PadangPanjang.Sinyalnews.com- Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang kembali menjadi sorotan. Setelah masa pendaftaran resmi ditutup tanggal 22 Oktober 2025 ,akhirnya ditambah sampai 31 Oktober 2025 , padahal pendaftar telah melebih dari kuota
,14 orang pelamar, namun Panitia Seleksi (Pansel) tiba-tiba memutuskan memperpanjang waktu pendaftaran dengan alasan administrasi dan representasi calon.
Ketua Pansel Nasrul, SH, yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, menyebut keputusan itu diambil karena minimnya pendaftar dari kalangan ulama.
“Kami memperpanjang pendaftaran karena dari unsur ulama baru satu orang yang mendaftar. Padahal dalam komposisi ideal pimpinan BAZNAS, unsur ulama seharusnya lebih dari satu,” jelas Nasrul kepada wartawan, Rabu(30 /10).
Namun alasan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan publik. “Masak iya empat belas orang pendaftar sebelumnya semuanya tidak lengkap dan harus diulang? Ini jelas janggal,” ujar seorang tokoh ormas Islam di kota itu.
Sumber internal di lingkar Pemko menyebutkan, keputusan memperpanjang masa pendaftaran diduga kuat berkaitan dengan salah satu figur yang dikenal sebagai bagian dari tim sukses Walikota diduga inisial “NH” pada Pilkada lalu.
Figur tersebut disebut tidak mendaftar pada periode pertama karena masih menunggu surat pengunduran diri dari partai politik. Setelah dokumen itu rampung, pansel pun membuka kembali pendaftaran, dan yang bersangkutan kini resmi mendaftar sebagai calon ketua BAZNAS.
Menariknya, figur tersebut masih aktif sebagai Wakil Ketua TP PKK Kota Padang Panjang yang secara aturan syarat yang tidak boleh, beliau wakil ketua untuk mendampingi Nyonya Maria Veronika Hendri Arnis, istri walikota. Kondisi ini membuat publik khawatir bahwa politik kekuasaan mulai menyusup ke ranah lembaga zakat, yang semestinya steril dari intervensi kepentingan jabatan.
Pakar hukum Islam dan manajemen zakat dari , Dr. Arif Rahman, MA, yang kebetulan pulang kampung menilai keputusan memperpanjang pendaftaran bisa memicu krisis kepercayaan publik.
“Zakat adalah amanah umat, bukan alat politik. Begitu prosesnya tidak transparan dan cenderung diarahkan, marwah BAZNAS akan tercoreng,” tegasnya.
Kritik juga datang dari kalangan pemerhati pemerintahan daerah yang mempertanyakan mengapa Ketua Pansel berasal dari Kepala Dinas Pendidikan, bukan dari unsur yang lebih berkompeten seperti Asisten Pemerintahan atau Kementerian Agama.
“Penunjukan ketua pansel dari dinas non-keagamaan menimbulkan kesan bahwa proses ini tidak disiapkan secara matang dan bisa membuka celah kepentingan tertentu,” kata Dr. Arif menambahkan
Sementara itu, sejumlah muzakki mulai menyuarakan kekecewaan dan menyatakan akan menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, tanpa melalui lembaga BAZNAS.
“Kalau lembaga zakat sudah beraroma politik, kami sulit percaya. Lebih baik kami salurkan sendiri,” ujar seorang pengusaha muda.
Publik kini menantikan kejelasan dari Pemko dan Kemenag Padang Panjang, agar seleksi ini tidak menjadi panggung politik baru di atas amanah umat. Sebab di balik dana zakat, tersimpan kepercayaan masyarakat yang tidak boleh digadaikan demi ambisi jabatan.(Paulhendri)
