Jakarta, Sinyalnews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah khususnya dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Instruksi presiden ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota agar mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dalam Program JKN-KIS.
Presiden juga minta pemda untuk memenuhi target RPJMN, yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya dalam Program JKN-KIS. Alhasil, komitmen pemda itu berbuah penghargaan yang diberikan kepada 22 provinsi, 334 kabupaten/kota.
“Sebanyak 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota telah mendukung Program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menyerahkan penghargaan UHC didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Bappenas serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, pihaknya bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemda agar seluruh penduduk di daerahnya terintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Predikat UHC diberikan dengan memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan dengan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). Kita juga mendorong kementerian dan pemda untuk memenuhan sarana dan prasarana di daerahnya agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” terang Ghufron.
Saat ini, penyelenggaraan Program JKN-KIS sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan. BPJS Kesehatan sendiri telah menjalankan tugas dengan baik hampir 10 tahun ini. Yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.
“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan, bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.
Tiga Kabupaten/Kota Raih UHC
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Yessy Rahimi mengapresiasi Pemko Pariaman yang kembali meraih predikat UHC. Program JKN merupakan program jaminan kesehatan yang dihadirkan untuk memenuhi perlindungan dasar bagi warga. Impiannya seluruh warga negara memiliki jaminan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai di fasilitas Kesehatan.
“Alhamdulillah, tiga kabupaten/kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang sudah meraih predikat UHC, yakni Kota Pariaman (99,33%), Kabupaten Mentawai (97,86%), dan Kota Padang (95,70%). Atas komitmen dan kolaborasi semua pihak dalam ekosistem JKN, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kolaborasi yang harmonis ini tetap dapat terus terpelihara dan terus tumbuh demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat.” ujar Yessy.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Padang Hendri Septa mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Padang yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Padang bisa terjamin ke dalam Program JKN.
“Dengan telah tercapainya UHC di Kota Padang maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Padang tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Hendri.
(devi)
