PadangPanjang.Sinyalnews.com-Di banyak tempat, sakit masih menjadi momok,bukan semata karena rasa nyeri, tetapi karena biaya yang membayangi. Namun di Padang Panjang, cerita itu perlahan berubah. Kota kecil di kaki Gunung Marapi ini membuktikan bahwa kesehatan bukanlah kemewahan, melainkan hak yang harus dijamin negara.
Dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,16 persen, Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan. Komitmen tersebut berbuah Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya, yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, pada ajang nasional di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan ini bukan sekadar angka atau piala. Ia adalah potret dari ribuan kepala keluarga yang kini tak lagi ragu membawa anaknya ke puskesmas, para lansia yang bisa berobat tanpa takut biaya, dan warga kecil yang merasa negara hadir saat mereka paling membutuhkan.
Wali Kota Hendri Arnis menegaskan, capaian ini lahir dari kerja bersama,dari kebijakan yang berpihak, penganggaran yang konsisten, hingga kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Capaian UHC 99,16 persen menunjukkan keseriusan Pemko Padang Panjang memastikan setiap warga memiliki akses layanan kesehatan. Ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata,” ujarnya.
Data Dinas Kesehatan mencatat, hingga 1 Januari 2026, dari 64.159 jiwa penduduk Padang Panjang, sebanyak 63.618 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Artinya, hanya 541 jiwa yang tersisa,sebuah jarak kecil menuju cakupan nyaris sempurna.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sonya Thermiarto, menyebut capaian ini sebagai hasil sinergi kuat lintas sektor. Pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, hingga pemangku kepentingan lainnya bergerak dalam satu irama, menjaga tren UHC tetap stabil di awal 2026.
Dari sisi kepesertaan, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD menjadi tulang punggung dengan 22.554 peserta, disusul PBI Jaminan Kesehatan sebanyak 15.994 peserta. Segmen pekerja formal dan informal pun berkontribusi signifikan, menunjukkan bahwa gotong royong dalam jaminan kesehatan benar-benar hidup di tengah masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan JKN sangat ditentukan oleh keberpihakan kepala daerah. Tanpa kebijakan dan penganggaran yang kuat, jaminan kesehatan hanya akan menjadi konsep di atas kertas.
Di tengah capaian nasional JKN yang telah menembus 98 persen penduduk Indonesia, Padang Panjang tampil sebagai contoh bahwa komitmen daerah mampu menjelma menjadi perlindungan nyata bagi warganya.
Di kota ini, kesehatan tak lagi menjadi cerita tentang ketakutan. Ia menjadi kisah tentang kehadiran pemerintah ,yang bekerja dalam diam, namun terasa hingga ke rumah,rumah kecil, di lorong-lorong sempit, dan di ruang-ruang harapan masyarakatnya.(paulhendri)
