PadangPanjang.Sinyalnews.com-— Suasana sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Erick Hamdani, SE Dt. Ambasa, tak sekadar menjadi forum penyampaian aturan. Di tengah diskusi yang hangat, muncul pertanyaan yang langsung menyentuh inti persoalan kebencanaan di Sumatera Barat.
“Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan risiko gempa, longsor, banjir bandang, dan erupsi gunung api. Sejauh mana kesiapan pemerintah menghadapi bencana besar yang bisa terjadi sewaktu-waktu?” tanya salah seorang peserta.
Pertanyaan itu seolah mengingatkan kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Masyarakat Sumatera Barat masih menyimpan ingatan tentang banjir bandang, galodo, longsor, hingga gempa yang pernah merenggut nyawa dan menghancurkan harapan banyak keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Erick Hamdani menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata dilihat dari banyaknya bantuan yang datang setelah musibah terjadi.
“Kesiapan menghadapi bencana tidak diukur dari berapa banyak bantuan yang datang setelah musibah terjadi, tetapi dari berapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan sebelum bencana menelan korban,” tegas Erick di hadapan peserta sosialisasi.
Sebagai satu-satunya anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Kota Padang Panjang, Erick menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar memastikan seluruh instrumen mitigasi berjalan dengan baik.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawal kebijakan dan anggaran kebencanaan agar tidak hanya berorientasi pada penanganan pascabencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat.
“Karena itu DPRD Sumbar akan terus mengawal anggaran, mengawasi implementasi Perda, serta memastikan masyarakat menjadi subjek utama dalam mitigasi bencana. Sebab keberhasilan penanggulangan bencana bukan saat bantuan dibagikan, melainkan saat korban jiwa dapat dicegah,” ujarnya.
Pernyataan itu disambut anggukan para peserta. Bagi mereka, kesiapsiagaan memang menjadi kebutuhan mendesak. Sebab ketika bencana datang, warga sekitar adalah pihak pertama yang harus menyelamatkan diri dan sesamanya sebelum bantuan dari luar tiba.
Dalam kesempatan tersebut, Erick juga mengingatkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 bukan sekadar produk hukum, melainkan instrumen yang harus mampu membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Mulai dari edukasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, pembentukan komunitas siaga bencana, hingga penguatan sistem peringatan dini harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Di daerah yang berada di antara ancaman patahan bumi, lereng pegunungan, dan aliran sungai yang rawan meluap, kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dan melalui sosialisasi Perda ini, Erick Hamdani ingin memastikan masyarakat tidak hanya memahami risiko bencana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertahan ketika bencana benar-benar datang.
Sebab pada akhirnya, sebagaimana yang disampaikan Erick, ukuran keberhasilan sebuah daerah menghadapi bencana bukanlah seberapa cepat bantuan dibagikan setelah musibah terjadi, melainkan seberapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan sebelum tragedi itu menelan korban.
Pesan itulah yang menjadi ruh dari Perda Nomor 4 Tahun 2023: membangun masyarakat yang tangguh, siap, dan selamat menghadapi setiap ancaman bencana. (Paulhendri)
