PadangPanjang.Sinyalnews.com-
Ramadhan di Kota Padang Panjang tahun ini sempat menyisakan kegelisahan bagi para tenaga paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah. Ketika kabar tentang Tunjangan Hari Raya (THR) mulai beredar di berbagai daerah, mereka justru dihadapkan pada kabar yang membuat hati ciut. tenaga paruh waktu disebut tidak termasuk yang akan menerima.
Bagi sebagian orang, kabar itu mungkin sekadar informasi administratif. Namun bagi mereka yang menggantungkan harapan pada tambahan penghasilan menjelang Lebaran, kabar tersebut terasa seperti pintu yang tiba-tiba ditutup rapat.
Namun harapan itu perlahan kembali menyala.
Perjuangan yang dilakukan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dengan BPKAD nya ke pemerintah pusat akhirnya menemukan titik terang. Setelah melakukan berbagai komunikasi dan koordinasi, peluang pencairan THR bagi tenaga paruh waktu kini terbuka.
Kabar itu sontak menjadi angin segar bagi banyak tenaga paruh waktu yang selama ini bekerja di balik layar roda pemerintahan kota.
“Alhamdulillah, setelah kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat, ada peluang THR untuk tenaga paruh waktu bisa diberikan. Sekarang kita sedang menyiapkan payung hukumnya melalui Peraturan Wali Kota,” ujar Hendri Arnis.
Bagi sang wali kota, pencairan THR ini bukan sekadar urusan administrasi anggaran, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap para pekerja yang selama ini membantu menjaga pelayanan publik tetap berjalan.
Karena itu ia meminta seluruh proses dipercepat, agar bantuan tersebut benar-benar bisa dirasakan sebelum Idulfitri tiba.
“Saya minta prosesnya dipercepat. Kita berharap THR tenaga paruh waktu ini bisa cair menjelang Lebaran, sehingga bisa membantu kebutuhan mereka bersama keluarga,” tegasnya.
Di sisi lain, Fikri kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Panjang memastikan proses administratif kini tengah berjalan. Pemerintah daerah saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai dasar pelaksanaan.
Kepala BPKAD Kota Padang Panjang menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Pemberian THR ini mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Sesuai PMK Nomor 61 Tahun 2026, yang mengatur kebijakan keuangan daerah terkait ASN, yang secara teknis juga merujuk pada PMK 13 Tahun 2026 tentang THR ASN Tahun 2026, serta diperkuat dengan PP Nomor 9 Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut,” jelas Fikri
Ia menambahkan, setelah Perwako selesai disusun, dokumen itu akan kembali dikirim ke pemerintah pusat sebagai bagian dari proses administrasi dan verifikasi.
“Sekarang kita sedang mempersiapkan Perwako. Setelah itu akan kita kirimkan kembali ke pusat. Harapan kita, jika semua proses berjalan lancar, THR bisa dicairkan menjelang Lebaran,” ujarnya.
Bagi Rizal, salah seorang tenaga paruh waktu di lingkungan Pemko Padang Panjang, kabar ini seperti mengangkat kembali beban yang sempat menekan dadanya.
Ia mengaku sempat merasa kecewa ketika mendengar kabar dari pusat bahwa tenaga paruh waktu tidak mendapatkan THR tahun ini. Bahkan, menurutnya, bantuan zakat dari BAZ Kota Padang Panjang yang sebelumnya sering membantu pun tidak lagi diterima.gaji hanya Rp 1.760.000,- dengan kondisi anak dua
“Saat pertama dengar kabar dari pusat bahwa kami tidak dapat THR, hati ini benar-benar sedih. Apalagi sekarang BAZ juga tidak lagi memberikan zakat kepada kami. Rasanya kecewa sekali,” kata Rizal pelan.
Namun kabar terbaru dari pemerintah kota membuat perasaannya berubah.
“Sekarang saya bersyukur sekali. Kalau benar THR ini cair sebelum Lebaran, setidaknya saya bisa menegakkan kepala lagi di depan anak-anak. Mereka tahu ayahnya masih bisa membawa pulang sesuatu untuk hari raya,” ujarnya dengan mata yang berkaca-kaca.
Di ujung Ramadhan ini, harapan para tenaga paruh waktu di Kota Padang Panjang kini sederhana,semoga perjuangan itu benar-benar sampai pada akhirnya,ketika takbir Lebaran berkumandang dan kabar baik itu benar-benar tiba.(paulhendri)
