Home / ARTIKEL / BERITA / BUDAYA / DAERAH / EKONOMI / HUKUM / KEMENTERIAN / KOTA PADANG / NASIONAL / POLITIK / SUMBAR

Friday, 21 February 2025 - 08:26 WIB

Menjelang Penilaian TPI dan TPN Kemenag Kota Padang, Gelar Rapat Koordinasi Pembanggunan Zona Integritas

Padang, SinyalNews.Com– Kepala Kankemenag Kota Padang, H. Edy Oktafiandi memimpin pelaksanaan Rapat Evaluasi Zona Integritas, Kamis (20/02). Rapat ini dihadiri seluruh Tim Kerja Reformasi Birokrasi Zona Integritas, berlangsung di ruangan kerja Kepala Kemenag setempat.

Sesuai Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Edy Oktafiandi No:B.35/kk.03/9-a//KP.07.6/01/2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembanggunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi Kankemenag Kota Kota Padang, memberi tugas dan kewenangan pada tim tersebut untuk melanjutkan Program Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kankemenag Kota Padang.

Dalam arahannya, H. Edy Oktafiandi meminta segenap pegawai mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kankemenag Kota Padang. “Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik di segala lini,” harapnya. Untuk itu, diharapkan kinerja Tim Kerja RB ZI dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah tindak korupsi.

Baca Juga :  Warga Koto Anau Goro Bersihkan Pandam Kuburan Terdampak Longsor Di Seberang Padang

Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Baca Juga :  SMA 3 Padang Terima Penghargaan Dari Gubernur Sumbar

WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) merupakan predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan ditambah dengan penguatan kualitas pelayanan publik.

Adapun tahapannya adalah Pencanangan ZI, Pembangunan ZI, Pengusulan/Penilaian oleh Tim Penilai Internal, Reviu oleh Tim Penilai Nasional, Penetapan WBK/WBBM, dan diakhiri dengan Pembinaan dan Pengawasan.

HarisTJ

 

Share :

Baca Juga

ARTIKEL

Novrial Berikan Penghargaan Tingkat Bidang dan UPTD Berprestasi dilingkungan Disperindag Sumbar

BERITA

Rico Alviano Adakan Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pengendalian Covid-19

ARTIKEL

Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 256 Perwira Tinggi TNI

BERITA

Terkait Putusan MA RI, Kejati Sumbar Eksekusi Terpidana Kasus Tol

ARTIKEL

TP PKK Pasbar Bahas Kesiapan PKK Kecamatan hingga Nagari dalam Merealisasikan Program Kerja

BADAN NEGARA

Korban Tenggelam di Batang Kuranji Akhirnya dtemukan

ARTIKEL

Polda Jateng Siap Kawal Peringatan May Day Secara Humanis

BERITA

Ditengah Ancaman Inflasi Ribuan Warga Kota Padang Panjang Terima BLT BBM