PADANG PANJANG.com – Setiap menjelang tahun ajaran baru dunia pendidikan kita selalu diwarnai dengan berbagai macam kekisruhan, termasuk kekisruhan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), salah satunya di Kota kecil ,kota persimpangan tujuan kota di Sumatera Barat Padang Panjang
Pengumuman pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap Afirmasi Prestasi maupun Zonasi tahun ajaran 2023/2024 tingkat SMA/SMK di Kota Padang Panjang telah selesai.namun kondisinya masih seperti tahun tahun sebelumnya, meninggalkan duka di masyarakat.karena anak mereka tak bisa sekolah .
PPDB jalur zonasi yang berakhir kemarin menuai kritikan dari orang tua siswa ,pasalnya anak mereka yang masuk jalur zonasi tak diterima meski masuk dalam zona.sementara sekolah yang posisinya dalam zonasi wilayah tempat tinggal nya penuh diisi orang dari luar kota,bukan orang Padang Panjang kisruh ini kembali terjadi seperti tahun kemarin kemarin
Desi (52) Salah seorang tua murid dari sekian banyak yang datang ke rudin ketua DPRD yang anak juga tidak dapat masuk dalam zonasi mengatakan Ini sudah masuk tahun ketiga selalu kisruh atau ribut. Jadi buat saya ini adalah bentuk kegagalan pemerintah daerah mengelola PPDB berbasis zonasi dan mengantisipasi semua masalah yang mungkin terjadi karena di beberapa daerah sukses melakukan itu (zonasi PPDB),” kata nya dan sekarang kami harus mengadu lagi ke wakil rakyat kami sebagai perpanjangan tangan kami masyarakat kecil ujarnya .
Melihat kondisi itu serta banyak pengaduan yang datang dari orang tua siswa, baik langsung maupun lewat telpon dan mendapat desak orang tua pada dirinya selaku ketua wakil rakyat, agar Mardiansyah mencarikan solusi kisruh itu.yang tak semestinya tahun ini tak lagi terjadi .
Akhirnya kisruh tahunan itu mendapat perhatian serius dari ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah.sebagai wakil rakyat yang telah diberi amanah ,Mardiansyah selaku Ketua DPRD beserta Walikota dan Diknas Bersepakat menemui Gubernur Sumatera Barat ke Kota Padang untuk mencarikan solusi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari jenjang SMP ke SMA di Kota Padang Panjang.
“Alhamdulilah, Gubernur mengizinkan menambah satu rombel di SMA 1 dan SMA 2 Padang Panjang serta menambah satu SMA lagi, yakni SMA 4 Padang Panjang,” kata Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah,A.Md usai mengikuti pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Rabu (05/07/2023).
Pertemuan yang juga dihadiri Walikota Padang Panjang Fadly Amran,BBA Sekdako Sonny Budaya Putra dan jajaran Disdikbud setempat, untuk mencarikan solusi terhadap banyaknya lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA negeri.dan menjadi kegamangan irang tua siswa
“Untuk penambahan dua kelas baru tersebut, nantinya akan memakai ruangan belajar di SKB dan Dinas Pendidikan. Sementara, untuk pembangunan SMAN 4 Padang Panjang, pengadaan tanahnya dilakukan oleh Pemko Padang Panjang serta pembangunannya dilakukan oleh Pemprov Sumbar,” sebut Mardiansyah, yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional itu.
Atas kebijakan yang diberikan Gubernur Sumbar itu, Mardiansyah mewakili masyarakat Kota Padangpanjang mengucapkan terima kasih dan akan segera membahas dengan walikota, terkait pengadaan tanah untuk lokasi SMAN 4 Padang Panjang tersebut.
“Tahun ini saja, ada 1.719 siswa lulusan SMP, tetapi tidak semuanya tertampung di SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 3. Sehingga, cukup banyak para orang tua yang mengeluh anaknya tidak bisa bersekolah di SMA negeri,” jelasnya.
Kedepannya, lanjut Mardiansyah, dengan adanya penambahan rombel dan satu SMA Negeri lagi. Tidak akan terjadi lagi permasalahan adanya anak Padangpanjang yang tidak bisa tertampung di SMAN negeri. (Paulhendri) teks foto Mardiansyah Amd saat berdialog dengan Gubernur Sumbar Membicarakan kisruh PPDB di Padang Panjang dan meminta solusi penambahan .
