PADANG PANJANG SINYALNEWS.COM – Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 ini menjadi perhatian publik, terutama para orang tua yang akan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri. Di Kota Padang Panjang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran yang lalu selalu menyisakan banyak masalah, Sistem zonasi menjadi menjadi akar permasalahan, artinya pemerintah harus punya jalan keluar lari dari akar permasalahan itu.jika tidak setiap tahun akan selalu ribut masalah PPDB.
Tahun lalu bbuntut dari kerusuhan itu Ketua DPRD Padang Panjang dan Walikota Padang Panjang selalu menjadi sasaran pengaduan kekecewaan para orang tua murid ,tahun lalu Ketua DPRD Padang Panjang, Mardiansyah dan Walikota Padang Panjang langsung bertemu Gubernur untuk mencari jalan keluar agar anak anak Padang Panjang bisa melanjutkan sekolah negeri, alhamdulillah semua persoalan terjawab .bahkan Gubernur Sumbar Mahyeldi berjanji akan menambah lokal sekolah,dan akan bagun satu sekolah lagi(SMAN 4) Untuk menjawab persoalan tahunan ini,walaupun sampai sekarang sekolah itu tak terwujud (SMAN 4). 
Di tahun 2024 persoalan yang sama kembali terjadi, orang tua murid kembali mendatangi Rudin DPRD Padang.Panjang yang ditempati Mardiansyah dan Rudin Pj Wako oleh Sony Budaya Putra ,dengan cara yang sama Pj. Wako pun melanjutkan cara lama dan persoalan yang sama,datangi Kantor Gubernur Sumbar, namun kali ini hanya bertemu Kadisdik. Sumbar dan Kabid nya,mereka pun mencari solusi yang juga sama dengan tahun lalu.
Hasil pertemuan Penjabat (Pj) Walikota, Sonny Budaya Putra, beberapa waktu lalu, menyampaikan aspirasi peserta didik baru yang tidak tertampung di tiga SMA Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (Disdikprov) Sumatera Barat, Drs. Barlius, akhirnya membuahkan hasil.
“Kini sebanyak 139 siswa sudah bisa bersekolah SMA N 1, SMA N 2, dan SMA N 3. Alhamdulillah mereka telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nasrul, kepada media , Senin (15/7/2024).
Dikatakan Nasrul, jumlah siswa yang tertampung rinciannya sebanyak 34 orang di SMA N 1 (satu rombel), 69 orang di SMA N 2 (dua rombel), dan 36 orang di SMA N 3 (satu rombel).
Terpisah, Pj Wako Sonny menyampaikan terima kasih kepada Kadisdik Prov Barlius dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin,) Wilayah 1, Willia Zuwerni, M.Pd yang telah menampung aspirasi orang tua peserta didik ini. “Kami menyampaikan terima kasih telah menindaklanjuti hal ini dengan cepat,” ujarnya.
Penuturan Sonny, sehari setelah pertemuan di SMK N 9 Padang, pihak Kadisdikprov melalui Kacabdinnya langsung melakukan rapat dengan tiga kepala SMA N itu, serta mengambil langkah menambah rombel.Sonny berharap persoalan yang sama tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Pemko dengan stakeholder terkait, lanjut Sonny, tengah membicarakan langkah strategis mengatasi masalah ini.
Di Tempat terpisah Allex Saputra salah seorang tokoh masyarakat Padang Panjang selaku pemerhati pendidikan mengatakan Menurutnya, sistem zonasi tersebut banyak kelemahan. Peta. Koordinatnya pun kurang tepat “Sistem ini mengutamakan ‘kedekatan jarak’ memanfaatkan aplikasi peta Google. Sering kali titik koordinat disebut tidak akurat sehingga menyebabkan calon murid gagal mengikuti PPDB,” tegasnya
Tak hanya itu masalah klasik lain adalah mutu pendidikan masih tidak merata. Akibatnya, orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya lolos di sekolah favorit lewat jalur zonasi, terutama bagi yang punya akses ke otoritas,” atau cara cara lain. Seperti pindah kartu keluarga (KK ,bahkan. Ada yang buat KK Palsu ,tapi itu bukan di Padang Panjang
Menurut Allex , kondisi ini terjadi karena stereotipe dari masyarakat menganggap sejumlah sekolah lebih unggul dibandingkan yang lain.jadi rasa nya melihat peta kota yang kecil, sistim rayon dan nilai itu lebih tepat ujar Alllex yang digadang gadang juga maju untuk Bakada Padang Panjang 2024 (paulhendri) teks foto .Pj Walikota Padang Panjang Sony BP dan Kadisdik Padang Panjang saat bertemu dengan Kadisdik Prov di Padang
(Paul)
