Padang Panjang, Sinyalnews.com – Sebuah rumah tua yang nyaris roboh di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, mendadak menjadi perhatian saat Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, berkunjung ke lokasi tersebut pada Ahad (15/3/2026).
Rumah itu dihuni oleh seorang perempuan bernama Mainar dan suaminya. Di hadapan rombongan pejabat provinsi, Mainar menyampaikan keluhan yang membuat suasana seketika menjadi emosional.
Ia mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang. Kondisi rumah yang lapuk dan memprihatinkan membuat empati para pejabat muncul. Wakil Gubernur kemudian memberikan bantuan berupa 50 sak semen untuk membantu perbaikan rumah tersebut.
Tak lama berselang, bantuan lain juga mengalir. Baznas Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan sebesar Rp25 juta, yang digerakkan atas inisiatif Ketua TP-PKK Kota Padang Panjang, Maria Feronika Hendri Arnis, setelah melihat langsung kondisi rumah tersebut.
Maria mengaku tersentuh melihat kondisi tempat tinggal warga itu dan berupaya mencarikan solusi agar rumah tersebut dapat diperbaiki.
Klarifikasi Pemerintah Kota
Namun setelah kunjungan tersebut, data dari Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan fakta yang lebih lengkap.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang Panjang, Winarno, didampingi Lurah Tanah Hitam, Wetriko, menjelaskan bahwa tidak benar jika keluarga tersebut sama sekali tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah.
“Yang bersangkutan terdaftar dalam data keluarga miskin dan menerima bantuan sosial secara berkala. Di rumahnya juga terpajang stiker program keluarga miskin,” jelas Winarno.
Menurut data Dinas Sosial, keluarga itu menerima beberapa bantuan, di antaranya BLT Kesra sebesar Rp900 ribu pada akhir 2025 serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp600 ribu per bulan yang dicairkan setiap tiga bulan.
Selain itu, salah seorang anak dari keluarga tersebut juga pernah menerima bantuan pendidikan dari Baznas Kota Padang Panjang sebesar Rp1,5 juta pada 2025.
Bedah Rumah Terkendala Status Tanah
Rumah tersebut sebenarnya pernah diusulkan dalam program bedah rumah pada 2024. Namun program itu tidak dapat direalisasikan karena status tanah yang ditempati bukan milik pribadi, melainkan tanah sewa. Sementara itu, program bedah rumah mensyaratkan kepemilikan lahan yang jelas.
“Usulan bedah rumah sudah pernah diajukan, tetapi belum dapat dilaksanakan karena status tanahnya bukan milik pribadi,” terang Winarno.
Pandangan Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat Padang Panjang, H. Rinaldi Dt. Basa, menilai bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Menurutnya, kunjungan pejabat provinsi ke daerah memang penting untuk melihat langsung kondisi masyarakat. Namun koordinasi dengan pemerintah kota hingga tingkat RT dan lurah juga tidak kalah penting.
“Kadang masyarakat menyampaikan keluhan secara emosional. Itu wajar. Tetapi pemerintah paling bawah juga memiliki data yang bisa menjelaskan kondisi sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Pandangan Pengamat Politik
Pengamat politik Sumatera Barat, Dr. Fadli Arif, menilai bahwa kunjungan pejabat tinggi ke lapangan sering kali menghadirkan dua sisi sekaligus: empati politik dan realitas administratif.
Menurutnya, empati yang muncul saat melihat langsung kondisi warga merupakan hal positif. Namun pengambilan kesimpulan juga perlu dilengkapi dengan data dari pemerintah daerah.
“Dalam politik, kunjungan lapangan memang penting karena memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat. Tetapi dalam tata kelola pemerintahan, keputusan tidak bisa hanya didasarkan pada satu cerita di lapangan. Harus ada klarifikasi data dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kejadian semacam ini menjadi pengingat bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus berjalan lebih kuat.
“Kalau kunjungan pejabat tidak didampingi informasi dari pemerintah setempat, yang muncul bisa saja hanya potongan cerita. Padahal kebijakan publik membutuhkan gambaran yang utuh,” katanya.
Pelajaran dari Tanah Hitam
Di Tanah Hitam, sebuah rumah reot akhirnya menghadirkan dua cerita sekaligus: cerita tentang empati seorang pejabat yang tersentuh melihat langsung kondisi warga, dan cerita tentang pentingnya data serta koordinasi dalam kebijakan sosial.
Karena dalam urusan kemiskinan, sering kali yang terlihat di depan mata hanyalah satu bagian kecil dari cerita panjang yang sebenarnya. (Paulhendri)
