Padang Panjang Sinyalnews.com – Di Tengah taman kota nan sejuk dan indah Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang Panjang, Vani Utari, S.E., kembali menunjukkan komitmennya untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang digelar baru-baru ini. Kegiatan yang berlangsung di salah satu titik strategis di kota tersebut dihadiri oleh ratusan konstituennya Minggu (14/12/2024)
Dalam reses catur wulan 3 tersebut, Vani Utari didampingi Deswandi sebagai moderator membuka forum diskusi interaktif yang memungkinkan warga menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan terkait pembangunan kota, pelayanan publik, hingga isu kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspirasi yang disampaikan warga antara lain terkait perbaikan infrastruktur, pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas kesehatan, Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Reses ini merupakan momentum bagi kami sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Setiap masukan yang diterima akan kami tindak lanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kami di DPRD,” ujar Vani Utari di sela-sela acara.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan capaian dan program kerja yang telah dan akan dilaksanakan oleh Fraksi PAN, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Vani menegaskan, PAN terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Padang Panjang. 
Sembari menikmati hidangan khas Kuliner Aia Badarun kota Padang Panjang yang terkenal ,dari ratusan warga yang hadir mengapresiasi keterbukaan dan kesungguhan Vani Utari dalam menampung aspirasi mereka. “Kami merasa didengar dan diperhatikan. Semoga apa yang disampaikan bisa segera diwujudkan,” ujar Apis salah seorang warga yang hadir.
Dalam diskusi warga, isu-isu seperti mahalnya biaya pendidikan,Kisruhnya PPDB tahun ke tahun , maraknya rentenir di tengah kesulitan ekonomi, hingga melemahnya daya beli menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan. Tidak sedikit yang mengeluhkan bagaimana biaya pendidikan semakin tak terjangkau, memaksa banyak keluarga berhutang kepada rentenir ditambah semrawutnya sistem penerimaan murid baru alias PPDB Online
Di sisi lain, pelaku UMKM di Kota Padang Panjang merasa kesulitan bertahan di tengah persaingan pasar yang tak teratur, dengan tata kota yang semrawut menjadi penghalang untuk berkembang. Pasar tradisional kian tergeser oleh pusat perbelanjaan besar, sementara jalan-jalan utama dipenuhi pedagang kaki lima tanpa pengelolaan yang baik.bagaimana nasib Kota Padang Panjang jika jalan tol
Pertanyaan warga pun menyeruak: “Kapan kebijakan nyata untuk mengatasi semua ini hadir?” Bagaimana solusi untuk menjamin pendidikan yang terjangkau, memberantas jerat rentenir, menguatkan UMKM, dan menata pasar serta kota secara lebih manusiawi?
Terkait BPJS Gtratis dari Pemko , Salah satu warga, Rian (35), mengaku kecewa karena proses pengajuan kartu berobat gratisnya ditolak meski sudah memenuhi syarat administratif lain. “Kami benar-benar butuh bantuan ini. Tapi gara-gara ada tunggakan BPJS Mandiri yang dulu, sekarang malah dipersulit. Padahal saya tidak mampu lagi membayar,” makanya pemko berikan berobat gratis keluhnya
Keluhan serupa juga datang dari warga lain, Ani (38), yang mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui tentang masalah tunggakan tersebut ketika mencoba mengurus kartu berobat gratis. “Petugas bilang saya harus melunasi dulu tunggakan BPJS Mandiri yang lama sebelum bisa diproses. Kalau bisa bayar tunggakan, kenapa saya harus minta bantuan kartu gratis?” ujarnya.
Menanggapi keluhan tersebut Vani menegaskan bahwa seharusnya tunggakan BPJS Mandiri tidak menjadi penghalang bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan akses kesehatan. “Program kartu berobat gratis ini adalah inisiatif Pemko untuk membantu masyarakat miskin. Kami sedang berupaya berkoordinasi dengan pihak BPJS agar tidak ada hambatan administratif yang mengorbankan hak warga miskin,” kata Vani
Melalui reses ini, Vani Utari berharap dapat terus memperkuat komunikasi antara legislatif dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat. “Kami siap menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah agar pembangunan yang dilakukan lebih tepat sasaran,” tutupnya.
Kegiatan reses ini menjadi bukti nyata peran aktif wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan kehadiran pemerintah di tengah-tengah warga.(Paulhendri)
