Sinyalnews.com,— Pertamina pernah mendapat mandat mengatasi defisit pasokan gas. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia dikurun waktu 2009 s/d 2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia.
Tanpa tender, diduga kuat main tunjuk saja, Pertamina maunya beli Gas dengan CL (Corpus Christi Liquefaction) LC Amerika Serikat, dan menjadi masalah seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CL LC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak ada storage, tidak punya fasilitas LNG yang memadai. Akibatnya Pertamina merugi cargo habis hanya untuk bayar demorage dan floating bunker fee”.
Dalam perencanaan sudah pernah disiapkan logistik. Tetapi dalam pembangunannya oleh konsorsium Jepang gagal. Tahun 2013 dilanjutkan lagi oleh konsorsium PT. Bumi Sarana Migas (BSM) yang dipimpin oleh Solihin Kalla menginisiasi Pertamina untuk membangun proyek infrastruktur terminal regasifikasi LNG dengan kapasitas 500 juta kaki kubik per hari (mmscfd) di Bojonegara, Banten. BSM bekerja sama dengan asing. Komposisi saham BSM 50%, Tokyo Gas dan Mitsui sebesar 35%. Nah, nah sisanya 15 % diharapkan Pertamina atau PLN bisa ambil. Tapi itupun gagal juga, disebabkan adanya kisruh berkaitan dengan saham proyek terminal gas tersebut.
Meskipun sudah jelas dalam SOP business. Kalau beli cargo untuk didistribusikan harus ada gudang, apalagi gas yang mudah terbakar. Mengapa udah jelas storage engga ada tetap aja beli. gas.? Hal inilah yg mengundang dugaan bahwa mereka engga bicara bisnis dalam arti sebenarnya, tetapi bicara fee. Mengingat besarnya kasus ini, ada kemungkinan si pelaku tidak sendirian, akan ada beberapa pihak yang ikut terlibat dan mempengaruhi.
Kasus ini diungkap Ahok (Basuki Cahaya Purnama), Diusut KPK – dilanjutnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penyelidikan sejak 22 Maret 2021. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
“Kami sampaikan bahwa Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan kegiatan penyelidikan sejak tanggal 22 Maret 2021 atas Dugaan Indikasi Fraud dan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kebijakan Pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina (Persero),” ujar dia dalam keterangannya.
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkannya dan menyebutkan KPK dan Kejagung berkoordinasi untuk penanganan kasus itu. Penyidikan ini sesuai dengan tegas KPK yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019.” Maka KPK dan kejaksaan melakukan koordinasi terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Firli pun menyambut baik niat Kejagung yang menyerahkan pengusutan perkara ke KPK. Firli memerintahkan Deputi Penindakan KPK untuk menindaklanjutinya. “KPK menyambut baik kebijakan Jaksa Agung RI bahwa perkara tersebut ditangani KPK. Selanjutnya Plt Deputi Korsup dan Deputi Penindakan KPK-lah yang menindaklanjuti. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK telah berkomunikasi dengan Jampidsus,” ujarnya
“Selanjutnya penyidik KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai 8 Oktober 2023 di rumah tahanan negara KPK, untuk kebutuhan penyidikan” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Selasa (19/9/2023). JS
