Padang Panjang.Sinyalnews.com,- Jajaran Komisi I,2,3 DPRD Kota Padang Panjang lakukan rapat kerja dengan Seluruh OPD di Jajaran Pemko Padang Panjang, Setiap Komisi telah memanggil sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk dimintai keterangan terkait berbagai masalah akhir akhir ini, antaranya penyebab banjir yang terjadi akhir-akhir ini.
Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah .Amd DPRD mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat internal untuk melakukan pemanggilan OPD terkait seluruh komisi (1,2,3) satu minggu ini melakukan hearing denganOPD.
Hal ini dilakukan salah satu bentuk fungsinya, sebagai lembaga pengawasan, tak hanya melakuk hearing , kita juga lakukan kunjungan lapangan, untuk melihat sejauh mana realisasi penggunaan anggaran di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang menjadi mitra dari masing-masing Komisi DPRD.
Komisi I melakukan hearing dengan kecamatan dan kelurahan dalam rangkaian rapat kerja bersama OPD Mitra Kerja, Rabu (1/3). Rapat membahas realisasi kegiatan di kecamatan dan kelurahan dan rencana kegiatan selanjutnya.
Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Mahdelmi,S.Sos Dt. Manunjun tersebut, lebih menitikberatkan kepada inovasi-inovasi baru di kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana baik di kecamatan dan kelurahan harus menjadi prioritas bagi Pemko Padangpanjang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tercapainya pelayanan maksimal,” tambah Mahdelmi.
Untuk kecamatan dan kelurahan, lanjutnya agar lebih meningkatkan realisasi fisik maupun non fisik secara keseluruhan dengan terealisasi rata-rata diatas 95 persen.
Selain itu, dalam upaya peningkatan SDM melalui kegiatan non fisik seperti pelatihan, Komisi I berharap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan hendaknya membawa dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara, pada pelaksanaan Rapat Kerja Komisi II menghadirkan tiga OPD Mitra Kerja, Rabu (1/3). Adapun OPD yang hadir adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Perdagkop UKM) dan Dinas Perhubungan.
Pada Rapat Kerja bersama Bappeda, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Puji Hastuti, A.Md juga dihadiri oleh Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom, Sekretaris Komisi II dan H.Nasrullah Nukman, SH, Anggota Komisi II. Sedangkan dari Bappeda sendiri dihadiri langusng Kepala Bappeda Rusdianto, SIP,MM.
Anggota Komisi II, Nasrullah Nukman mengkritisi kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan.
“Harusnya Bappeda sebagai dapurnya pembangunan kota ini lebih informatif, sehingga masyarakat mengetahui perencanaan pembangunan yang ada di Kota Padangpanjang” ujar Nasrullah.
Pada sesi Rapat kerja kedua bersama Perdagkop UKM, Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom memimpin jalannya rapat yang juga dihadiri Puji Hastuti, A.Md, H.Nasrullah Nukman dan Kepala Dinas Perdagkop UKM Jevie C Eka Putra, ST, MT beserta jajaran.
Sementara, saat Rapat Kerja dengan Dinas Perhubungan yang dihadiri Kepala Dinas Arkes Refagus,S.Sos. Wakil Ketua Komisi II, Puji Hastuti menyoroti kurang terealisasinya target pada sektor pendapatan retribusi.
Sementara itu, Komisi III melakukan Rapat Kerja dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA). Pembahasan meliputi realisasi anggaran Th. 2022 dan program kegiatan pada Th. 2023/2024.
Dari informasi yang disampaikan oleh Kepala DSPPKBPPPA Drs. Osman Bin Nur, M.Si., realisasi anggaran pada Th 2022 hampir mencapai angka maksimal pada program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, program perlindungan perempuan, program pemenuhan hak anak serta program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi III Idris, S.Pd meminta untuk tetap menjalin komunikasi dengan Komisi III agar kegiatan dinsos dapat terlaksana dan mendapat support dari Komisi III.
Idris meminta Dinas Sosisal PPKBPPPA agar bisa memfasilitasi hal-hal dasar disabilitas terkait mental spiritual. Senada dengan Yudha Prasetia, Anggota Komisi III, yang menyarankan untuk memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak.
“Saran kami, dengan pelatihan tersebut, bisa meminimalisir pengangguran dan tidak ada lagi yang meminta-minta seperti yang terjadi pada saat sekarang ini” tambah Yuda.
Ditambahkan Anggota Komisi III Novi Hendri, agar Dinas Sosial bisa mencari program prioritas untuk orang berkebutuhan khusus dan masyarakat lainnya.
Selain Rapat Kerja, seluruh Komisi DPRD juga melakukan kunjungan lapangan yang menjadi kewenangan masing-masing komisi. Seperti Komisi I mengunjungi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi II mengunjungi Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) serta Komisi III mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangpanjang.(phi)
