Padang,Sinyalnews.com—Kantor Kementerian Agama Kota Padang mengikuti Entry Meeting Penilaian Pendahuluan Calon Pilot Project PMPZI Tahun 2023 secara daring Via zoom meeting pada Senin 13 Februari 2023 berlangsung di Aula. LT. II Kemenag setempat.
Dimana Kegiatan, dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, diikuti oleh 113 satuan kerja calon pilot project tahun 2023 yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian lanjutan.
“Pagi ini seluruh anggota Rapim mulai dari Kepala Kantor, Kepala Subbag dan segenap unsur Kepala Seksi dan Penyeleggara Zawa serta Aparatur sipil negara Jft, Jfu Kemenga Kota Padang turut ambil bagian bersama-sama mengikuti entry meeting untuk menghadapi penilaian ZI WBK dan WBBM tersebut.
Mudah-mudahan menjadi modal untuk kita mempersiapkan diri sesuai dengan form yang sudah disubmit kepada Kemenag pusat, Jelas Kepala Kantor saat dimintai keterangan usai kegiatan entry meeting.
Kepala Kantor, H. Edy Oktafiandi berharap dengan adanya penjelasan pada entry meeting ini menjadikan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Kemenag Kota Padang lebih memahami tahapan-tahapan penilaian ZI, WBK dan WBBM.
Sehingga menjadikan Kemenag Kota Padang dapat meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” pinta Kepala Kantor.
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi, sambungnya.
Lebih jauh, Kepala Kantor mengatakan bahwa secara umum targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.
Setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Kata dia, Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Keberhasilan pembangunan ZI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dari sabang sampai merauke di Negara Kesatuan Repulik Indonesia, Pinta H. Edy Oktafiandi seraya menyudahi. (HarisTJ)
