Padang Panjang Sinyalnews.com
Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Padang Panjang melayangkan kritik tajam terhadap 100 hari kerja pasangan Wali Kota Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota Allex Saputra.
Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (1/7), Ketua Fraksi PBB-PKS Hendra Saputra menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan yang telah dijalankan selama masa awal pemerintahan belum menunjukkan hasil yang positif dan justru bertolak belakang dengan janji kampanye.
“Saat kampanye, saudara Wali Kota dan Wakil Walikota menjanjikan akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan TPP ASN. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ratusan THL dirumahkan, dan TPP ASN serta tenaga pendidik dan kesehatan malah dipotong,” tegas Hendra.
Fraksi juga menyoroti kebijakan Car Free Day (CFD) di kawasan pasar setiap Minggu pagi yang dianggap mengganggu aktivitas ekonomi warga kecil. CFD dinilai tak punya urgensi, apalagi dilaksanakan di lokasi vital perekonomian.
Sementara itu, penerapan sistem satu arah (one way) di sejumlah ruas jalan juga menuai kritik. “One way diberlakukan tanpa rambu jelas, tanpa sosialisasi matang. Ini berbahaya bagi pengendara,” ujar Hendra.
Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 10 persen bagi ASN serta pemotongan TPP guru dan tenaga kesehatan juga disesalkan.
“Kami melihat banyak kebijakan yang tidak konsisten dengan semangat kampanye. Janji membuka lapangan kerja malah dibayar dengan pemutusan hubungan kerja THL. Janji meningkatkan kesejahteraan ASN malah berujung pada pemotongan penghasilan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PBB-PKS juga mempertanyakan arah program unggulan Wako-Wawako untuk mengejar target pembangunan tahun ini, yakni:
Pertumbuhan ekonomi 4,65 persen
Penurunan angka kemiskinan menjadi 5,10 persen .Pengangguran terbuka turun menjadi 4,48 persen
“Dengan sisa waktu yang terbatas, kami belum melihat strategi yang jelas. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk membangun citra, tanpa hasil yang konkret untuk masyarakat,” tandasnya.
menutup pandangan umumnya dengan mendorong Pemko segera mengevaluasi semua kebijakan yang telah dijalankan, dan mengembalikan fokus kepada kepentingan rakyat.
Sementara itu ,PAN juga menyoroti penurunan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat, serta mendesak solusi konkret dari pemerintah, bukan sekadar slogan.
Fraksi ini juga meminta optimalisasi pemanfaatan pendapatan daerah demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar perubahan APBD sesuai dengan aturan dan tetap transparan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Ridwansyah, SE menyoroti pentingnya belanja daerah yang produktif, realistis, dan berpihak pada ekonomi rakyat.
Fraksi meminta kejelasan program yang mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta strategi pemberdayaan SDM agar mampu bersaing.
Sementara itu, Fraksi NasDem yang disampaikan Andre Hilman Pratama, S.Kom mendukung visi besar kota yang maju dan bermarwah, namun mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di tengah tantangan PHK dan lemahnya ekonomi lokal.
NasDem menilai belum maksimalnya serapan anggaran dan ingin tahu langkah perbaikan agar program prioritas berjalan tepat sasaran dan efisien.
Pada intinya lima Fraksi di DPRD kritik kinerja 100 hari wako dan wawako Padang Panjang yang masih samar dan tak jelas ironisnya Rapat paripurna tersebut tidak dihadiri langsung oleh Walikota hanya Wakil Wali Kota Padang Panjang, serta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD.(Paulhendri)
