Para Pimpinan Partai di Padang Gerah Belum Terisinya Posisi Wawako
Padang, Sinyalnews.com,- Belum terisinya kekosongan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang serta masih banyaknya permasalahan yang saat ini belum tuntas di Kota Padang menjadi perhatian serius para petinggi Partai Politik di Kota Padang saat diskusi di salah satu restoran di Kota Padang, Rabu (28/12).
Pertemuan yang dihadiri Ketua DPC Partai Gerindra Veri Mulyadi, Ketua DPC PPP H Maidestal Hari Mahesa, Ketua Partai DPC NasDem Osman Ayoeb, Ketua DPC Partai Berkarya Helmi Moesim, Ketua DPC PKB Yusri Latif, dan Ketua DPC Partai Perindo Ii Apriyatna.
Selain itu, juga hadir utusan ketua-ketua partai yang berhalangan hadir, diantaranya Jumadi dari Golkar, Wismar Panjaitan dan Nursam Saleh dari PDI-P, dan aktivis Kota Padang Yusak Davip Pingah.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC Gerindra Padang Verry Mulyadi menyebutkan, kekosongan posisi Wakil Walikota Padang saat ini merupakan harapan kebersamaan.
“Pandangan saya adalah jangankan satu orang, dua orang saja Kota Padang masih belum selesai Kota Padang ini. Artinya dari dampak ekonomi Kota Padang sangat jauh tertinggal saat ini dari daerah lain.” kata Verry Mulyadi kepada awak media.
Verry menjelaskan, saat ini di Kota Padang masih banyak ketimpangan ekonomi, pembangunan maupun sosial yang membuat semua gerah.
“Kita berharap Walikota Padang ada pasangannya. Saya sebagai ketua Partai berharap kepada partai pengusung agar segera mengusulkan nama Wawakonya demi kebersamaan,” ulasnya.
Disisi lain, Verry menyebutkan mengenai hak interpelasi dan tindak lanjutnya. ” Saat ini saya belum mendapat laporan dari Ketua DPRD Padang dan akan segera kita tindaklanjuti,” tegas Verry.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Padang H. Maidestal Hari Mahesa yang juga memandu pertemuan dan diskusi para petinggi Partai di Kota Padang menegaskan bakal ada wacana melakukan hak interpelasi.
“Jika hak interpelasi tidak berhasil, maka partai politik yang ada di Kota Padang akan mengerahkan massa untuk mendorong Walikota Padang segera mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Ini langkah terakhir jika belum ada kebijakan untuk mengisi kekosongan Wawako tersebut,” kata Pria yang akrab disapa Haji Esa itu
Dikatakan Maidestal surat dari Gubernur Sumatera Barat yang meminta Wali Kota Padang segera mengisi kekosongan Wakil Wali Kota Padang sudah ada, surat dari Ketua DPRD Kota Padang sudah ada, surat nama calon wakil walikota dari Partai PAN sudah ada, surat pengusulan calon wakil walikota dari Partai PKS sudah ada.
“Jadi apalagi yang ditunggu oleh Walikota di sisa masa jabatannya ini,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, dalam pertemuan tersebut, cuma Ketua PAN dan PKS yang tidak diundang.
“Kami sengaja tidak mengundang kedua petinggi partai pengusung Walikota dan wakil Walikota periode 2019 – 2024. Hal ini dilakukan karena kedua partai tersebut adalah partai pengusung,” imbuhnya.
Senada itu, perwakilan dari DPC Golkar Jumadi menjelaskan juga, kekosongan posisi wawako Kota Padang sudah sering dibicarakan di DPRD Kota Padang.
“Hal ini telah sering kita bicarakan di DPRD Kota Padang. Partai Golkar melihat, kedua partai pengusung walikota dan wakil walikota PAN dan PKS pada saat ini tidak harmonis lagi. Oleh karena itu kita menuntut kedua partai ini untuk segera memutuskan bakal calon wawako di sisa jabatan 2019-2024,” tegasnya.
Pernyataan serupa disampaikan perwakilan Partai Berkarya Helmi Moesim memandang akibat tidak akurnya dua partai pengusung walikota dan wakil walikota periode 2019 – 2024 dan mengakibatkan partai-partai lain teraniaya oleh ketidak harmonisan mereka.
“Walau PAD Kota Padang pada saat ini terjadi peningkatan, tetapi aspek-aspek lain kita terkendala dengan tidak hadirnya sosok Wakil Walikota. DPRD Padang pun tidak tinggal diam. Tetapi, hingga saat ini, Walikota Padang belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil walikota Padang,” sebut Helmi Moesim.
Sementara Ketua DPD Partai NasDem Kota Padang Osman Ayoeb pada pertemuan itu menegaskan walikota Padang telah mengangkangi surat-surat untuk mengisi kekosongan wakil walikota Padang ke dirinya.
“Ini jelas, Wali Kota Padang mengangkangi surat-surat yang telah masuk. Ini sebuah bentuk pembangkangan. Seharusnya walikota Padang berfikir, apalagi pada saat ini beliau merupakan ketua Partai PAN Kota Padang,” pungkasnya
