Bukittinggi, sinyalnews.com, –Berdasarkan hasil Risk Assessment, Sumatra Barat menjadi salahsatu provinsi di Indonesia dikategorikan sebagai daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan virus polio.
Guna menutup kesenjangan imunitas, dibutuhkan upaya berupa crash program Polio, berdasarkan rekomendasi WHO, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) dan Komite Ahli Eradikasi Polio.
Dari penelitian tersebut, Pemprov Sumbar menggelar pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Crash Program Imunisasi Polio, di Hotel Santika Premier Padang, Senin (20/02/23)
Bahkan, Sekretaris Daerah Bukittinggi, Martias Wanto, atasnama Walikota, menandatangani pernyataan dukungan bersama lintas sektoral dalam pelaksanaan Crash Program Polio Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Martias Wanto, Crash Program Polio merupakan kegiatan pemberian imunisasi Polio tambahan pada sasaran, tanpa memandang status dan interval imunisasi sebelumnya (baik imunisasi rutin maupun BIAN).
Kegiatan ini, dilakukan pada wilayah yang memerlukan intervensi secara cepat untuk mencegah penularan virus polio. “Alhamdulillah, sampai saat ini belum ditemukan kasus polio di Kota Bukittinggi. Kendati begitu, untuk antisipasi kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap waspada,”kata Martias Wanto.
Martias Wanto, didampingi Kadis Kesehatan, Linda Faroza, dan Kabag Tapem Setdako, Mihandrik, menghimbau warga untuk ikut imunisasi serentak tanggal 6 hingga 13 Maret 2023 di Posyandu, Poskeskel, Posbindu, Paud terdekat.
Saat pelaksanaan Crash Program Polio, dilakukan pemberian 1 (satu) dosis Imunisasi bivalent Oral Pollo Vaccine (bOPV) dan 4 (satu) dosis imunisasi Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV).
Imunisasi bOPV, dimaksudkan untuk anak berusia 0 sampai 59 bulan. Sedangkan imunisai IPV, ditujukan untuk seluruh anak usia 4 sampal dengan 59 bulan.
Terkait itu, Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, juga memberikan dukungan penuh terhadap pemberian imunisasi polio. Hal ini telah dirapatkan dengan MUI se Sumatra Barat. Sehingga imunisasi ini aman diberikan kepada anak, dalam mengantisipasi dampak buruk polio.
Advokasi, Sosialisasi dan Penguatan Crash Program Polio dari Kementrian Kesehatan, dibuka Gubernur Sumatera Barat, dan ditandatangani komitmen Wali Kota dan Bupati. Upaya ini dinilai penting dalam mempertahankan status Indonesia dan Sumbar Bebas Polio. (rul)