Supervisi Rehab Rekon Pascabencana, Padang Panjang Menanti Pulihnya Infrastruktur dan Kehidupan
PadangPanjang.Sinyalnews.com— Pembicaraan tentang bencana pagi itu dimulai di sebuah ruang rapat. Data dipaparkan, kebutuhan dicatat, dan sejumlah persoalan pemulihan kembali dibuka.
Namun, tidak semua kerusakan dapat dipahami dari angka dan dokumen.
Menjelang hari beranjak, rombongan kemudian meninggalkan Balai Kota Padang Panjang. Mereka menuju jalan yang aksesnya terputus, jembatan yang terdampak, serta kawasan hunian tetap yang masih membutuhkan infrastruktur pendukung.
Di lapangan, persoalan pascabencana menunjukkan wajahnya yang lebih nyata.
Senin (31/8/2026), Tim Satuan Tugas Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Padang Panjang menjalani dua agenda dalam satu rangkaian: membahas perkembangan pemulihan, kemudian melihat langsung sejumlah titik terdampak bencana.
Ketua Tim Supervisi Rehab Rekon Pascabencana Sumbar Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang mengatakan, hunian tetap atau huntap di Padang Panjang secara umum telah tersedia. Namun, penyediaan hunian belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan pemulihan.
Sejumlah infrastruktur pendukung masih membutuhkan penyelesaian.
“Untuk huntap di Padang Panjang sudah ada, namun ternyata infrastrukturnya masih belum selesai. Karena itu, kami perlu melakukan pengecekan ke lapangan sekaligus pendalaman terhadap kondisi yang ada,” ujarnya.
Bagi masyarakat terdampak, sebuah rumah tentu lebih dari sekadar bangunan.
Di dalamnya ada harapan untuk kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Namun, sebuah kawasan hunian juga membutuhkan jalan, akses, dan fasilitas pendukung agar benar-benar dapat menjadi ruang hidup yang layak.
Karena itu, pembahasan di ruang rapat belum cukup.
Rombongan turun ke lapangan.
Menyusuri Titik-Titik yang Belum Pulih
Peninjauan diawali di Jalan Lingkar Selatan Islamic Centre yang mengalami putus akses.
Jalur itu menjadi salah satu perhatian karena memiliki fungsi penting bagi mobilitas dan konektivitas masyarakat.
Dari sana, rombongan bergerak menuju jembatan di Kelurahan Ekor Lubuk dan Kelurahan Ngalau. Keduanya turut terdampak dan membutuhkan penanganan.
Perjalanan kemudian berlanjut ke lokasi pembangunan huntap di depan Rusunawa.
Di tempat itu, pembangunan hunian berjalan beriringan dengan pekerjaan rumah lain: memastikan kawasan tersebut memiliki infrastruktur yang memadai untuk kehidupan para penghuninya kelak.
Rombongan juga meninjau Jembatan Kembar yang kondisinya tidak lagi layak setelah diterjang galodo.
Satu per satu lokasi memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana bukan pekerjaan yang selesai dalam satu tahap.
Ada akses yang harus dipulihkan. Ada infrastruktur yang harus dibangun kembali. Ada pula masyarakat yang menunggu agar kehidupan sehari-hari dapat kembali berjalan tanpa hambatan.
Yopie mendorong agar penanganan infrastruktur terdampak, terutama jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan maupun putus akses, dapat segera ditindaklanjuti.
“Kita mendorong percepatan rehab rekon, khususnya infrastruktur yang terdampak. Apalagi ada jalan yang putus, tentu ini menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi seperti ini harus segera ditangani,” katanya.
Menurut dia, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan pendalaman untuk menentukan kebutuhan dan prioritas penanganan.
Berbagai kebutuhan yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat juga akan didorong untuk ditindaklanjuti melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Bukan Hanya Membangun Kembali yang Rusak
Pemulihan pascabencana memiliki pekerjaan yang lebih panjang daripada sekadar memperbaiki bangunan.
Sebuah jalan yang kembali terbuka berarti masyarakat dapat kembali bergerak dengan lebih mudah.
Jembatan yang kembali berdiri berarti dua sisi wilayah yang sempat terpisah dapat kembali terhubung.
Sementara hunian tetap yang dilengkapi infrastruktur memadai memberi kesempatan bagi keluarga terdampak untuk kembali menata kehidupan.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan, kehadiran tim supervisi menjadi kesempatan untuk melihat secara bersama berbagai persoalan yang masih menjadi kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami tentu menyambut baik supervisi ini. Kehadiran tim di lapangan menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat secara bersama apa saja yang masih menjadi kendala dan bagaimana langkah percepatan yang dapat dilakukan,” ujarnya.
Menurut Hendri, penyediaan huntap harus berjalan seiring dengan penyelesaian infrastruktur pendukung.
“Yang paling penting adalah masyarakat dapat segera merasakan hasil dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Huntap harus didukung dengan infrastruktur yang baik, sehingga benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.
Pernyataan itu menempatkan pemulihan pada tujuan yang paling mendasar: masyarakat.
Sebab, di balik setiap jalan yang putus dan jembatan yang rusak, terdapat aktivitas warga yang ikut terganggu.
Di balik pembangunan huntap, ada keluarga yang menunggu kepastian tentang tempat tinggal dan masa depan.
Pekerjaan yang Tidak Berhenti di Lapangan
Tim supervisi juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Data kebutuhan, proposal, serta berbagai dokumen pendukung perlu disiapkan secara lengkap agar proses pengusulan dan dukungan anggaran dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, pemanfaatan dukungan pemerintah, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), juga menjadi perhatian agar penggunaannya sesuai peruntukan dan mendukung percepatan pemulihan.
Yopie menilai kelengkapan data dan koordinasi menjadi bagian penting dalam mendorong tindak lanjut kebutuhan daerah.
“Pemda tentu harus terus berkoordinasi mengenai apa saja yang dibutuhkan, baik dari sisi pendanaan maupun proposal. Semakin lengkap data dan usulannya, tentu akan semakin mudah untuk kita dorong tindak lanjutnya,” ujarnya.
Hendri mengatakan Pemerintah Kota Padang Panjang akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut.
Harapannya, pemulihan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat sehingga akses masyarakat yang selama ini terdampak dapat kembali berfungsi.
Dari Catatan Menuju Tindakan
Hari itu, rangkaian kegiatan dimulai dengan pembahasan di ruang rapat dan berlanjut ke lokasi-lokasi yang masih menyisakan pekerjaan pemulihan.
Dua agenda berbeda, tetapi berada dalam satu tujuan yang sama. Di ruang rapat, pemerintah menyusun dan memetakan kebutuhan.
Di lapangan, kebutuhan itu diperlihatkan oleh jalan, jembatan, dan kawasan yang belum sepenuhnya pulih.
Bencana mungkin telah berlalu. Namun, bagi wilayah dan masyarakat yang terdampak, proses untuk kembali pulih masih terus berjalan.
Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti ketika bantuan datang atau ketika bangunan mulai berdiri.
Pemulihan baru menemukan maknanya ketika masyarakat kembali memiliki akses, rasa aman, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.
Di Padang Panjang, pekerjaan itu masih berlangsung.Dan Senin itu, pemerintah tidak hanya membicarakannya dari balik meja.Mereka datang untuk melihat, mencatat, dan mendorong agar jalan menuju pemulihan tidak kembali terputus.
Rangkaian kegiatan tersebut turut dihadiri rombongan Satgas PRR, Kolonel Inf. Feksy D. Angi, Kombes Pol. Dennie Andreas beserta tim, Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Kakan Kemenag, serta unsur terkait lainnya.(paulhendri)
