Padang, Sinyalnews.com,-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati puncak Hari Jadi Sumatera Barat ke-80 pada Rabu, 1 Oktober 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, serta Komisioner KPI Pusat, Amin Shabana dan seluruh Forkopimda, Bupati/Walikota, mantan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan Organisasi Keagamaan, Ketua MUI, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, ninik mamak, bundo kanduang serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi terhadap capaian pembangunan sekaligus penguatan komitmen menjaga identitas Minangkabau di tengah arus globalisasi.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai dasar kehidupan masyarakat. Filosofi tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan regulasi daerah di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga nagari.
Memasuki usia ke-80 sejajar dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sumatera Barat telah mencatat berbagai capaian penting. Berdasarkan data 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar berada di angka 76,43 dan menempati posisi ke-6 nasional. Tingkat kemiskinan per Maret 2025 tercatat 5,35 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Sementara itu, angka gini ratio berada pada level 0,282, yang menunjukkan tingkat pemerataan ekonomi cukup baik.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait pemerataan infrastruktur antar wilayah serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan fiskal dan kondisi geografis disebut menjadi faktor utama yang perlu diatasi melalui sinergi pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, masyarakat, hingga perantau Minang.
Peringatan Hari Jadi ke-80 ini mengangkat tema “Bersama Membangun Sumatera Barat Sejahtera dan Maju”. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi pembangunan daerah dengan agenda strategis nasional, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, percepatan penurunan stunting, transformasi pendidikan dan digitalisasi sekolah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penguatan ketahanan pangan melalui modernisasi pertanian dan hilirisasi produk lokal.
“Peringatan ini harus menjadi titik balik kebangkitan Sumatera Barat, dengan menumbuhkan semangat kolektif, mempererat solidaritas, dan menjaga jati diri urang Minang di tengah tantangan global,” ujar Ketua DPRD Sumbar.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan capaian penting pembangunan daerah dalam periode RPJPD 2005~2025. Salah satu indikator utama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menembus angka 76,43 pada 2024, melampaui rata-rata nasional sebesar 75,02 dan menempatkan Sumbar di posisi keenam nasional.
“Ini menandakan konsistensi pembangunan telah membawa masyarakat Sumbar hidup lebih sehat, terdidik, dan sejahtera,” ujar Mahyeldi.
Pada awal periode, IPM Sumbar tercatat 71,6 dengan harapan hidup 68,2 tahun, rata-rata lama sekolah 8 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp618.200. Kini, IPM meningkat dengan harapan hidup 74,37 tahun, harapan lama sekolah 14,3 tahun, lama sekolah rata-rata 9 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp11,7 juta.
Selain IPM, sektor ekonomi juga tumbuh. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku naik dari Rp241,89 triliun (2020) menjadi Rp332,94 triliun (2024). Tingkat pengangguran turun dari 6,88% menjadi 5,75%, sementara angka kemiskinan menyusut dari 5,92% menjadi 5,42%.
Meski pertumbuhan ekonomi 2024 tercatat 4,36% belum maksimal, Mahyeldi menekankan stabilitas ekonomi dan rendahnya rasio gini (0,283), yang menunjukkan pertumbuhan merata di masyarakat. “Pertumbuhan kita mungkin lambat, tetapi lebih tahan terhadap guncangan,” katanya.
Ke depan, Pemprov Sumbar menetapkan delapan agenda utama pembangunan, antara lain: Pendidikan dan kesehatan yang merata serta berkualitas, Ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, Penguatan nagari/desa sebagai basis kemajuan, Pengembangan Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di Barat Sumatera, Infrastruktur tanggap bencana dan pembangunan berkeadilan, Penguatan adat, budaya, dan nilai keagamaan, Pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM, Reformasi birokrasi serta optimalisasi pendapatan daerah.
Mahyeldi menegaskan, seluruh capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja bersama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Ia mengajak seluruh pihak melanjutkan kolaborasi untuk mewujudkan “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan.” (Tb Mhd Arief Hendrawan)
