Padang Panjang.Sinyalnews.com
Komisi II DPRD Padang Panjang lakukan hearing Dishub & Disperindagkop UKM .Komisi 2 yang ketuai Yandra Yane.SE desak dishub Jelaskan Kebijakan One Way,Dari Kajian Buram, Pelanggaran Meningkat, hingga Ancaman Keselamatan
Dari pagi sampai sore ,Suasana ruang rapat DPRD Kota Padang Panjang terasa lebih padat dari biasanya pada Senin, 17 November 2025. Kursi-kursi di ruang sidang terisi penuh oleh jajaran pemerintah daerah, mulai dari Asisten II Indra Gusnadi, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM, Kepala Dinas Perhubungan beserta jajaran.
Mereka hadir memenuhi undangan Komisi II DPRD untuk mengikuti hiring atau rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Yandra Yane, SE, didampingi Wakil Ketua Kiki Anugerah Dia, SE, Sekretaris Ridwansyah, SE, serta anggota Drs. Aditiawarman dan Herman. Sekretaris DPRD Martoni, S.Sos, M.Si juga turut mendampingi.
Rapat kali ini tidak main-main. Dua isu besar dibahas, yaitu kebijakan one way dan pengelolaan parkir di pusat Pasar Padang Panjang. Namun perhatian terbesar tertuju pada kebijakan satu arah yang sejak awal menuai gelombang protes dari pedagang, masyarakat, hingga pengguna jalan.
Komisi II Pertanyakan Dasar Kajian One Way yang kini merugikan warga
Dalam suasana yang serius dan sesekali memanas, Komisi II melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bergema di tengah masyarakat.
Apa dasar teknis penerapan one way ini? Kajian seperti apa yang digunakan? Dan mengapa hasil kajian tidak pernah dipublikasikan?” tanya Ketua Komisi II Yandra Yane dengan nada tegas.
DPRD mempertanyakan apakah Dishub benar-benar melakukan traffic count, survei arus kendaraan, atau simulasi rekayasa lalu lintas sebelum menerapkan kebijakan besar tersebut. Bagi kota kecil dengan hanya dua kecamatan, sistem satu arah dinilai terlalu ekstrem tanpa alasan yang kuat dan terbuka.
Pedagang Mengeluh Turunnya Omset
Komisi II juga membawa suara pedagang dan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perubahan arus lalu lintas.
“Banyak pedagang di jalur terdampak yang mengaku omset mereka turun tajam sejak one way diterapkan. Mengapa kebijakan ini dipaksakan tanpa analisis dampak ekonomi?” Kiki Anugrah dia tanya Wakil Ketua Komisi II.
Sementara itu, terkait perindagkop anggota Dewan menilai bahwa seharusnya Disperindagkop UKM melakukan pendataan dan dialog terbuka dengan para pelaku usaha. Namun yang terjadi, kebijakan berjalan lebih dulu, pedagang menanggung akibatnya kemudian.
Pelanggaran Meningkat dan Titik Rawan Kecelakaan
Sorotan paling tajam datang dari fenomena meningkatnya pelanggaran lalu lintas di sejumlah titik. Anggota dewan menyoroti minimnya kedatangan petugas di persimpangan penting, terutama pada jam sibuk.
Yang paling disorot adalah titik samping SMP Negeri 1, di mana pengendara kerap belok kanan di jalur lurus, menciptakan potensi kecelakaan setiap hari. Anak sekolah yang melintas menjadi pihak paling rentan.
“Ini rawan sekali. Kenapa tidak ada petugas? Kenapa rambu tidak diperjelas? Apakah keselamatan anak-anak ini bukan prioritas?” ujar Kiki Anugrah Dia salah satu anggota Komisi II dengan nada kecewa.
Evaluasi yang Tak Pernah Hadir
Dalam rapat, DPRD juga meminta jawaban mengenai evaluasi resmi kebijakan one way. Mereka mempertanyakan berapa lama kebijakan ini berjalan, apa indikator keberhasilannya, dan mengapa tidak ada laporan evaluasi yang bisa diakses publik.
“Jika evaluasi tidak ada, mengapa kebijakan dipertahankan? Kenapa tidak diuji coba dulu sebelum diberlakukan permanen?” tukas Yandra Yane yang akrab di panggil H.Rian Tanpa Nama ,Owner Ampera Tanpa Nama pasar kuliner malam
Menuntut Tanggung Jawab dan Solusi Konkret
Rapat kerja tersebut bukan sekadar mendengar penjelasan, tetapi mendesak tanggung jawab. Komisi II meminta Pemko siap meninjau ulang bahkan mencabut kebijakan one way jika terbukti merugikan pedagang, membahayakan pengguna jalan, dan mengacaukan mobilitas warga.
Rapat berakhir, tetapi pertanyaan dewan, yang mewakili suara masyarakat masih belum sepenuhnya terjawab. Pedagang menunggu kepastian, orang tua menuntut keamanan bagi anak-anak mereka, dan warga berharap mobilitas mereka tidak semakin sulit.
Komisi II yang terdiri dari Yandra Yane,Kiki Anugrah dia , Ridwansyah, Aditiawarman, dan Herman , mereka sepakat menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan masyarakat. One way bisa saja menjadi solusi, tetapi hanya bila dikaji dengan benar, disosialisasikan dengan baik, dan dievaluasi dengan jujur.
Hingga jawaban yang memuaskan muncul, masyarakat Kota Padang Panjang masih menunggu,
Apakah kebijakan ini akan diperbaiki, atau justru dibiarkan berjalan apa adanya?(Paulhendri)
