Padang Panjang.Sinyalnews.com
Padang Panjang.khazminang.com
Tahun ajaran baru sudah dimulai. Namun tidak bagi puluhan anak nagari di Kota Padang Panjang. Mereka masih terkatung-katung tanpa kepastian tempat bersekolah. Kisruh dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SLTA kembali menguak betapa lemahnya kepemimpinan dan tanggung jawab moral pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.
Walikota Padang Panjang Hendri Arnis dan Wakilnya Allex Saputra sebelumnya menyatakan akan memperjuangkan nasib para siswa ke tingkat Provinsi Sumbar. Namun hingga saat ini, tak ada hasil konkret yang dirasakan masyarakat. Waktu berjalan, dan yang tersisa hanyalah janji yang menggantung.
Yang lebih mengiris, suara Ketua DPRD Kota Padang Panjang pun nyaris tak terdengar. Di saat masyarakat kecewa dan gelisah, para wakil rakyat yang seharusnya menjadi corong aspirasi justru terlihat pasif. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada desakan terhadap Dinas Pendidikan, dan tidak ada rapat luar biasa yang membahas solusi krusial ini.
Tokoh masyarakat Padang Panjang, DT. Palindih, angkat bicara. “Ini bukan lagi soal zonasi atau sistem. Ini soal rasa tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kalau pemimpin tidak mampu mencari jalan, maka jangan salahkan rakyat kalau mulai kehilangan kepercayaan,” ujarnya saat ditemui di Surau Gadang, Kemarin
Kegelisahan juga datang dari kalangan muda. Noviendy, SE (Kt. Majo Lelo), tokoh muda dan aktivis pendidikan lokal, menilai ketidakhadiran solusi cepat sebagai bentuk kelalaian struktural. “Kami tidak anti pemerintah. Tapi ketika Walikota hanya menyampaikan akan ‘mengupayakan’, dan Ketua DPRD hanya diam, lalu siapa yang benar-benar berjuang? Jangan sampai ini menjadi kegagalan kolektif yang ditanggung anak-anak kita,” tegasnya.
Ini bukan pertama kalinya PPDB membuat kegaduhan. Tapi kali ini, dampaknya lebih dalam. Tidak semua keluarga mampu menyekolahkan anak ke swasta. Tidak semua siswa bisa mengulang tahun depan hanya karena sistem menutup pintu. Pemerintah seharusnya hadir dengan solusi alternatif, kelas tambahan, subsidi lokal, kerjasama darurat dengan sekolah swasta, atau bahkan intervensi khusus ke provinsi.
Padang Panjang tidak kekurangan intelektual, tidak kekurangan APBD, dan tidak kekurangan tenaga pendidik. Yang tampaknya kekurangan adalah keberanian untuk bertindak. Pemimpin kita harus ingat: jabatan bukanlah kehormatan pribadi, melainkan tanggung jawab sosial.
Rakyat kini mencatat. Dan bila perlu, kelak akan mengingat siapa yang diam di kala anak-anak negeri ini terancam kehilangan masa depan. Jangan biarkan dongeng janji lebih panjang dari langkah nyata.(Paulhendri)
