dengan Kemenpan RB jumat lalu .Walikota masih punya kesempatan membalikkan keadaan. Pertanyaannya, apakah beliau mau memilih nurani, atau tetap memelihara gengsi politik?
E.Dt Bagindo seorang tokoh masyarakat mengatakan Langkah DPRD Kota Padang Panjang menemui Kementerian PAN-RB sebenarnya sudah membuka harapan. Aturan jelas, PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025,memberi jalan bagi PPPK R4 untuk diangkat kembali sebagai PPPK paruh waktu. Solusi ini tidak hanya legal, tapi juga realistis di tengah keterbatasan anggaran.
Namun harapan itu seakan dibenamkan ketika Walikota memilih untuk tetap merumahkan mereka. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan yang tak bisa dihindari, apakah ini murni kebijakan teknis, atau ada aroma politik di baliknya?
Kita tahu, sebuah gedung megah bisa berdiri tegak, mengundang decak kagum tamu luar kota. Tapi apa artinya kemegahan itu jika di kaki gedung tersebut ada rakyat yang perutnya lapar dan anak-anaknya tertahan pendidikannya karena orang tua mereka tak lagi punya penghasilan? Seperti ideologi ketua DPRD dalam heraing yang disampaikan ke walikota tadi di hadapan OPD-OPD
Pembangunan fisik memang penting. Namun, pembangunan manusia terutama menjaga agar rakyat tak kehilangan martabat akibat kehilangan pekerjaan seharusnya jauh lebih prioritas. Convention Hall bisa menunggu. Dapur rakyat tidak.Dan perut kosong anak anak kelaparan tidak .
Padang Panjang tidak butuh penguasa yang membanggakan beton dan cat warna-warni sambil membiarkan rakyatnya kelaparan. Kota ini butuh pemimpin yang memegang aturan dengan satu tangan, dan memegang nurani dengan tangan lainnya.
Hari ini, PPPK R4 dirumahkan. Besok, mungkin giliran Anda atau keluarga Anda yang merasakan hal yang sama ujar E.Dt.Bagindo (paulhendri)
