PadangPanjang.Sinyalnews.com — Kota ini pernah dibanggakan sebagai kota pendidikan. Tempat orang tua menitipkan harapan, adab, dan masa depan anak-anaknya. Namun hari ini, di balik pagar sekolah yang semestinya menjadi rumah aman bagi pelajar, muncul cerita-cerita getir tentang dugaan bullying, intimidasi, tekanan psikologis, hingga sikap arogan oknum pendidik yang membuat publik tersentak.
Sorotan itu kini mengarah ke SMAN 2 Padang Panjang. Sekolah yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Serambi Mekah itu kini diterpa rentetan persoalan yang bukan lagi sekadar kenakalan remaja biasa, tetapi sudah menyentuh sisi paling sensitif dunia pendidikan: hilangnya rasa aman anak-anak di sekolah.
Kasus yang paling menyita perhatian publik adalah dugaan pengeroyokan dan bullying yang dialami seorang siswa bernama Rakha Fawwaz Anri pada Februari 2026 lalu. Bermula dari candaan remaja di toilet sekolah, peristiwa itu berujung pada dugaan kekerasan fisik yang membuat Rakha mengalami luka di bagian mulut, pusing, mual hingga trauma psikis.
Yang membuat publik geram bukan hanya dugaan pemukulan itu. Tetapi bagaimana peristiwa tersebut disebut-sebut coba diselesaikan secara damai oleh pihak sekolah, seolah persoalan itu hanyalah konflik biasa antar siswa.
Keluarga korban mengaku sempat didorong menandatangani surat perdamaian dengan berbagai pertimbangan, termasuk masa depan para siswa dan persoalan SKCK. Namun setelah kondisi Rakha memburuk beberapa hari kemudian, pihak keluarga merasa ruang dialog mulai tertutup.
Dari sinilah gelombang kekecewaan mulai membesar.
LBH Justiciabelen yang mendampingi korban menyebut, sekolah yang semestinya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi ruang yang menakutkan bagi anak.
“Rakha sampai tidak mau lagi melanjutkan sekolah karena trauma. Ini bukan sekadar persoalan perkelahian anak sekolah, tapi persoalan bagaimana lingkungan pendidikan gagal memberi rasa aman,” ungkap pihak LBH.
Belum reda kasus Rakha, muncul lagi pengakuan dari keluarga Arkhan Gazi Attalah, siswa berprestasi nasional di bidang bela diri yang disebut mengalami diskriminasi dan tekanan dari salah seorang guru olahraga.
Persoalan bermula dari logo paskibraka yang dipasang di seragam sekolah Arkhan. Sebuah simbol prestasi yang seharusnya menjadi kebanggaan sekolah. Namun menurut pengakuan keluarga, hal itu justru memantik kemarahan seorang guru hingga terjadi cekcok dan dugaan tindakan kasar di depan siswa lain.
Arkhan kemudian diskors lima hari. Tetapi yang paling melukai, menurut keluarga, adalah dugaan tekanan berkepanjangan yang membuat mental anak berubah drastis. Semangat sekolah menurun. Prestasi meredup. Dan seorang anak yang semula penuh mimpi mulai kehilangan percaya diri.
“Sekolah seharusnya membangun masa depan anak, bukan menghancurkan mentalnya,” ujar salah seorang tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
Persoalan lain pun bermunculan. Mulai dari dugaan pungutan liar seribu rupiah per hari untuk rehab mushalla sejak 2021 yang disebut belum juga selesai hingga 2026. Lalu dugaan hilangnya buku rekening mushalla, ketidakjelasan audit dana, hingga isu jabatan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang disebut-sebut telah melewati masa aturan penugasan.
Ketua PWI Padang Panjang, Syafriyanto, menilai carut-marut persoalan di sekolah-sekolah SLTA saat ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan sejak pengelolaan SMA dan SMK dialihkan ke pemerintah provinsi.
“Sejak SLTA ditarik ke provinsi, banyak sekolah mulai memandang sebelah mata pemerintah kota dan DPRD. Mereka merasa hanya berkiblat ke provinsi. Akibatnya kontrol sosial melemah dan sebagian oknum merasa tidak tersentuh,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi itu membuat banyak persoalan di sekolah akhirnya meledak ke publik karena tidak adanya pengawasan yang kuat dan dekat dengan masyarakat.
“Kalau sekolah mulai anti kritik dan merasa paling benar, itu tanda bahaya bagi dunia pendidikan,” tegasnya.
Keprihatinan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat H. Zulkifli Amin. Ia menilai dunia pendidikan saat ini sedang berada dalam fase yang mengkhawatirkan.
“Anak-anak kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang lebih menyedihkan, sebagian lingkungan pendidikan dan gurunya juga mulai kehilangan batas kewajaran. Pendidikan hari ini terasa makin jauh dari nilai kasih sayang,” katanya.
Ia berharap pemerintah mengevaluasi kembali sistem pengelolaan pendidikan SLTA yang dinilai terlalu jauh dari pengawasan daerah.
“Padang Panjang ini sejak dulu dikenal sebagai kota tujuan pendidikan. Jangan korbankan nama besar itu. Jangan biarkan sekolah menjadi tempat yang ditakuti anak-anak,” ujarnya.
Kini publik menunggu langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar nama sebuah sekolah, melainkan masa depan generasi muda dan marwah Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan.
Karena ketika murid mulai takut pada sekolahnya sendiri, sesungguhnya yang sedang runtuh bukan hanya bangunan kepercayaan, tetapi juga nurani dunia pendidikan itu sendiri.(paulhendri)
