PadangPanjang,Sinyalnews.com-Di Padang Panjang hari ini, kebijakan publik seolah kehilangan moralnya. Atap tempat hidup ribuan pedagang, yang datang sebelum subuh, sebelum matahari terbit, sementara para pejabat masih terlelap,dibiarkan bocor, lapuk, dan berbahaya. Namun SPPD justru mengalir deras setiap pekan, seperti sungai kecil yang tak pernah kering. Bahkan yang paling ironis, publik justru disuguhi pemandangan rombongan “ibunda ratu” dan ibu-ibu PKK melancong ke Palembang. Di saat keringat rakyat menetes di lantai pasar, pemerintah memilih berjalan-jalan di luar daerah dengan dana yang tak sedikit.
Inikah wajah efisiensi yang mereka janjikan?
Mereka berdalih efisiensi. Mereka bicara pengetatan anggaran. Mereka berkata prioritas harus disesuaikan. Tetapi yang dipangkas justru kebutuhan paling mendasar: atap tempat hajat hidup orang banyak. Sementara itu, perjalanan dinas,yang entah hasil akhirnya, entah urgensinya,tak pernah berhenti bergulir.
Pedagang kecil yang datang sebelum azan subuh pun tahu: ini bukan soal uang, ini soal kemauan.Kalau pemerintah mau, atap itu sudah lama dibenahi.
Kalau pemerintah peduli, pedagang tidak perlu lagi berdiri di bawah bocor air hujan sementara dagangan basah kuyup.
Kalau pemerintah punya hati, mereka yang bekerja sebelum fajar tidak akan terus-menerus diperlakukan seperti subjek kelas dua.
Ketua Komisi II H. Yandra Yane sudah mengingatkan keras: “Jangan sampai kebijakan kota ini memukul balik masyarakat kecil hanya karena pemerintah gagal mengatur prioritasnya sendiri.” Namun suara itu seperti bergema di ruang kosong.
Tokoh adat Kota Padang Panjang pun menegaskan, “Pemerintah yang baik itu turun melihat rakyatnya, bukan sibuk berjalan ke negeri orang ketika rumah sendiri bocor.” Kalimat sederhana, tapi menampar.
Pertanyaan yang paling telak, yang sayangnya tak kunjung dijawab:
– Kalau anggaran untuk jalan-jalan rombongan bisa disetujui, ditandatangani, dan dicairkan,kenapa satu atap untuk tempat hidup pedagang tidak pernah selesai dibenahi?
– Mengapa hajat hidup orang banyak harus menunggu, sementara hajat-hajat perjalanan justru diprioritaskan?
– Siapa sebenarnya yang dilayani pemerintah kota,rakyat atau kelompok kecil yang dekat dengan kekuasaan?
Editorial ini tidak sedang mencari sensasi. Ini adalah suara publik yang sudah terlalu lama menahan kecewa.
Pedagang sudah bersuara. Tokoh adat sudah bicara. Komisi DPRD sudah mengingatkan.
Yang belum bersuara hanyalah satu: keberanian pemerintah mengakui bahwa prioritas mereka selama ini keliru.
Karena sampai hari ini, di bawah atap bocor yang tak kunjung diperbaiki, rakyat belajar satu hal. Pemerintah kota selalu punya payung untuk dirinya sendiri, tapi tidak pernah punya atap untuk rakyatnya.(Paulhendri)
