PadangPanjang.Sinyalnews.com— Pemerintah Kota Padang Panjang mulai memetakan kembali kualitas sumber daya aparatur. Sebanyak 85 ASN mengikuti Profiling ASN (ProASN) yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Panjang, sebagai langkah mempercepat penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap aparatur ditempatkan dan dikembangkan berdasarkan potensi serta kompetensi yang terukur, bukan sekadar karena pengalaman, masa kerja, atau posisi yang pernah diduduki.
Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Zetrial, melalui kegiatan tersebut mendorong pemetaan ASN secara lebih objektif sebagai dasar pengembangan sumber daya aparatur. Sementara Zendra, Kabid Mutasi BKPSDM Kota Padang Panjang, bertindak sebagai penyelenggara kegiatan profiling ASN tersebut.
Sebanyak 85 peserta yang mengikuti ProASN terdiri atas 3 pejabat pimpinan tinggi pratama yang hasil asesmennya telah kedaluwarsa. Kemudian 53 pejabat administrator yang belum pernah mengikuti asesmen atau masa pelaksanaan asesmennya telah lebih dari tiga tahun.
Adapun 29 peserta lainnya berasal dari pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana.
Komposisi peserta tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak ingin membiarkan pemetaan kompetensi aparatur berjalan tanpa pembaruan. Kompetensi ASN perlu dibaca kembali sesuai perkembangan kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik.
Di sinilah ProASN menjadi lebih dari sekadar kegiatan asesmen.
Hasil profiling diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai potensi, kompetensi dan kapasitas masing-masing ASN, sehingga pemerintah memiliki basis yang lebih kuat dalam menentukan pengembangan karier dan kebutuhan penempatan aparatur.
Tujuan akhirnya adalah mempercepat penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan Pemko Padang Panjang.
Manajemen talenta menuntut pemerintah mengenali siapa aparatur yang memiliki potensi terbaik, kompetensi apa yang dimilikinya, serta di mana kemampuan tersebut paling tepat digunakan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan masyarakat.
Birokrasi tidak cukup hanya diisi orang-orang yang memiliki jabatan. Birokrasi membutuhkan orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan jabatan tersebut.
Karena itu, profiling menjadi penting untuk menghindari ketidaktepatan antara kompetensi seseorang dengan posisi yang dipercayakan kepadanya.
Apalagi tantangan pemerintahan daerah semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, profesional dan responsif. Pada saat yang sama, pemerintah dituntut bekerja lebih efektif dengan sumber daya yang terbatas.
Dalam kondisi seperti itu, menempatkan ASN yang tepat pada posisi yang tepat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.
ProASN menjadi salah satu instrumen untuk menuju ke sana.
Bagi BKPSDM, hasil pemetaan nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai angka atau dokumen asesmen. Hasil tersebut harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pengembangan karier, peningkatan kapasitas, serta penempatan ASN yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sebab kualitas pemerintahan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang menggerakkannya.
Anggaran boleh besar, program boleh banyak dan kebijakan boleh bagus. Namun tanpa ASN yang kompeten dan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan nyata, semuanya akan kehilangan daya dorong.
Karena itu, profiling terhadap 85 ASN Padang Panjang menjadi bagian penting dari pekerjaan yang lebih besar: membangun birokrasi yang tidak hanya memiliki aparatur, tetapi memiliki talenta.
Dan tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengetahui siapa yang berpotensi.
Tantangannya adalah memastikan potensi itu benar-benar ditempatkan di tempat yang paling membutuhkan dan paling mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat.(paulhendri),
