Ketika toilet sekolah disebut melegenda sebagai ruang bully, murid terus dipungut sumbangan, sementara dunia pendidikan kehilangan rasa aman dan keteladanan
PadangPanjang.Sinyalnews.com-— Di sekolah itu, toilet bukan sekadar tempat membasuh wajah atau menenangkan diri saat jam pelajaran berlangsung.
Bagi sebagian siswa SMAN 2 Padang Panjang, toilet memiliki cerita lain. Cerita yang diwariskan diam-diam dari angkatan ke angkatan.
“Kalau ada masalah, biasanya dibawa ke toilet.”
Kalimat itu bukan lagi rahasia di kalangan siswa. Dari pengakuan beberapa murid, toilet sekolah disebut telah lama dikenal sebagai tempat “eksekusi” bullying dan penyelesaian masalah antar pelajar secara kasar. Tempat di mana rasa takut sering tumbuh tanpa pengawasan.
Karena itulah ketika kasus Rakha Fawwaz Anri pecah ke publik , kasus yang kini dikenal dengan sebutan “Toilet Berdarah SMAN 2 Padang Panjang” banyak siswa mengaku tidak lagi terkejut.
Mereka hanya takut bicara.
Rakha pulang dengan luka di mulut, tubuh lemas dan trauma setelah dugaan kekerasan yang terjadi di toilet sekolah. Tetapi bagi sebagian orang tua murid, luka Rakha hanyalah satu cerita yang akhirnya berhasil keluar dari tembok ketakutan.
Sebab setelah kasus itu mencuat, pengakuan demi pengakuan mulai bermunculan.
Tentang murid yang dipermalukan di depan kelas.
Tentang siswa yang dibentak dengan bahasa kasar.
Tentang guru yang lebih ditakuti daripada dihormati.
Sorotan tajam mengarah kepada seorang guru PPPK berinisial Fd. Dari pengakuan sejumlah siswa, Fd disebut kerap menggunakan ucapan yang dinilai tidak pantas keluar dari mulut seorang pendidik.
Sapaan bernada merendahkan seperti “Ang”, “Oi kaliang”, “gapuak”, hingga kalimat kasar lainnya disebut sering terdengar saat guru tersebut berbicara kepada murid.oleh oknum Fd
“Kadang anak-anak ditertawakan di depan teman-temannya sendiri,” ujar seorang siswa.
Yang lebih membuat suasana sekolah memanas, Fd juga disebut pernah mengancam akan mogok mengajar apabila seorang siswa yang berselisih dengannya tidak dikeluarkan dari sekolah. Karena tak mendengarkan sarannya. Meskipun saranya melawan arus
Ancaman itu disebut memicu perpecahan internal di kalangan guru. Ada yang mendukung, ada yang menolak, tetapi sebagian besar memilih diam.
Di tengah konflik itu, proses belajar mengajar disebut ikut menjadi korban.
“Kalau jam pelajarannya, materi sering tidak dijelaskan. Tapi ujian harian tetap ada,” kata seorang siswa lainnya.nilai kami ngak ada yang bagus dengan bapak itu.
Namun persoalan di sekolah itu ternyata tidak berhenti pada dugaan bullying dan intimidasi verbal.
Kemarahan siswa dan orang tua juga mulai mengarah pada banyaknya sumbangan yang disebut terus diminta sekolah hampir setiap waktu.
Ada sumbangan pembangunan mushalla setiap tahun ajaran baru. Ada infak Jumat. Ada pula iuran OSIS setiap Senin yang dikumpulkan dari siswa.
Ironisnya, menurut pengakuan sejumlah siswa, mushalla sekolah justru tak kunjung selesai meski sumbangan terus berjalan dari tahun ke tahun.bahkan ada pula porkir anggota DPRD dalam pembangunan mushola itu
“Sejak kami masuk kelas 10 sampai sekarang mau tamat, mushalla masih begitu juga,” berbagai sumbangan tetap berjalan ujar (Adt )seorang siswa.
Beberapa siswa bahkan mengaku mendengar bahwa dana sumbangan OSIS digunakan membantu membayar honor guru honorer.yang di kelola osis dan diaimpan ke bedahara osis melalui pembina osis
Di sisi lain, ketika siswa ingin mengikuti kegiatan sekolah atau perlombaan, bantuan dari sekolah disebut sering tidak ada.
“Kalau untuk kegiatan siswa, sekolah selalu bilang tidak ada dana,” kata seorang murid.
Padahal di papan laporan anggaran sekolah terpampang berbagai item penggunaan dana BOS dan kegiatan sekolah.bahkan ada dana langganan koran , yang koranya gratis dari pemko
Kontras itulah yang mulai memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya arah pengelolaan dana pendidikan di sekolah tersebut?
Ketua PWI Padang Panjang, Syafriyanto, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dunia pendidikan saat ini.
“Sekolah tidak boleh menjadi tempat yang menakutkan bagi murid. Guru juga tidak boleh merasa paling berkuasa. Ketika pengawasan lemah, maka ruang penyimpangan akan terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, sejak pengelolaan SMA dan SMK dialihkan ke provinsi, kontrol sosial dari daerah semakin melemah.
“Banyak sekolah sekarang merasa hanya tunduk ke provinsi. DPRD dan pemerintah kota seperti dianggap tidak penting lagi,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus pihak LBH, Leonsimonchelis, mengatakan sejak kasus Rakha mencuat, pihaknya terus menerima pengaduan dari siswa dan orang tua.
“Kasus toilet berdarah itu seperti membuka luka lama yang selama ini ditutupi,” ujarnya.
Menurut Leonsimonchelis, yang paling mengkhawatirkan bukan hanya dugaan kekerasan fisik, tetapi rusaknya mental anak-anak akibat lingkungan pendidikan yang tidak sehat.
“Ada anak yang mulai takut sekolah. Ada yang kehilangan percaya diri. Bahkan ada yang merasa harga dirinya dihancurkan di depan umum,” katanya.
Kini masyarakat menunggu keberanian Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan aparat pengawas pendidikan untuk turun langsung membuka seluruh persoalan yang berkembang.
Sebab yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan hanya nama sebuah sekolah.
Tetapi masa depan anak-anak dan marwah Padang Panjang sebagai kota pendidikan yang dulu dibangun dengan adab, ilmu dan keteladanan.paulhendri)
