Padang-SINYALNEWS – Gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret lalu, ternyata mengundang kekhawatiran di tengah masyarakat Sumbar. Sebab, potensi gempa yang bakal dihadapai masyarakat itu ternyata tak hanya gempa megathrust yang berpusat di laut sekitar Mentawai, tetapi juga ancaman gempa darat yang berasal dari patahan Sumatera.
“Kita sangat mengkhawatirkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi gempa dari pergerakan patahan Sumatera ini,” ujar Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar, Khalid Syaifullah saat diskusi dengan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, Sabtu (12/05/2025) di Padang.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Koordinator Forum PRB Sumbar, Hidayatul Irwan dan anggota forum lainnya di antaranya, Tommy, Dedi Abdul Kadir dan Rinawati itu, mengemuka potensi bahaya yang mengancam keselamatan masyarakat yang berada di zona patahan tersebut.
Populasi masyarakat yang bermukim di zona merah sekitar kawasan pantai dengan ancaman gempa megathrust Mentawai, diyakini tak sebanyak masyarakat yang tinggal di jalur patahan Sumatera. Karena sebagian besar masyarakat itu bertempat tinggal di jalur patahan tersebut.
“Jika dikalkulasikan, maka jumlah masyarakat yang tinggal di zona patahan mencapai 2 juta jiwa, sedangkan warga yang tinggal pada 7 kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai sekitar 1 juta jiwa,” ujar Khalid yang diamini oleh rekannya yang lain.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra sangat memahami hal tersebut. Pihaknya susah mengusulkan agar pola anggaran itu berbasis kebencanaan. Diakuinya tidak ada satu pun orang yang berharap bencana terjadi, tetapi di Sumbar bersikap awareness bencana adalah suatu keharusan.
“Kita sangat menyadari beragam ancaman bencana mengintai kita, sehingga anggaran berbasis kebencanaan itu harus dimunculkan,” ujar Doni.
Yang dimaksudkan adalah kesadaran atau pemahaman setiap orang termasuk penyusun anggaran tentang potensi, risiko, dan dampak dari suatu bencana yang bakal terjadi dan tindakan yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
Dengan kenyataan yang demikian, pihaknya siap mengalokasikan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (PRB). Salah satunya dukungan untuk desa tangguh bencana (Destana) melalui alokasi dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) daerah pesisir atau potensi bencana lainnya.
“Bagi kami itu yang penting jelas kegunaannya, apa kegiatan yang akan dilakukan sehingga benar-benar tepat sasaran,” kata anggota dewan dari Fraksi Demokrat itu.
Koordinator Forum PRB, Hidayatul Irwan merespon hal tersebut dengan meminta waktu untuk audiensi dengan Komisi IV DPRD Sumbar guna menyampaikan berbagai hal terkait kebencanaan, seperti implementasi dan strategi pelaksanaan nagari tangguh bencana, SPAB yang belum juga terlaksana, mitigasi dan kesiapsiagaan dan upaya pengurangan risiko bencana.
“Kita akan ajukan permohonan resmi untuk audiensi dengan Komisi IV DPRD Sumbar, sehingga dapat segera kita bahas banyak hal terkait kebencanaan di Sumbar,” katanya. (devi)
