Padang Panjang.Sinyalnews.com
Di penghujung ramadhan 1446 H ,DPRD kota laksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Walikota tahun 2024 ,usai penyerahan LKPj oleh Walikota dan jajaran pun saling maaf maafan dengan semua anggota dewan ,forkopimda dan jajaran opd yang hadir dalam rangka menyambut Idul Fitri,kemudian Para Legislatif pun melanjutkan dengan rapat internal penetapan porkir .
Sukses dalam rapat paripurna tidak dibarengi dengan rapat internal dewan.Suasana rapat internal DPRD Kota Padang Panjang mendadak ricuh saat Ketua DPRD dan salah satu anggotanya hampir terlibat adu jotos. Insiden ini terjadi dalam pembahasan penetapan pokok-pokok pikiran (PORKIR), yang menjadi bagian dari perencanaan anggaran daerah.
Menurut sumber yang hadir dalam rapat, ketegangan mulai meningkat saat beberapa anggota DPRD merasa alokasi PORKIR dan anggaran kebutuhan dewan tidak adil. Perdebatan yang awalnya hanya sebatas adu argumen akhirnya berubah menjadi adu mulut sengit antara Ketua DPRD Imbral (Nasdem) dan anggota DPRD dari fraksi Golkar Mahdelmi
“Saling tuding mulai muncul karena ada anggapan bahwa pembagian PORKIR maupun operasional dewan lebih menguntungkan pihak tertentu. Suasana semakin panas hingga mereka hampir adu jotos karena ketua DPRD Imbral pukul meja , ujar salah satu peserta rapat yang enggan disebutkan namanya.
Situasi semakin memanas ketika nada bicara kedua pihak meninggi. Beberapa anggota lain berusaha melerai sebelum adu fisik benar-benar terjadi. Rapat pun terpaksa dihentikan sementara guna meredakan ketegangan.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Imbral terkait perilakunya di kursi pimpinan yang memukul meja sidang dan menjawab pertanyaan anggota ,sementara yang memimpin sidang bukan dia sampai berita ini diturunkan tak ada jawaban,sebagai etika media telah berusaha menghubungi telpon selulernya 0813XXXXX39 untuk kompurmasi ,sayang tak menjawab dan WA pun tak juga ada balasan .
Sementara itu, anggota DPRD yang bersitegang dengan ketua DPRD itu, Mahdelmi juga menyatakan kekecewaannya. “Kami hanya ingin transparansi dalam pembagian anggaran. Jangan sampai ada praktik yang tidak adil,” ucapnya.
Kericuhan ini menjadi sorotan publik, terutama karena PORKIR seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ajang perebutan kepentingan politik. Beberapa pihak mendesak DPRD agar lebih terbuka dalam pembahasan anggaran guna menghindari konflik serupa di masa depan.
Rapat internal tersebut akhirnya dihentikan oleh pimpinan sidang Mardiansyah sampai waktu yang belum ditentukan , namun ketegangan antar anggota masih terasa karena perdamaian antara kedua belah pihak belum ada , Publik kini menanti bagaimana penyelesaian dari polemik pembagian PORKIR ini.
Dari pantauan media ini di lokasi rapat
DPRD Padang Panjang ,para anggota menilai Sikap seorang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya mencerminkan kebijaksanaan, kepemimpinan yang baik, serta menghargai seluruh anggotanya. Namun, belakangan ini, muncul keluhan dari beberapa anggota dewan yang merasa diperlakukan dengan arogan oleh pimpinan mereka sendiri.
Mereka mengatakan dari keterangan sejumlah anggota DPRD mengungkapkan bahwa komunikasi dalam lembaga legislatif tersebut semakin tegang akibat gaya kepemimpinan yang dinilai kurang menghargai pendapat dan masukan dari sesama anggota dewan. Beberapa rapat yang seharusnya menjadi ajang diskusi demokratis malah berubah menjadi ajang perdebatan sengit karena sikap arogan yang ditunjukkan oleh ketua DPRD.
“Sebaiknya seorang pemimpin itu bisa mendengar dan merangkul, bukan justru menunjukkan sikap otoriter yang bisa menciptakan ketidaknyamanan di dalam internal dewan,” ujar salah satu anggota DPRD yang enggan disebut namanya.
Romi Martianus pengamat politik ,pengacara yang juga jurnalis menilai bahwa seorang Ketua DPRD seharusnya mampu menjadi contoh dalam menciptakan iklim politik yang sehat, bukan justru memicu konflik di antara sesama anggota legislatif. Sikap bijaksana dan menghargai perbedaan pendapat adalah kunci utama dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Masyarakat pun berharap agar DPRD bisa menjalankan tugasnya dengan profesional dan lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif sangat bergantung pada bagaimana para wakilnya bisa bekerja sama dengan baik demi kemajuan daerah.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua DPRD terkait tudingan arogansi ini. Namun, publik menunggu sikap terbuka dan bijaksana dari pimpinan DPRD untuk meredam ketegangan serta membangun kembali komunikasi yang lebih harmonis di dalam lembaga tersebut.(Paulhendri)
