Padang Panjang Merawat Delapan Rumah Politik agar Tetap Hidup, Mengabdi, dan Menjadi Pilar Demokrasi di Tengah Masyarakat
PadangPanjang.Sinyalnews.com-Di tengah derasnya arus pragmatisme politik yang kerap membuat partai hanya terlihat menjelang pemilu, Kota Padang Panjang memilih jalan berbeda. Pemerintah kota ingin memastikan delapan partai politik yang duduk di parlemen tidak sekadar menjadi kendaraan elektoral, melainkan tetap hadir sebagai rumah pendidikan politik, ruang pengabdian, dan jembatan aspirasi masyarakat sepanjang waktu.
Komitmen itu tampak dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Panjang, Selasa (15/6/2026). Forum yang mempertemukan pimpinan delapan partai politik peraih kursi DPRD tersebut bukan sekadar membahas administrasi bantuan keuangan partai, tetapi juga menjadi ruang refleksi tentang bagaimana demokrasi lokal terus dirawat agar tetap sehat, kuat, dan bermartabat.
Di kota yang dikenal sebagai Serambi Mekah itu, keberadaan partai politik dipandang sebagai salah satu fondasi penting pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong seluruh partai politik agar tetap eksis, aktif, dan menjalankan fungsi politiknya secara optimal di tengah masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, partai politik tidak boleh hanya hadir ketika baliho mulai dipasang dan masa kampanye dimulai. Partai harus menjadi wadah kaderisasi pemimpin, tempat lahirnya gagasan pembangunan, sekaligus ruang yang selalu terbuka untuk mendengar denyut aspirasi rakyat.
Karena itulah pembinaan terhadap partai politik terus dilakukan. Semangat yang dibangun sederhana namun mendasar: demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang sehat. Partai yang kuat secara kelembagaan, tertib dalam tata kelola, serta dekat dengan masyarakat yang diwakilinya.
Suasana diskusi berlangsung hangat namun penuh keseriusan. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan mulai dari mekanisme pengajuan bantuan keuangan, penggunaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai aturan.
Hadir sebagai narasumber, M. Nur Idris, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sekaligus Tim Sinkronisasi Bidang Hukum Program Kerja Wali Kota Padang Panjang 2025–2030. Ia mengingatkan bahwa bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD bukan sekadar dana operasional biasa, melainkan bagian dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Menurut Idris, tantangan terbesar partai politik saat ini bukan hanya memenangkan dukungan publik, tetapi juga membangun tata kelola organisasi yang bersih dan profesional. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi sering kali ditentukan oleh bagaimana partai mengelola amanah yang diberikan negara.
“Setiap rupiah yang diterima harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan politik yang berkualitas, peningkatan kapasitas kader, serta penguatan fungsi partai sebagai sarana demokrasi,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa kekuatan partai tidak diukur dari banyaknya atribut yang terpasang atau ramainya kampanye, melainkan dari sejauh mana partai mampu mencerdaskan kehidupan politik masyarakat dan melahirkan pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam forum tersebut, Kesbangpol juga memaparkan sejumlah catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2025. Kabar menggembirakan datang dari hasil evaluasi tersebut. Secara umum tidak ditemukan temuan signifikan dalam laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kota Padang Panjang.
Capaian itu menjadi sinyal positif bahwa budaya tertib administrasi dan akuntabilitas mulai mengakar di lingkungan partai politik daerah. Namun demikian, evaluasi tetap diperlukan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik dari tahun ke tahun.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Padang Panjang, Syupriyanto, menilai langkah pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Kesbangpol merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Menurutnya, partai politik memiliki posisi strategis karena menjadi jembatan utama antara kepentingan rakyat dan kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah bersama DPRD.
“Partai politik tidak boleh kehilangan ruh pengabdiannya kepada masyarakat. Ketika partai aktif melakukan pendidikan politik, menyerap aspirasi, dan hadir dalam berbagai persoalan warga, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi akan tumbuh. Sebaliknya, ketika partai hanya muncul saat pemilu, maka jarak dengan masyarakat akan semakin lebar,” ujarnya.
Syupriyanto juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang yang terus mendorong seluruh partai politik untuk tumbuh sehat dan profesional. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan akan memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melahirkan iklim politik yang lebih dewasa, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar kompetisi politik, tetapi kehadiran nyata partai politik di tengah kehidupan warga. Karena demokrasi yang kuat lahir dari partai-partai yang bekerja sepanjang waktu, bukan hanya saat musim pemilu tiba,” katanya.
Di balik pembahasan teknis yang berlangsung, tersimpan pesan yang jauh lebih besar. Demokrasi tidak dibangun hanya melalui pemungutan suara lima tahunan. Demokrasi tumbuh dari partai-partai yang terus hidup di tengah masyarakat, mendengar aspirasi warga, mendidik kader-kader muda, serta menjaga ruang dialog publik tetap terbuka.
Karena itulah, pembinaan terhadap partai politik bukan sekadar urusan administrasi anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas demokrasi daerah.
Di Kota Padang Panjang, delapan partai yang duduk di parlemen bukan dipandang sebagai kelompok yang berbeda arah, melainkan sebagai delapan pilar yang bersama-sama menopang bangunan demokrasi lokal. Berbeda warna dan pilihan politik, namun memiliki tujuan yang sama: menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat.
FGD tersebut ditutup dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada masing-masing partai politik. Sebuah seremoni sederhana yang sarat makna. Sebab di balik dokumen yang diserahkan, tersimpan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik, merawat demokrasi, dan memastikan delapan rumah politik di Padang Panjang tetap hidup serta menyala demi kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, kekuatan demokrasi tidak diukur dari banyaknya partai yang berdiri. Kekuatan demokrasi diukur dari seberapa besar partai-partai itu mampu hadir, bekerja, mendidik, dan mengabdi untuk masyarakat yang mereka wakili. Agar partai tidak hadir hanya saat pemilu, tetapi tetap menjadi bagian dari denyut kehidupan rakyat setiap hari.(paulhendri)
